Liputan6.com, Jakarta - Untuk menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam pilkada serentak, 5 lembaga negara telah menandatangani nota kesepahaman (MoU).
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad menyambut baik langkah ini. Dia mengungkapkan, banyak PNS stres saat pilkada. Hal tersebut diungkapkan di depan Mendagri Tjahjo Kumolo dan MenPAn-RB Yuddy Chrisnandi.
"Setiap pilkada, PNS harusnya happy. Ternyata, menurut catatan kami, dia stres. Ini dikarenakan, fitrahnya mereka ingin netral. Tapi karena ada tekanan dari oknum-oknum tertentu, ini menggeser fitrahnya," ujar Muhammad di kantor MenPAN-RB, Jakarta, Jumat (2/10/2015).
"Karena itu, kita minta koordinasi dengan menteri dan lainnya untuk menindak tegas," lanjut dia.
Muhammad mengungkapkan, telah menemukan sejumlah PNS yang diduga terlibat dalam politik di Pilkada 2015. Salah satunya keterlibatan Sekretaris Daerah di Pemalang, Jawa Tengah. Dia diduga menggunakan kekuasaannya untuk mengintervensi PNS lain.
"Ada salah satu pejabat Sekda di Pemalang, di mana ada pasangan yang bupatinya diloloskan oleh KPUD, tapi wakil bupatinya tidak. Kemudian dari Panwas membuat wakil bupati ini lolos dengan melihat syarat yang ada. Sekda itu tidak merasa senang dengan keputusan Panwas. Kemudian 3 PNS yang diperbantukan untuk Panwas ditarik kembali," jelas Muhammad.
Cara tersebut, kata dia, sangat berlebihan. "Ini cara yang norak. Tapi yang tidak norak lebih banyak dilakukan," tukas MUhammad. (Bob/Sun)
* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.