Bongkar Pasang Pejabat Pemprov DKI

Mutasi dan pencopotan jabatan adalah hal biasa terjadi di pemerintahan dalam rangka pembenahan manajemen sumber daya manusia. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang mulai serius membenahi kota Jakarta, pun mulai melakukan pembenahan internal Pemprov DKI. Salah satunya mengubah formasi sumber daya manusia (SDM). Mutasi dan pencopotan pejabat menjadi keharusan.

Sebenarnya, bukan kali ini saja gubernur yang akrab disapa Jokowi itu mencopot atau memutasi bawahanya. Sejak menjabat Walikota Solo, ia juga kerap 'bongkar pasang' pegawainya. Jokowi kembali melantik 33 pejabat eselon II di lingkungan Pemprov DKI, 7 di antaranya kepala dinas dimutasi ke bagian lain.

7 Kepala Dinas yang diganti itu adalah Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono, Kepala Dinas Kebersihan Unu Nurdin, Kepala Dinas Pendidikan Taufik Yudi Mulyanto, Kepala Dinas Peternakan dan Kelautan Ipih Ruyani, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Sugiyanta, Kepala Dinas Sosial Kian Kelana, serta Kepala Dinas Energi dan Perindustrian Andi Baso.

Kinerja Belum Memuaskan

Pelantikan 33 pejabat eselon II yang 7 di antaranya mutasi kepala dinas karena bermasalah ternyata masih belum sempurna di mata Ahok. Ahok tampak belum puas melihat keputusan Jokowi. Ahok menilai, masih ada pejabat yang kinerjanya perlu dievaluasi kembali.

Meski begitu, Ahok sadar diri sebagai wakil Jokowi. Ia mengaku hanya dapat melaporkan hasil evaluasinya terhadap kinerja para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Keputusan akhir mempertahankan atau memutasi pejabat merupakan wewenang Jokowi sebagai gubernur.

Beredar kabar mutasi terhadap 7 kepala dinas karena dianggap berada di 'lahan basah'. Namun, Jokowi membantah. "Nggak. Nggak ada tempat basah, tempat kering. Semuanya kering," ujarnya di Balaikota DKI Jakarta.

Selain pejabat eselon II, Jokowi juga membenahi pejabat di tingkat bawah. Seperti lurah dan camat. Kendati sudah melalui seleksi cukup ketat melalui lelang jabatan, hasilnya belum memuaskan bagi Jokowi. Setelah melakukan survei langsung ke pelayanan lurah dan camat, beberapa di antaranya cukup mengecewakan.

"Sampai sekarang belum memenuhi harapan," ujar pria yang akrab disapa Jokowi.

Namun Ahok menilai secara umum kinerja lurah dan camat relatif baik, hanya 10% saja yang tidak memuaskan. Hasil lelang jabatan hampir 90% sesuai keinginannya dan Jokowi. Hanya saja, ada satu kekurangan yang ia dapatkan, yaitu masalah pelayanan.

"Dibandingkan dulu hanya 20% yang baik. Berarti udah cukup baik hasil lelang ini," kata pria berkacamata itu.

Percepatan Pembangunan

3 Nama pertama dikait-kaitkan sejumlah masalah, seperti 15 bus baru Transjakarta yang rusak dan karatan, 200 truk sampah yang tidak diajukan kepada DPRD DKI, dan adanya dugaan kecurangan dalam lelang jabatan Kepala Sekolah.

Posisi Kepala Dinas Perhubungan sekarang dijabat oleh Muhammad Akbar yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat, Kepala Dinas Kebersihan dijabat Ediningtyas yang sebelumnya menjabat Asisten Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang, dan Kepala Dinas Pendidikan dijabat oleh Lasro Marbun yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi DKI dijabat Agus Bambang S yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Kelautan dan Peternakan, Kepala Dinas Sosial dijabat Masrokhan, Kepala Dinas Energi dan Perindustrian dijabat Moch Haris Pindratno.

Sementara, Kepala Bagian Kepegawaian Daerah (BKD) DKI I Made Karmayoga mengungkapkan ada 3 alasan mutasi ini. Pertama, untuk pencapaian kinerja yang lebih baik dari sebelumnya. Kedua, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bahwa penyegaran dan rotasi memberikan nilai tambah bagi organisasi.

"Ketiga, ada juga yang sifatnya regenerasi dan kaderisasi, jadi tampil yang muda-muda," ujar Made.

Mutasi 3 kepala dinas yang diduga bermasalah tersebut, tidak serta-merta 'dibuang'. Tak membuat seseorang merasa bersalah, Jokowi malah memberikan tantangan baru untuk mereka. Ia memasukan ketiganya ke dalam anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang berisi 7 mantan kepala dinas itu.

Mengapa Jokowi Tak Mutasi Kadis PU?

Dari 33 pejabat Eselon II yang dirotasi 7 di antaranya merupakan mantan kepala dinas yang dinilai tengah bermasalah. Namun tak ada nama Kadis Pekerjaan Umum (PU) DKI Manggas Rudi Siahaan dalam rotasi itu. Padahal pria yang karib disapa Rudi itu telah diisukan akan dirotasi sejak Agustus 2013 lalu.

Manggas dinilai belum mampu menjalankan program-programnya dengan baik, seperti banjir dan kerusakan jalan yang melanda ibukota belakangan ini. Menurut sang wakil, Ahok, Manggas orang kesayangan Jokowi. Sehingga tidak mungkin dicopot dari jabatanya.

Namun Jokowi punya alasan sendiri. Menurut Jokowi, Manggas sehari-hari selalu berada di sampingnya kemana ia pergi. Mantan Walikota Solo itu menilai, Rudi bekerja baik selama menjabat sebagai Kadis PU DKI. Jokowi bahkan memujinya karena kesigapan dalam bertindak saat musibah banjir melanda Ibukota beberapa waktu lalu.

"Tanya kapan dia ke rumah dinas dan kapan ke lapangan, jam 3-4 pagi. Itu menunjukkan mau kerja. Bisa kerja dan tidak itu, yang penting mau kerja," pungkas Jokowi.

Sedap-sedap Takut

Selama 1 tahun lebih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi sudah melakukan bongkar pasang pejabat eselon II sebanyak 5 kali. Pertama kali Jokowi melakukan mutasi dan rotasi pejabat terhadap 20 orang pada 30 November 2012.

Jokowi mengaku akan terus melakukan mutasi serta rotasi Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD). Dia baru akan berhenti setelah mendapatkan pejabat yang kompeten dan berkualitas, serta dapat menjalankan visi dan misi yang diusungnya bersama Wagub Ahok.

Kepada para pejabat baru itu, Jokowi meminta agar bekerja lebih jujur dan bersungguh-sungguh. Budaya Asal Bapak Senang (ABS) kini tak lagi berlaku bagi Jokowi. Ia bewanti-wanti kepada pejabat baru itu agar bekerja tanpa basa-basi.

"Dalam bekerja, sehari-hari saya hanya ingin mengharapkan jangan menyajikan hal yang basa-basi, semu, dan seremonial. Kalau saya sudah perintah dan tidak diikuti dan kerjanya hanya nyenengin, atau ABS (Asal Bapak Senang), itu saya tidak suka," ujar Jokowi di Balaikota DKI Jakarta.

Akanakah Jokowi dan Ahok terus bongkar-pasang pejabat di internal Pemprov DKI, selama pelayanan kepada masyarakat DKI belum memuaskan? Bersiap-siaplah bagi pejabat Pemprov DKI menunggu giliranya. Karena Ahok dan Jokowi tak memberikan tanda-tanda akan mengganti posisi pejabat. Itu dilakukan agar para pejabat tersebut bertanya-tanya dalam hati.

"Ini kan seru. Ini kan sedap-sedap takut, ngeri-ngeri sedap. Jadi ini orang mikir, gue diganti apa nggak ya. Tapi kita evaluasi sangat fair kok," jelas Ahok. (Rmn/Mut)