Tunggakan Pajak Mobil Dinas Gubernur Lampung Baru Lunas Setelah Viral

Liputan6.com, Jakarta - Setelah kasus jalanan rusak yang sempat viral beberapa waktu ini, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi kembali menjadi sorotan masyarakat. Kali ini, mobil dinas Arinal diduga menunggak pajak kendaraan bermotor (PKB).

Kabar tersebut menjadi ramai setelah disebarkan oleh akun Twitter @partaisocmed. Berdasarkan keterangan cuitan itu, mobil dinas Arinal berjenis Mercedes-Benz GLS 400 dengan tunggakan pajak sebesar Rp 8,5 juta.

"Selamat malam pak Arinal Djunaidi, ayo segera bayarkan pajak mobil dinasnya, mumpung ada program diskon tunggakan pajak dari Gubernur Lampung," tulis pemilik akun.

Selain Arinal, ternyata Wakil Gubernur, Chusnunia Chalim atau yang akrab dipanggil Nunik juga melakukan penunggakan pajak pada mobil dinas miliknya.

Dalam foto yang diunggah akun Twitter tersebut terlihat Mobil Mercedes-Benz GLE 400 AT dengan tunggakan pajak Rp 5,5 juta.

"Mbak Nunik yang cantik juga ya," lanjutnya.

Dalam hal ini, keterlambatan kewajiban pembayaran pajak kendaraan dinas Gubernur Lampung itu telat satu bulan lebih satu hari, sementara kendaraan milik Wakil Gubernur Lampung terlambat satu bulan lebih empat hari.

Merespon laporan tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung pun mengakui kelalaiannya atas pembayaran pajak kendaraan dinas milik gubernur dan wakil gubernur Lampung.

"Setelah mendapatkan konfirmasi dari kepala biro umum dan sekretaris daerah memang benar ada keterlambatan pembayaran kendaraan dinas milik gubernur dan wakil gubernur Lampung, seperti yang ramai dilaporkan oleh masyarakat," ujar Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung Achmad Syaifullah di Bandarlampung, dikutip dari Antara.

Menurut informasi yang beredar, kini Pemprov Lampung telah melunasi tunggakan pajak kedua mobil dinas itu. Pihaknya juga sudah menyampaikan permohonan maaf atas kelalaiannya dalam membayar pajak.

Kini dengan adanya informasi yang dilaporkan oleh masyarakat mengenai keterlambatan pembayaran pajak mobil dinas tersebut, Pemprov juga akan melakukan pemeriksaan atas pembayaran pajak kendaraan dinas lainnya.

"Setelah adanya informasi ini sudah ditangani, maka nanti akan kami cek ulang kendaraan dinas lainnya. Jadi tidak hanya kendaraan milik gubernur dan wakil gubernur Lampung saja, tapi menyeluruh," lanjutnya.

Menurut Achmad, pengawasan aktif dari masyarakat mengenai kinerja pemerintah daerah (pemda) dan berbagai hal lainya, termasuk pemenuhan kewajiban pembayaran pajak akan selalu direspons secara positif.

"Adanya pengawasan langsung dari masyarakat ini menjadi kritik yang membangun tentu kami respons positif dan ini bisa mengingatkan juga pemda agar bisa melaksanakan tugasnya sesuai yang direncanakan," pungkasnya.