Kebijakan mobil murah ternyata tidak hanya mendapat penolakan dari Pemprov DKI, beberapa daerah lain misalnya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Walikota Bandung Ridwan Kamil, dan Walikota Surakarta FX Rudi Rudyatmo juga menyatakan keberatannya.
Mengetahui beberapa kepala daerah lain juga tidak menyetujui kebijakan Low Cost Green Car (LCGC) itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang sudah mengirimkan surat keberatan kepada Wakil Presiden Boediono mengaku senang.
"Seneng dong (dapat dukungan kepala daerah lain)...Hehehe," kata Jokowi di Balaikota DKI jakarta, Selasa (24/9/2013).
Sebab, ia sekali lagi menegaskan, mobil murah tidak sesuai diterapkan di daerah-daerah yang kepadatan lalu lintasnya sudah parah, seperti Jakarta. Indonesia saat ini membutuhkan transportasi umum yang nyaman dan murah. Sehingga masyarakat lebih memilih menggunakan angkutan umum ketimbang membeli mobil baru yang menambah kemacetan.
Ditanya apakah akan melakukan konsolidasi bersama para kepala daerah yang tidak setuju dengan kebijakan mobil murah dengan melayangkan surat ke presiden, Jokowi hanya tersenyum dan mengatakan sudah mengambil langkah awal penolakan.
"Kita kan sudah nyuratin. Kalau saya menolak, memang karena Jakarta sudah macet. Sehingga saya ngomong mobil murah itu nggak bener. Transportasi umum yang murah itu yang bener. Kan memang yang diperlukan Jakarta itu transportasi umum yang murah. Bukan mobil yang murah," pungkas Jokowi.
Jokowi telah menyurati Wakil Presiden Boediono soal mobil murah ini. Mantan Walikota Solo ini menilai, kebijakan mobil murah itu membuat Pemprov DKI harus mempercepat program antisipasi kemacetan, seperti ganjil genap dan ERP.
Di sisi lain, pihaknya belum bisa melaksanakan program tersebut tanpa armada transportasi umum yang memadai. (Tnt/Yus)
Mengetahui beberapa kepala daerah lain juga tidak menyetujui kebijakan Low Cost Green Car (LCGC) itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang sudah mengirimkan surat keberatan kepada Wakil Presiden Boediono mengaku senang.
"Seneng dong (dapat dukungan kepala daerah lain)...Hehehe," kata Jokowi di Balaikota DKI jakarta, Selasa (24/9/2013).
Sebab, ia sekali lagi menegaskan, mobil murah tidak sesuai diterapkan di daerah-daerah yang kepadatan lalu lintasnya sudah parah, seperti Jakarta. Indonesia saat ini membutuhkan transportasi umum yang nyaman dan murah. Sehingga masyarakat lebih memilih menggunakan angkutan umum ketimbang membeli mobil baru yang menambah kemacetan.
Ditanya apakah akan melakukan konsolidasi bersama para kepala daerah yang tidak setuju dengan kebijakan mobil murah dengan melayangkan surat ke presiden, Jokowi hanya tersenyum dan mengatakan sudah mengambil langkah awal penolakan.
"Kita kan sudah nyuratin. Kalau saya menolak, memang karena Jakarta sudah macet. Sehingga saya ngomong mobil murah itu nggak bener. Transportasi umum yang murah itu yang bener. Kan memang yang diperlukan Jakarta itu transportasi umum yang murah. Bukan mobil yang murah," pungkas Jokowi.
Jokowi telah menyurati Wakil Presiden Boediono soal mobil murah ini. Mantan Walikota Solo ini menilai, kebijakan mobil murah itu membuat Pemprov DKI harus mempercepat program antisipasi kemacetan, seperti ganjil genap dan ERP.
Di sisi lain, pihaknya belum bisa melaksanakan program tersebut tanpa armada transportasi umum yang memadai. (Tnt/Yus)