Anies Baswedan Minta Ahok Jadi Petahana yang Sportif

Liputan6.com, Jakarta - Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi soal dugaan kampanye terselubung yang dilakukan Calon Gubernur petahana Ahok saat mengunjungi Velodrome, Jakarta Timur, Jumat 24 Februari 2017.

"Menurut saya, jadilah petahana yang bisa jadi contoh. Petahana yang menunjukkan sportivitas. Petahana yang terhormat. Dengan begitu rakyat bisa menilai. Ini Jakarta kok. Semuanya diperhatikan," ujar Anies saat ditemui di kediamannya, Jakarta, Selasa (28/2/2017).

Anies menegaskan hal serupa akan dilakukan jika terpilih dalam Pilkada DKI Jakarta nanti. Bahkan peraturan terkait cuti petahana juga akan diterapkan.

"Bagi kami sebagai calon pengganti, nanti akan bertugas tidak akan lakukan begitu. Kami akan ikuti tata krama ya bahkan kalau sudah memasuki fase Pilkada ya cuti," ujar Anies.

"Kalau saya akan ikut pada aturan. Intinya percaya diri kok. Pilkada enggak perlu memanfaatkan kendaraan birokrasi dan lain-lain," imbuh Anies Baswedan.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta akan memanggil calon Gubernur DKI Jakarta petahana Ahok terkait laporan yang dilayangkan Advokat Cinta Tanah Air (ACTA). Bawaslu akan meminta keterangan Ahok soal dugaan kampanye saat mengunjungi Velodrome, Jakarta Timur.

Dalam laporannya, ACTA mempersoalkan pernyataan Ahok saat mengunjungi Velodrome. Pernyataan itu dinilai berbau kampanye padahal saat itu Ahok datang sebagai gubernur.

Pernyataan yang dipersoalkan ACTA adalah saat Ahok mengungkapkan rencananya membangun stasiun atau depo LRT dan MRT. Saat itu, Ahok menurut Wakil Ketua ACTA, Munathsir Mustaman, mengucapkan kalimat:

"Rencana saya, semua stasiun atau depo LRT, MRT, di Lebak Bulus, termasuk yang di Pulo Gadung, Rawa Buaya dan Kampung Rambutan, itu semua ada harga apartemen bersubsidi dan dijual tapi dengan subsidi, sehingga orang-orang kelas menengah yang mampu beli rumah di pinggiran, tapi yang tidak mampu beli rumah di Jakarta bisa tinggal di apartemen ini dengan harga kos."

Munathsir menegaskan, Ahok diduga kuat melanggar karena di dalam agenda resmi pemerintah DKI Jakarta, Ahok menyampaikan rencana membangun apartemen harga subsidi yang tidak bisa dia laksanakan jika tidak terpilih lagi jadi Gubernur DKI.

"Indikasi mengajak orang untuk memilih dirinya pun semakin kuat karena kata yang digunakan sangat personal. Kata-katanya yakni 'rencana saya' bukan 'rencana kami' atau rencana Pemprov DKI," tandas Munathsir.