Tepatkah Pembatasan Kendaraan Saat Ini?

Liputan6.com, Jakarta - Rasa was-was dirasakan sejumlah masyarakat ketika pemerintah DKI Jakarta berencana mengeluarkan kebijakan perihal pembatasan sepeda motor di Jalan Rasuna Said dan Jalan Jenderal Sudirman.

Selain itu, pembatasan kendaraan juga diwacanakan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) berdasarkan pelat nomor ganjil-genap di Tol Jakarta-Cikampek.

Tentu saja, bagi mereka yang bekerja di Jakarta, dengan pembatasan kendaraan tersebut membuat mobilitas sedikit terganggu.

Pasalnya, kebijakan yang diterapkan tersebut dianggap kurang tepat waktu, mengingat banyaknya pembangunan insfrastruktur jalan raya dan fasilitas publik yang membuat jalanan tambah macet, meski menggunakan kendaraan umum.

Menanggapi hal tersebut pengamat transportasi Ellen Tangkudung ikut angkat bicara. Menurut dia, kebijakan pembatasan jalan saat pembangunan infrastruktur saat ini justru waktu yang tepat dilakukan untuk mengurangi kemacetan.

“Namanya manajemen kebutuhan, harusnya beralih ke angkutan umum, jangan terus menerus menambah angkutan pribadi,” ungkap Ellen kepada Liputan6.com beberapa waktu lalu.

Ellen menyatakan, bahwa belum adanya transportasi publik memadai adalah sekedar alasan semata, lantaran masyarakat sudah terlalu nyaman dengan sepeda motor.

“Cobalah gunakan dulu (transportasi publik). Bagaimana belum, orang sudah banyak TransJakarta. Memang belum sampai MRT, LRT, tetapi kalau hanya mengatakan angkutan umum masih jelek, itu engga akan ada penyelesaian,” ucap dia.

Sementara itu Pengamat Transportasi, Dharmanityas menyatakan meski tak mengatakan setuju atau tidak dengan kebijakan pembatasan jalan saat banyaknya pembangunan infrastruktur, namun dirinya tetap mendukung adanya pembatasan kendaraan.

“Makanya pembatasan itu kita perlukan saat infratruktur beres. Ya intinya itu berikan pilihan kepada masyarakat kelak punya beragam, baru diputusin,” ungkap Dharmanityas.

Dharmanityas sendiri tak menampik, sepeda motor merupakan moda transportasi yang cukup diandalkan saat banyaknya pembangunan infrastruktur jalan raya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunda uji coba perluasan wilayah pembatasan sepeda motor. Langkah tersebut langsung diapresiasi oleh Road Safety Association (RSA), sebagai inisiator Gerakan Aliansi Menentang Pembatasan Motor (Gampar).

Rencana aksi turun ke jalan oleh ribuan bikers langsung dibatalkan, dan diganti dengan penyampaian pendapat dan sikap di LBH, Jakarta, Sabtu (9/9/2017).

"Kami sangat mengapresiasi Pemprov DKI Jakarta yang sudah menunda keputusan pelarangan kendaraan bermotor. Namun, kami tetap akan mengawal kebijakan pemerintah terkait peraturan yang mendiskriminasi para pengguna sepeda motor," jelas Rio Octaviano, inisiator Gampar dalam konferensi pers.

Terkait peraturan yang bakal diterapkan pemerintah yang tidak berpihak kepada para pengendara motor, RSA menuntut untuk menghentikan seleruh bentuk informasi yang membuat panik dan tidak solutif yang justru memperkeruh kondisi masyarakat.