Denny JA: Prabowo Harus Jadi 'Bapak Pemberantas Korupsi' untuk Bawa Indonesia Maju

Liputan6.com, Jakarta Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Denny JA, menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto perlu menjadi tokoh utama pemberantas korupsi jika ingin membawa Indonesia menjadi negara maju dalam lima tahun ke depan (2025-2029).

Menurutnya, meningkatkan Indeks Tata Kelola Pemerintahan (Good Governance Index/GGI) dari angka saat ini 53,17 menjadi minimal 70 adalah kunci untuk mencapai tujuan tersebut.

"Korupsi bukan sekadar kejahatan finansial, tetapi mencuri masa depan bangsa. Jika Prabowo ingin dikenang sebagai presiden yang membawa Indonesia maju, dia harus menjadi Bapak Pemberantas Korupsi Indonesia," kata Denny dalam pemaparan riset LSI di Jakarta Timur, Senin (17/3/2025).

Denny menjelaskan, saat ini tata kelola pemerintahan Indonesia tertinggal dibanding negara-negara maju seperti Korea Selatan (79,44), Jepang (84,11), dan Singapura (87,23). Untuk memperbaiki tata kelola tersebut, ada enam aspek utama yang harus dibenahi.

Pertama, pemberantasan korupsi. Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia masih rendah, yaitu 34, dibanding Singapura (83), Jepang (73), dan Korea Selatan (63). "Korupsi merugikan negara triliunan rupiah setiap tahun. Indonesia harus serius menindak kasus besar seperti mafia migas dan proyek-proyek infrastruktur," ujarnya.

Kedua, efektivitas pemerintahan yang masih rendah di angka 0,58, dibandingkan Singapura (2,32), Jepang (1,63), dan Korea Selatan (1,4). Menurut Denny, birokrasi harus efisien dan regulasi perlu disederhanakan agar kebijakan pemerintah dapat diterapkan secara optimal.

Ketiga, meningkatkan kualitas demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Indeks Demokrasi Indonesia saat ini 6,53, di bawah Korea Selatan (8,4) dan Jepang (8,09). Ia mengingatkan bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan transparansi dan partisipasi aktif masyarakat.

"Jika demokrasi hanya prosedural tanpa transparansi dan akuntabilitas, kekuasaan akan terus berputar di tangan oligarki tanpa dampak nyata bagi rakyat," jelas Denny.

Keempat, pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia (HDI) Indonesia sebesar 0,713, jauh di bawah Singapura (0,949), Korea Selatan (0,929), dan Jepang (0,920). Menurut Denny, pemerintah harus memastikan akses pendidikan dan layanan kesehatan merata.

Kelima, menjaga keberlanjutan lingkungan. Indeks Lingkungan (EPI) Indonesia berada di angka 28,2, tertinggal dari Jepang (59,6) dan Singapura (50,9). "Tanpa perlindungan lingkungan yang ketat, Indonesia menghadapi risiko krisis ekologis yang parah," tegasnya.

Keenam, digitalisasi pemerintahan. Indeks Digitalisasi Pemerintahan (EGDI) Indonesia baru mencapai 0,7991, di bawah Singapura (0,9691), Korea Selatan (0,9679), dan Jepang (0,9351). Denny menegaskan bahwa digitalisasi akan mempercepat pelayanan publik dan mengurangi peluang korupsi.

Denny menambahkan, langkah nyata yang dapat dilakukan adalah merevisi undang-undang agar hukuman bagi koruptor lebih berat, menyita seluruh aset hasil korupsi melalui UU Perampasan Aset, serta menerapkan digitalisasi penuh dalam birokrasi.

"Berantas mafia minyak hingga ke akarnya, termasuk oligarki politik yang melindunginya. Langkah nyata ini akan menjadi bukti komitmen Prabowo dalam pemberantasan korupsi," pungkas Denny.