ICW: Darurat Korupsi, Sumatera Utara Butuh Gubernur Bersih

Liputan6.com, Jakarta - Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Divisi Korupsi Politik, Donal Fariz menyatakan, Provinsi Sumatera Utara ada dalam fase darurat korupsi. Karenanya, dia menegaskan pemberantasan rantai korupsi harus diputus diawali langkah pemilihan calon gubernur bersih di 2018.

"Jangan sampai gubernur (baru) nanti kembali terjerat kasus korupsi. Sumut bisa hat-trick gubernur koruptor," kata Donal melalui siaran pers diterima, Senin (4/6/2018).

Hat-trick dimaksud Donal merajuk pada dua mantan gubernur Sumut sebelumnya yakni, Syamsul Arifin (2008-2010). Dia dijatuhi pidana penjara lantaran terbukti korupsi saat masih menjabat sebagai Bupati Langkat periode 1999-2004 dan 2004-2008.

Kemudian mantan Gubernur Sumut selanjutnya dimaksud Donal, adalah Gatot Pujo Nugroho (2010-2014). Diketahui, dia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara karena terbukti memberikan gratifikasi dengan nilai total mencapai Rp 61.835.000.000 terhadap 38 anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019.

"Ini menunjukkan adanya kegentingan di Sumatera Utara, untuk memilih pemimpin dengan rekam jejak antikorupsi dan visi reformasi birokrasi yang jelas. Terlalu berisiko kalau memiliki kepala daerah yang komitmen pemberantasan korupsinya tidak jelas," kata Donal.

Menurut data dimiliki ICW, dari dua nama calon gubernur yang tengah berkontestasi, rekam jejak antikorupsi Djarot Saiful Hidayat lebih gamblang ketimbang Eddy Rahmayadi. Donal menjelaskan, hal tersebut berdasarkan kiprah mereka yang berbeda latar.

"Pak Edy Rahmayadi, mantan Pangkostrad sulit bisa dilihat karena lebih banyak berkiprah di institusi militer, bukan lembaga publik. Pak Djarot Saiful Hidayat, pernah menjadi Wali Kota Blitar dan Gubernur DKI Jakarta, berdasar data dimiliki ICW, beliau berhasil menata dan memajukan tata kelola pemerintahan (reformasi birokrasi) di Blitar dan Jakarta dengan baik," papar Donal.

Karenanya, Donal menyarankan pemimpin Sumut selanjutnya wajib mementingkan isu reformasi birokrasi. Hal ini berdasar penelitian Transparansi Internasional Indonesia (TII), menyebut Medan adalah 1 dari 12 kota dengan indeks persepsi korupsi terburuk dengan nilai hanya 37,4.

"Ini menjadi salah satu contoh bahwa Medan dan Sumatera Utara pada umumnya butuh perhatian dan atensi serius karena kinerja pemerintahannya ugal-ugalan, korupsi merajalela,” tandas Donal.

Saksikan video pilihan di bawah ini: