Tawaran Jokowi Pindahkan Ibukota

Banjir yang kian mengkronis merupakan ancaman nyata bagi Ibukota. Bila tak juga tertangani, Jakarta diprediksi bakal tenggelam dalam puluhan tahun mendatang. Ada yang menyebut 2030, ada pula yang memprediksi 2050.

Belum lagi setumpuk masalah yang menjangkiti Jakarta, seperti macet, buruknya tata kota, hingga persoalan sampah. Semakin tua, kondisi daerah yang menyandang status istimewa ini kian mengkhawatirkan. Kota ini disinyalir tengah berada di titik jenuhnya setelah selama ini menanggung beban berat sebagai pusat pemerintahan sekaligus kawasan bisnis.

Padahal sejak era Presiden Soekarno, pemindahan Ibukota dari tanah Jakarta telah dihembuskan. Puluhan tahun berlalu, kini Gubernur DKI Jakarta Jokowi mengangkatnya kembali lewat program tanggul laut raksasa alias Giant Sea Wall. Tanggul ini merupakan proyek yang digagas pertama kali oleh gubernur terdahulu, Fauzi Bowo atau Foke.

Tanggul yang didirikan di sepanjang pantai utara Jakarta ini berfungsi untuk melindungi seisi kota dari bahaya banjir rob. Namun tanggul ini juga bisa menjadi sarana penyimpanan cadangan air bersih kota. Di sekitarnya nanti, akan dibangun 17 pulau buatan. Dan di lahan baru seluas 5.100 hektar hasil reklamasi pantai utara Jakarta itulah, Jokowi menawarkan lokasi baru Ibukota pengganti Jakarta.

Beli!

"Kalau pemerintah pusat memiliki keputusan politik, dan berani untuk pindahkan ibukota di sana bisa saja, tapi beli," ucap Jokowi saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR, Senayan, Jakarta, Kamis 12 Desember 2013.

Menurut mantan Walikota Solo itu, kawasan baru ini sangat layak untuk menggeser Jakarta dari statusnya sebagai Ibukota. Semua pembangunan dilakukan dari nol. Sehingga kawasan ini bisa diatur sedemikian rupa. Lebih teratur dari Jakarta.

Sebanyak 5 persen atau sekitar 250 hektar dari luas seluruh kawasan reklamasi itu, akan diambil alih Pemprov DKI Jakarta. Nantinya, lahan itu akan dibangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa) bagi para nelayan.

"Perencanannya akan bagus kalau dimulai dari awal. Kabel, gas, dan utilitas lainnya di bawah tanah. Jadi kota efisien, karena dilengkapi dengan pelabuhan, airport, pusat industri, kota jadi efisien karena ke mana-mana dekat. Industri juga akan kompetitif karena dekat dengan pelabuhan," paparnya.

Duet dengan Rhoma

Sebenarnya, wacana Jokowi ini keluar saat pimpinan rapat, Romahurmuziy dari Fraksi PPP membuka sesi tanya jawab. Anggota Fraksi PKB Jazuli Fawaid pun buka suara. Dia mempertanyakan soal kelanjutan proyek yang menelan biaya hingga Rp 300 triliun itu jika Jokowi maju sebagai capres kelak.

"Pak Gubernur, program reklamasi ini kan sudah Anda lakukan saat menjadi Gubernur. Kalau Pak Jokowi nyalon presiden, pertanyaan saya, apakah mampu dilanjutkan oleh penerusnya? Atau ini dilanjutkan? Jangan lupa," tanya Jazuli.

"Atau mungkin kalau Pak Jokowi jadi presiden, jangan-jangan nanti pusat Ibukotanya di sana?" tanya Jazuli.

Saat itulah Jokowi memaparkan kemungkinan untuk menjadikan kawasan reklamasi pantai itu menjadi Ibukota baru. Setelah mendengar penjelasan Jokowi, Jazuli pun tiba-tiba menyahut dan menyampaikan salam kepada Jokowi dari capres yang digadang-gadang bakal diusung PKB, yakni sang Raja Dangdut Rhoma Irama. Rhoma beberapa waktu lalu juga pernah membuka kemungkinan untuknya berduet dengan Jokowi.

"Oh ya, Bapak dapat salam dari Rhoma Irama. Semoga nanti bisa sama-sama kolaborasi di pantai utara," pungkas Jazuli disambut gelak tawa para anggota komisi lain.

Pindah?

Konsep Pemprov DKI Jakarta ini pun disambut baik oleh beberapa pihak. Wakil Ketua MPR sekaligus anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Melani Leimena Suhari menilai, tak ada salahnya jika wacana pemindahan Ibukota ini dipertimbangkan. Meskipun pemilihan daerah Ibukota yang baru nanti tetap harus memerlukan kajian.

"Sebenarnya semua wacana jangan diabaikan, harus dikaji ulang. Harus melibatkan daerah sekitar, apa efeknya. Kadang wacana itu perlu dikaji. Tapi kalau bagus, kenapa tidak," ujar Melani di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (13/12/2013).

"Dari zaman Bung Karno, ada pemikiran ibukota ke Kalimantan. Jadi bukan usulan baru tapi harus dikaji luas. Untuk pemindahan Jakarta perlu melibatkan Jabodetabek pula," imbuhnya.

Hal yang sama juga diutarakan oleh Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Pria yang karib disapa Ical itu setuju dengan ide untuk memindahkan Ibukota. Bahkan jika jadi presiden kelak, capres usungan partai berlambang pohon beringin itu berjanji bakal mengkaji wacana ini.

"Saya kira (pemindahan Ibukota) diperlukan," ucap Ical.

Ical mengakui tidak mudah untuk merealisasikannya. Menurutnya, butuh perencanaan yang jelas, karena setiap masa kepemimpinan selalu berbeda lokasi pemindahan. "Itu ya tergantung perencanaan, zaman Bung Karno mau di Kalteng, zaman Pak Harto mau ke Jonggol. Dan juga perlu ditentukan nanti antara pusat dan DPR," tandas Ical. (Ndy)