DPR Akui Efisiensi Anggaran Akan Buat Pemda Kesusahan Selenggarakan PSU

Liputan6.com, Jakarta Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di 24 daerah. Di mana dilakukan di tengah diberlakukannya efisiensi anggaran.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menyatakan Pemda akan kesulitan menggelar PSU, sebab saat ini tengah diterapkan efisiensi anggaran.

“Memang wilayah pernah meminta tambahan puluhan miliar untuk melakukan pilkada ulang. Hanya 2 yang memilikinya pada saat itu. Kini jika ada 24 pastinya akan menghabis ratusan miliar. Dan ditengah banyaknya efisiensi daerah pasti akan kesulitan,” kata Dede saat dikonfirmasi, Selasa (25/2/2025).

Menurutnya, penyelenggaraan PSU akan dibantu anggaran dari Pemerintah Pusat. lKemungkinan ini hanya ditangani oleh pemerintah pusat,” kata dia.

Dede menegaskan perlu ada evaluasi segera terharap penyelenggaran Pemilu terutama KPU. 

“Kurang cermatnya KPU daerah melakukan verifikasi dari awal. Akibatnya seperti ini. Kami akan eveluasi KPU segera, dan dudukan masalah ini dengan Kemendgari,” kata dia. 

 Sementara terkait adanya dugaan keterlibatan menteri ataupun pejabat, Dede menyerahkan pada aparat hukum. “Mengenai dugaan kecurangan semua tergantung keputusan MK. Apa sanksi ataupun tindakan yang akan dilakukan negara,” pungkasnya.

Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di 24 daerah. Penyelenggaran PSU tersebut akan dibebankan ke APBD masing-masing, sebab APBN tengah melakukan efisiensi.

“Terkait efisiensi anggaran, saya kira bagaimana pun 24 putusan MK ini akan menjadi kewajiban bagi APBD masing-masing, kami tentu akan melakukan exercisement dengan kementerian terkait, kementerian dalam negeri terutama,” kata Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda pada wartawan, Selasa (25/2/2025).

Meski demikian, Rifqi menyebut APBN bisa membantu daerah untuk pelaksaan PSU.

“Jika Memang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan UU 10 Tahun 2016, APBN bisa melakukan perbantuan. Dan karena itu pemerintah, melalui Menkeu saya kira juga akan segera kita segera koordinasikan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Rifqi menilai keputusan MK menunjukkan ada kesalahan pada kinerja KPU.

“Putusan MK terkait dengan perselisihan hasil pilkada hari ini, memang mengindikasikan beberapa KPU di tingkatkan kabupaten kota itu bekerja dengan kurang profesional bahkan lalai baik secara administrasi maupun secara hukum,” kata Rifqi.

Dia menegaskan pihaknya akan melakukan evaluasi dan memanggil penyelenggara Pemilu terkait putusan tersebut.

“Akan menjadi bagian penting evaluasi Komisi II DPR RI, terhadap penyelenggaraan Pilkada 2024,” ungkapnya.

Politikus NasDem itu menyebut akan memastikan bahwa Pemilu ke depan harus ada fokus dan evaluasi rekrutmen penyelenggara Pemilu.

“Termasuk kualitas penyelenggara pemilu termasuk ke depan bagaimana mekanisme rekrutmen penyelenggara pemilu baik KPU dan Bawaslu di seluruh Indonesia,” pungkas Rifqi.