7 Respons Tokoh dari Dasco hingga Jokowi Terkait Megawati Larang Kader PDIP Ikut Retret Kepala Daerah

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri memerintahkan seluruh kepala daerah dari PDIP yang baru saja dilantik untuk membatalkan keikutsertaannya pada acara retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Retret rencananya akan digelar mulai hari ini, Jumat (21/2/2025).

Hal tersebut disampaikan Megawati merespons penahanan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adapun instruksi tersebut tertuang dalam surat resmi DPP PDIP yang ditandatangani Megawati pada Kamis 20 Februari 2025.

"Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," demikian sebagian isi surat tersebut.

Juru bicara DPP PDIP Guntut Romli menkonfirmasi kebenaran surat tersebut.

"Benar," kata dia saat dikonfirmasi.

Berikut isi lengkap Instruksi Megawati Soekarnoputri kepada para kepala daerah yang berasal dari PDIP:

Nomor Lampiran 7294 / IN/DPP/ II/ 2025Perihal : Instruksi Harian Ketua Umum

Yth. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan Seluruh Indonesia di-Tempat masing-masingMerdeka !!!

Mencermati dinamika politik nasional pada hari ini, Kamis, 20 Februari 2025, khususnya setelah terjadi kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristiyanto, di Komisi Pemberantasan Korupsi RI.

Mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD-ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik Partai berwenang, bertugas, bertanggungjawab dan bertindak baik ke dalam maupun keluar atas nama Partai dan untuk eksistensi Partai, program, dan kinerja Partal, maka seluruh kebijakan dan instruksi Partai langsung berada dibawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan.

selanjutnya DIINSTRUKSIKAN kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDIPerjuangan, sebagai berikut:

1. Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21 - 28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum.

2. Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call.

Demikian instruksi harian ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN Masa Bakti 2019-2024Ketua Umum,

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Sejumlah tokoh pun merespons instruksi Megawati tersebut, mulai dari Wakil Ketua DPR RI dari Gerindra Sufmi Dasco Ahmad hingga Presiden ke-7 RI sekaligus mantan kader PDIP Joko Widodo (Jokowi).

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menanggapi instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang meminta kepala daerah yang diusung oleh PDIP untuk tidak mengikuti acara retreat kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah. Menurut Dasco, urusan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

"Biarkan itu urusan Pak Mendagri. Ya, kan Pak Mendagri yang bikin acara," ujar Dasco singkat saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (21/2/2025), seperti dikutip dari Antara.

Meskipun demikian, Sufmi Dasco enggan memberikan penjelasan lebih lanjut terkait instruksi Megawati yang baru saja dikeluarkan pada Kamis (20/2/2025).

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memerintahkan seluruh kepala daerah dari PDIP yang baru saja dilantik untuk membatalkan keikutsertaan pada acara retret kepala daerah di Magelang yang akan diselenggarakan beberapa hari mendatang.

Terkait hal tersebut, Bupati Tapanuli Tengah yang juga kader PDIP, Masinton Pasaribu memastikan tegak lurus dengan perintah Megawati dan menunda keberangkatan menuju restret di Magelang.

"Sementara saya menunda keberangkatan ke Magelang," kata dia kepada Liputan6.com, Kamis (20/1/2025).

Masinton menyatakan dirinya menunggu perintah dan arahan lanjutan dari Megawati.

"Sampai ada arahan lanjut dari Ibu Megawati," jelas dia.

Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno alias Doel tak mau bicara banyak soal perintah Ketua Umumnya Megawati Soekarnoputri yang meminta seluruh kepala daerah dari PDIP yang baru saja dilantik untuk membatalkan keikutsertaan pada acara retreat kepala daerah di Magelang.

“Tanya ke DPP,” kata Doel kepada awak media saat ditanya terkait surat tersebut di Jakarta Selatan, Jumat (21/2/2025).

Namun ketika ditanya apakah dirinya akan ikut retreat, Rano juga tak menjawab dengan jelas. Menurutnya agenda untuk wakil kepala daerah baru di hari terakhir pada tanggal 27 Februari.

“Wakil kepala daerah kan hari terakhir,” sebut Rano Karno.

Ketika ditanya apakah benar ada rapat khusus terkait hal tersebut di rumah Pramono hari ini, Doel mengaku tidak tahu. Dia menjawab dari pagi sudah bekerja meninjau pengerukan kali.

“Saya kan di sini (kerja),” jelas Doel.

Terakhir saat dikonfirmasi apakah Pramono Anung bakal hadir di retreat hari ini, Doel meminta awak media langsung tanya kepada Pram.

“Tanya ke Mas Pram,” Doel menandasi.   

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menegaskan dirinya dan beberapa kepala daerah yang diusung PDIP akan menunggu instruksi lebih lanjut terkait kehadiran dan keikutsertaan di ‘Retret Pembekalan Kepala Daerah 2025-2025’ di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

“Soal berangkat atau tidak ke retret nanti, saat ini saya tengah menuju kantor DPD PDIP Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sana akan kumpul beberapa kepala daerah lainnya untuk mendiskusikan surat edaran instruksi tadi malam,” kata Hasto via telepon, Jumat (21/2/2025).

Di Kantor DPD PDIP DIY, nantinya semua kepala daerah yang akan mendiskusikan terkait arahan baru. Menurutnya saat ini Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dijadwalkan menemui Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri yang akan berdiskusi terkait keputusan retret.

“Yang paling memungkinkan berdiskusi dengan ibu adalah Mas Pram yang lokasinya di Jakarta. Soal nanti berangkat atau tidak, saya tidak tahu dan tidak berandai-andai. Menunggu arahan dari sini,” ujarnya.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menghormati, instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait penundaan kepala daerah yang diusung PDIP untuk mengikuti kegiatan retreat di Magelang. Sebab, instruksi itu berkaitan dengan kedaulatan partai.

"Ya, partai punya mekanisme dan kedaulatan sendiri untuk mengambil kebijakan. Jadi, saya tidak tahu persis ya, apa agenda-nya apa gitu. Tentu bisa langsung tanya ke Ibu Mega sama teman-teman PDIP. Tapi kita hormati, kita hargai," kata Ketua DPP PKB Syaiful Huda di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, (21/2/2025).

Huda mengaku belum mengetahui detail soal instruksi dari Megawati. Dia meyakini ke depan akan ada kompromi antara Megawati dengan Presiden Prabowo Subianto perihal instruksi yang dikeluarkan itu.

"Mungkin enggak ikut dulu, nanti jadi ada agenda lagi, enggak tahu. Mungkin itu bagian dari kompromi mungkin nanti Ibu Megawati sama Pak Prabowo," ujar Huda.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan pihaknya baru akan bisa memberi jawaban, soal adanya instruksi menunda ikut retret kepala daerah, dari Ketua Umum PDIP Megawati kepada kepala daerah yang diusungnya, setelah semua peserta kumpul.

Dijadwalkan, Jumat (21/2/2025), seluruh kepala daerah akan datang di Magelang untuk mengikuti retret di Akmil Magelang, 21-28 Februari pukul 14.00 WIB. Satu jam kemudian, mereka akan berbaris masuk sesuai pleton ke Akmil.

“Mari kita tunggu perkembangan sampai nanti jam 15.00 WIB. Dari sana nanti kita akan ketahui data berapa kepala daerah yang tidak hadir serta alasan apa saja. Baru kami akan memberikan pernyataan kembali,” kata Wamen Bima Arya di Magelang.

Sedangkan untuk kebijakan apa yang akan diambil Kemendagri kepada kepala daerah yang sampai batas waktu tidak hadir? Bima menegaskan hal itu merupakan kewenangan dari panitia pelaksana saat ini yang terdiri dari Kemendagri, Akmil, dan Lemhanas.

Bima menjelaskan sesuai dengan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan pentingnya pembinaan, pengawasan dan peningkatan kapasitas aparatur serta penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Soal lokasi itu menyesuaikan saja. Biasanya di Lemhanas dan Kemendagri, ini dipadatkan tujuh hari di sini karena ada efisiensi dan target-target yang menyesuaikan,” katanya.

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan seluruh kepala daerah yang telah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto untuk tetap hari dalam retreat kepala daerah yang akan dilaksanakan di Magelang. 

Hal ini menanggapi instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang meminta kepala daerah dari PDIP tak menghadiri acara retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang. 

"Ini kan urusan kepemerintahan yang mengundang kepala daerah, yang mengundang presiden. Ya mestinya hadir, datang," ujar Jokowi dengan tegas saat ditemui awak media di rumah pribadinya di Solo pada Jumat, (21/2/2025).

Menurut Jokowi kepala daerah adalah pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Karena itu, mereka memiliki tanggung jawab utama untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan lainnya.

"Karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, bukan untuk yang lain," tegas Jokowi.