Banjir menjadi tugas besar pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama. Dapatkah keduanya menjawab tantangan dan harapan yang diletakkan pada pundak mereka dalam waktu setahun pemerintahannya?
Dalam tayangan Liputan 6 Siang SCTV, Rabu (16/10/2013), pada Januari 2013, Joko Widodo yang belum genap 100 hari dilantik dihadapkan pada banjir besar yang mengepung Ibukota. Ribuan rumah terendam. Lebih dari 240 ribu warga terkena dampak air bah. Sebanyak 18 ribu di antaranya terpaksa mengungsi.
Jantung Ibukota lumpuh diterjang banjir. Bahkan, air juga menggenangi Istana Presiden. Namun, yang lebih memilukan kala itu, 15 nyawa melayang termasuk 2 pekerja yang terperangkap banjir di basement Plaza UOB.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widowo tahu, ia harus bergerak cepat. Waduk Pluit langsung dinormalisasi. Warga di hunian liar yang memakan 20 hektar lahan Waduk Pluit dipindahkan ke Rusunawa. Hasilnya mulai terlihat, suasana taman yang asri dan nyaman dinikmati warga. Fungsi waduk pun kembali dipulihkan.
Jelang musim hujan, pengerukan Waduk Pluit dikebut. Pembangunan 4 pompa penyedot air di waduk ini, diharapkan mampu mencegah banjir. Namun, pengamat perkotaan menilai pe-er bagi duo Jokowi-Ahok untuk membenahi waduk Ibukota, masih menumpuk.
Â
Tanggul-tanggul terus dibangun di sepanjang Kali Ciliwung. Selama puluhan tahun, warga yang menghuni bantaran sungai ini, kerap dilanda banjir, seperti warga Kampung Melayu, Jakarta Timur. Meski banjir masih mengancam, warga mulai merasakan sedikit perbedaan.
Jokowi juga bergegas membangun 2.000 sumur resapan di Ibukota. Sebelumnya Jakarta hanya memiliki 5 sumur resapan.
Sejarah mencatat, Jakarta banjir pertama kali melanda banjir tahun 1816. Sekitar 40 persen wilayah Jakarta berada di bawah permukaan laut. Jakarta rentan banjir dengan seratus-44 titik rawan.
Dari tahun ke tahun, daya dukung Jakarta yang menurun, membuat ancaman banjir semakin mengkhawatirkan. Persoalan banjir Jakarta yang berjalin berkelindan dengan berbagai permasalahan lain, harus diurai dari hulu ke hilir.
Jokowi pun dituntut menggandeng pemimpin daerah Jawa Barat dan pemerintah pusat untuk bisa mengatasi banjir di Ibukota dengan tuntas. (Mvi/Sss)
Dalam tayangan Liputan 6 Siang SCTV, Rabu (16/10/2013), pada Januari 2013, Joko Widodo yang belum genap 100 hari dilantik dihadapkan pada banjir besar yang mengepung Ibukota. Ribuan rumah terendam. Lebih dari 240 ribu warga terkena dampak air bah. Sebanyak 18 ribu di antaranya terpaksa mengungsi.
Jantung Ibukota lumpuh diterjang banjir. Bahkan, air juga menggenangi Istana Presiden. Namun, yang lebih memilukan kala itu, 15 nyawa melayang termasuk 2 pekerja yang terperangkap banjir di basement Plaza UOB.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widowo tahu, ia harus bergerak cepat. Waduk Pluit langsung dinormalisasi. Warga di hunian liar yang memakan 20 hektar lahan Waduk Pluit dipindahkan ke Rusunawa. Hasilnya mulai terlihat, suasana taman yang asri dan nyaman dinikmati warga. Fungsi waduk pun kembali dipulihkan.
Jelang musim hujan, pengerukan Waduk Pluit dikebut. Pembangunan 4 pompa penyedot air di waduk ini, diharapkan mampu mencegah banjir. Namun, pengamat perkotaan menilai pe-er bagi duo Jokowi-Ahok untuk membenahi waduk Ibukota, masih menumpuk.
Â
Tanggul-tanggul terus dibangun di sepanjang Kali Ciliwung. Selama puluhan tahun, warga yang menghuni bantaran sungai ini, kerap dilanda banjir, seperti warga Kampung Melayu, Jakarta Timur. Meski banjir masih mengancam, warga mulai merasakan sedikit perbedaan.
Jokowi juga bergegas membangun 2.000 sumur resapan di Ibukota. Sebelumnya Jakarta hanya memiliki 5 sumur resapan.
Sejarah mencatat, Jakarta banjir pertama kali melanda banjir tahun 1816. Sekitar 40 persen wilayah Jakarta berada di bawah permukaan laut. Jakarta rentan banjir dengan seratus-44 titik rawan.
Dari tahun ke tahun, daya dukung Jakarta yang menurun, membuat ancaman banjir semakin mengkhawatirkan. Persoalan banjir Jakarta yang berjalin berkelindan dengan berbagai permasalahan lain, harus diurai dari hulu ke hilir.
Jokowi pun dituntut menggandeng pemimpin daerah Jawa Barat dan pemerintah pusat untuk bisa mengatasi banjir di Ibukota dengan tuntas. (Mvi/Sss)