Menhan: Data Kemenhan Tidak Bisa Disadap

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro meminta Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) berkoordinasi dengan pihaknya dalam membuat sistem enkripsi.

oleh Widji Ananta diperbarui 06 Nov 2013, 16:33 WIB
Diterbitkan 06 Nov 2013, 16:33 WIB
cegah-sadap-131106b.jpg

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro meminta agar Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) berkoordinasi dengan pihaknya dalam membuat sistem enkripsi --sistem mengamankan informasi-- di lingkungan Istana Negara. Hal ini bertujuan agar Istana bebas dari sistem penyadapan pihak asing.

"Terkait enkripsi ada di Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg). Lembaga itu harus berkoordinasi dengan Kemhan cegah penyadapan di istana," ujar Purnomo di Kantor Kemhan, Jakarta, Rabu (6/11/2013).

Selain itu, Purnomo memastikan sistem informasi dan data di lingkungan Kementerian Pertahanan sudah dilindungi dan tidak disadap oleh pihak mana pun. "Kalau sistem kita dari Kemhan, sudah ada sistem. Enkripsi yang tidak bisa disadap," tegasnya.

Meski demikian, menurut Purnomo, aksi spionase dan kontra spionase memang sering terjadi di berbagai negara. Dan untuk mencegah penyadapan, kata dia, Indonesia memiliki ahli pertahanan di seluruh negara.

Kedutaan Besar Australida dan AS di Jakarta menjadi salah satu dari 90 pos yang memiliki fasilitas penyadapan. Hal itu didasarkan pada bocoran Edward Snowden, mantan kontraktor Badan Keamanan Nasional (NSA).

Purnomo telah memanggil Menteri Pertahanan Australia Stephen Smith untuk meminta penjelasan soal kabar adanya penyadapan yang dilakukan Negeri Kangguru terhadap Indonesia. Kedua menteri tersebut akan melakukan pertemuan di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan) besok, Kamis 7 November 2013.

Sebelumnya, pada Jumat 1 November 2013 lalu, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memanggil Duta Besar (Dubes) Australia untuk Indonesia, Greg Moriarty demi meminta penjelasan terkait pemberitaan surat kabar Sydney Morning Herald pada 31 Oktober 2013 -- soal dugaan adanya fasilitas penyadapan di Kedubes Australia di Jakarta.

Direktur Informasi dan Media Kemlu RI Siti Sofia menyatakan, apabila penyadapan benar terjadi, maka tindakan Australia itu sama sekali tak mencerminkan semangat hubungan bersahabat yang selama ini terjalin antara kedua negara dan tidak dapat diterima oleh Pemerintah Indonesia.

Sementara Dubes Australia Greg Moriarty mengungkapkan pertemuan dengan pejabat Kemlu RI berjalan lancar. Tapi ia menolak menjelaskan dialog tersebut secara detail.

"Pertemuannya lancar. Kini saya harus pergi untuk melaporkan hasil pertemuan ke pemerintah kami," ujar Greg, yang dikutip dari News.com.au. (Riz/Ism)

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya