Sepekan Setelah Banjir, Lumpur Masih Menumpuk di Beberapa Titik Bekasi

Liputan6.com, Jakarta Sepekan lebih pasca banjir besar, sejumlah titik di Kota Bekasi, Jawa Barat, masih menunjukkan dampak yang cukup signifikan, dengan sisa lumpur yang masih terlihat di beberapa lokasi terdampak.

Salah satunya adalah Kelurahan Jatirasa, Jatiasih, yang menjadi salah satu titik banjir terparah di wilayah tersebut.

Hingga saat ini, masih ada 29 warga Jatirasa yang mengungsi di gudang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi tetap membuka dapur umum yang dikelola oleh Dinas Sosial Kota Bekasi.

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi, seluruh wilayah terdampak banjir sudah terbebas dari genangan air.

Namun, endapan lumpur masih tersebar di beberapa titik, dan pemerintah daerah terus melakukan upaya pembersihan dengan mengerahkan personel untuk mengatasi masalah tersebut.

"Pemkot Bekasi melalui BPBD Kota Bekasi memberikan bantuan kebutuhan dasar, termasuk air mineral dan makanan siap saji kepada warga terdampak," kata Kepala BPBD Kota Bekasi, Priadi Santoso, Rabu (12/3/2025).

Selain itu, bantuan juga datang dari sejumlah Dinas terkait, di antaranya Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi.

"Juga bantuan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan menurunkan 17 unit alat berat, 41 Dumtruck, 27 unit mobil siram serta alat kebersihan," ujar Priadi.

Pemkot Bekasi terus berkolaborasi dengan berbagai pihak demi penanganan banjir yang lebih efektif, termasuk dengan kementerian, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah terdampak.

Koordinasi ini diharapkan dapat memberikan solusi terbaik dan mencegah agar banjir serupa tidak terulang di masa depan.

"Penanganan banjir akan dilakukan dalam jangka pendek, bekerja cermat, efektif dan akuntabilitas dalam membelanjakan dana BTT atas penanganan dana darurat, sehingga manfaat kebijakan ini dapat cepat dirasakan oleh masyarakat Kota Bekasi," ujar Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe.

Menurut Bobihoe, upaya-upaya yang dilakukan Pemkot Bekasi merupakan langkah konkret untuk memberikan solusi yang efektif dalam mengatasi banjir. Oleh karena itu, koordinasi yang terus dilakukan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap langkah dapat memberikan hasil yang optimal.

"Kami semaksimal mungkin untuk melakukan yang terbaik bagi warga Kota Bekasi dalam mencegah maupun penanggulangan banjir," ungkapnya.

Mengingat hujan deras yang masih berpotensi terjadi hingga 20 Maret 2025, menurut informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Pemkot Bekasi memastikan akan terus bersiaga dan mengantisipasi bencana yang masih mungkin terjadi.

"Kota Bekasi, terus optimis menjadikan momentum HUT Kota Bekasi sebagai momen untuk terus meningkatkan kebersamaan dan kegotongroyongan, semangat untuk saling menjaga dan rasa memiliki Kota Bekasi yang kita cintai," jelasnya.

Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan, akan membantu menyelesaikan permasalah tanah pinggir sungai di Jawa Barat, di mana salah satu penyebab terjadinya banjir lantaran tak bisa mempelebar sungainya.

Dia menuturkan, saat ini ada 10 Kabupaten di Jawa Barat yang belum merevisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kementerian ATR/BPN mendorong adanya revisi untuk dilakukan penataan.

"Ada 10 kabupaten di Jawa Barat yang belum revisi RTRW nya dan sudah enggak sesuai dengan kondisinya, karena itu harus segera direvisi," ujar Nusron usai mengadakan rapat membahas tata ruang Jawa Barat di Balai Kota Depok, Selasa (11/3/2025).

Politikus Golkar ini menjelaskan, Kementerian ATR/BPN realisasi target rencana detail tata ruang baru mencapai 17 persen, di mana hal inilah yang membuat terjadinya permasalahan dalam pembangunan di bibir sungai wilayah Jawa Barat.

"Ini yang membuat perizinan itu menjadi kacau, kenapa? zooming-nya enggak ketahuan," ucap Nusron.

Kementerian ATR/BPN dalam penanganan pembangunan di bibir sungai, terlebih dahulu melihat izin dalam membangun. Hal itu dikarenakan dalam izin kegiatan pembangunan, akan dilihat dari sisi kemanfataan.

"Kegiatan kemanfaatan kesesuaian pemanfaatan ruang, ya kan ini dulu KKPM," terang Nusron.