SBY Kritik TNI Aktif Duduki Jabatan Sipil, Wamenko Polkam: Bakal Dievaluasi

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk F Paulus sempat menanggapi soal TNI aktif yang menduduki jabatan publik sipil. Menurutnya, hal itu bakal menjadi evaluasi pemerintah.

Presiden Ke-6 RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sendiri sempat membahas soal anggota TNI yang mestinya pensiun terlebih dahulu jika ingin berpolitik.

“Tentang statement dari Pak SBY ya, tentunya kita akan lihat aturan yang berlaku. Dan ada tentunya ya, pemerintah ingin ada percepatan dan lain sebagainya,” tutur Lodewijk di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (24/2/2025) malam.

Dia mengatakan, pemerintah tengah melakukan pembahasan mengenai penyesuaian aturan yang berlaku terkait TNI aktif yang menduduki jabatan publik sipil di pemerintahan.

“Yang jelas kita tunggu aturan-aturan yang berlaku ya, kita sesuaikan dengan aturan berlaku, yang tentunya tidak keluar dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah,” jelas dia.

“Artinya ada kebijakan, ada aturan, coba kita apa, sinkronasikan. Sehingga apa yang disampaikan Pak SBY tadi bisa kita lihat. Karena tadi kita bahas tentang perubahan Undang-Undang TNI, itu kan belum,” sambungnya.

Lodewijk meminta publik menunggu perkembangan lebih lanjut atas peraturan yang tengah digodok, termasuk soal perubahan UU TNI tersebut.

“Nanti kita akan lihat lah bagaimana tentang itu. Ya tentunya akan ada evaluasi. Contoh mungkin seperti Kabulog, oh apakah dia harus sipil? Kalau misalnya di situ ketentuannya sipil, maka yang bersangkutan harus mengajukan pensiun dini. Nah seperti itu kan,“ ujarnya.

“Oke, katakan Pak Jenderal mau pilih berbakti di pemerintah sipil dalam nama di Bulog, atau tetap di TNI? Kalau tetap di TNI monggo. Kalau mau di Bulog, karena ada katakan misi di situ, maka yang bersangkutan harus pensiun dini,” Lodewijk menandaskan.

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta seluruh kader Demokrat mengawal seluruh program pemerintah Prabowo Subianto termasuk juga Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). SBY meminta Demokrat memastikan Danantara benar-benar untuk kepentingan rakyat.

"Kita juga perlu memastikan dalam konteks pengawalan tadi agar semua agenda pemerintah termasuk keberadaan Danantara yang hari ini telah diluncurkan oleh Presiden kita kawal, kita pastikan semua benar-benar untuk kepentingan rakyat, for the people, kepentingan seluruh rakyat, bukan kepentingan sebagian rakyat," kata SBY saat pada pembukaan Kongres ke-6 Demokrat, Jakarta, Senin (24/2/2025).

Sebagai partai dalam koalisi pemerintah, SBY mengingatkan pentingnya menjaga etika politik dengan cara menjaga etika atau kepentingan rakyat.

"Ini etika yang harus kita junjung tinggi, bagi Partai Demokrat sebagai bagian dalam pemerintahan Presiden Prabowo," pungkasnya.