Pemerintahan Prabowo-Gibran Didukung Jalankan Program Bersih-Bersih

Liputan6.com, Jakarta - Memasuki 100 hari pertama Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, sejumlah kasus hukum terkait rasuah mengemuka. Teranyar, soal kasus minyak yang disebut bermodus bensin oplosan dengan nilai kerugian mencapai lebih dari Rp900 triliun.

Menanggapi hal itu, Peneliti Pusat Riset Politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Syafuan Rozi menilai, hal itu menjadi agenda 'bersih-bersih' di era pemerintahan Prabowo-Gibran perlu didukung oleh peran dan partisipasi publik. Hal itu disampaikan, saat menjadi salah satu pembicara dalam diskusi publik yang digelar oleh Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), pada Senin, 10 Maret 2025 di Jakarta.

"Ini gebrakan (bersih-bersih) sangat bagus dan sangat baik sekali. Komitmen Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran ini perlu didukung oleh semua pihak, tak terkecuali oleh masyarakat sipil. Keterlibatan dan partisipasi publik menjadi penting untuk memberikan dukungan, baik berupa kritik yang konstruktif, masukan yang objektif dan solutif," kata Syafuan dalam keterangan diterima, Selasa (11/3/2025).

Syafuan melanjutkan, diksi 'bersih-bersih' seyogyanya dapat diperluas, tidak hanya pada ranah hukum semata. Tetapi juga pada aspek pelayanan publik yang melibatkan unsur birokrasi.

"Patut kita apresiasi, bahwa langkah bersih-bersih setidaknya telah ditunjukkan di ranah supremasi hukum, terutama pemberantasan korupsi. Nah, kalau ini telah mampu memberikan efek jera yang harus disertai oleh kultur aparatur, nantinya bisa diperluas ke agenda reformasi birokrasi dan pelayanan publik," jelas dia.

Syafuan turut mengapresiasi survei LPI tentang Wantimpres. Ia berharap agar nantinya, Wantimpres dapat memperkuat arah pembangunan sekaligus dapat memberikan penguatan terhadap visi maupun agenda yang telah dicanangkan sebelumnya.

Di tempat yang sama, Analis Ekonomi Politik, Mardiyanto berharap agar agenda bersih-bersih di era Prabowo-Gibran ini dapat menumbuhkan citra positif Indonesia di mata investor, baik dalam maupun luar negeri.

"Ya harus kita akui, bahwa kita masih tertatih untuk memperkuat citra diri kita di mata investor. Kita membutuhkan investasi dalam skala besar, baik yang sifatnya domestik maupun Foreign Direct Investment (FDI) atau Penanaman Modal Asing (PMA) yang paralel dengan penciptaan lapangan kerja dan optimalisasi kapasitas produksi nasional. Nah, sayangnya, masih banyak pertimbangan dari investor untuk berinvestasi di Indonesia. Ya salah satunya, mata rantai birokrasi, korupsi dan penegakan hukum," ulasnya.

Ia juga berharap agar agenda bersih-bersih tidak berhenti di tengah jalan oleh sebab kompromi dan sisi lain, negara perlu memberikan stimulasi khusus terhadap investor, baik dalam maupun luar negeri.

"Harapan saya, agar langkah presiden ini tidak berhenti di tengah jalan oleh sebab kompromi politik bisnis. Upaya untuk menumbuhkan citra ini memang tidak mudah. Selain itu, diperlukan kebijakan yang kreatif untuk mendorong kapasitas produksi domestik ini tumbuh, sehingga daya saing produk kita juga kompetitif dan terserap di pasar internasional," dia menandasi.

Merespons survei LPI, Ahli Ekonomi Politik Mardiyanto berharap agar peran Wantimpres ke depan dapat lebih dioptimalkan terutama di sektor ekonomi nasional sekaligus memperkuat citra positif Indonesia terhadap pertumbuhan investasi dalam negeri.

Sebagai informasi, survei LPI bertujuan untuk menggali penilaian (memotret) pandangan masyarakat atau publik mengenai fungsi, kedudukan dan peran Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) sebagai institusi negara yang diatur melalui UU No. 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden atau UU Wantimpres.

Survei menyoroti seberapa besar persepsi publik terhadap revisi UU No.19 tentang Dewan Pertimbangan Presiden atau UU Wantimpres sebagai inisiatif DPR dan disepakati oleh pemerintah dapat membawa perubahan yang lebih baik dalam mengoptimalkan kinerja pemerintahan. Survei LPI juga memotret persepsi publik terhadap tokoh atau figur yang layak menjadi ketua wantimpres sekaligus alasannya.