Peta Politik Parpol Pilkada 2024, KIM Plus Menang Telak atas PDIP?

Jokowi Sebut Tak Ada Presiden yang Berani Larang Azan dan Legalkan Zina

Jokowi mencontohkan berita hoaks yang menyerang dirinya, yaitu menghapus pendidikan agama dan melegalkan pernikahan sesama jenis.

oleh Lizsa Egeham diperbarui 22 Mar 2019, 05:38 WIB

Diterbitkan 22 Mar 2019, 05:38 WIB

Deklarasi Dukungan 10.000 Pengusaha untuk Jokowi-Amin

Capres nomor urut 01 Joko Widodo memakai helm saat menghadiri deklarasi pengusaha Indonesia dukungan kepada pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (21/3). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku banyak berita bohong atau hoaks yang menyerang dirinya, terutama menjelang Pilpres 2019. Menurut dia, hoaks tersebut tersebar baik door to door ataupun lewat media sosial.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat membagikan 5 ribu sertifikat tanah kepada masyarakat Kabupaten dan Kota Bogor di Kawasan Bogor Nirwana Residence Jawa Barat, Kamis (21/3/2019).

Hasan Nasbi: Dari Survei 2023 Saya Sudah Tahu Pak Prabowo akan Menang Pilpres

"Sebulan lagi Pileg, Pilpres, kita lihat di bawah banyak kabar hoaks, bohong di mana-mana, baik di media sosial, baik langsung ke rumah. Saya titip hati-hati, politik kadang seperti itu," ujar Jokowi.

Jokowi lalu mencontohkan beberapa berita hoaks yang menyerang dirinya, yaitu menghapus pendidikan agama dan melegalkan pernikahan sesama jenis. Tak hanya itu, dia mengaku juga difitnah akan melarang azan berkumandang, jika terpilih kembali menjadi Presiden 2019-2024.

"Tidak mungkin, siapa pun presiden tidak mungkin berani melakukan itu, karena Indonesia negara dengan norma-norma agama yang kuat, norma etika dan tata krama yang kuat. Jangan kemakan hal seperti itu," ucap Jokowi.

Dalam kesempatan itu, Jokowi membagikan 5.000 sertifikat tanah kepada warga Kota Bogor dan Kabupaten Bogor Jawa Barat. Pemberian sertifikat ini dilakukan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) 2019.

Jokowi mengatakan pemerintah berkomitmen untuk mempercepat proses penerbitan sertifikat tanah. Hal tersebut dilakukan lantaran agar konflik lahan di tengah masyarakat tak kembali terjadi.

"Karena masyarakat enggak pegang yang namanya tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki yang namanya sertifikat," kata dia.

Dia mengaku kerap mendapat keluhan masyarakat soal konflik lahan setiap datang ke daerah. Konflik lahan biasanya melibatkan masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah, ataupun masyarakat dengan perusahaan.

"Ini lah sekarang kenapa kita percepat sertifikat supaya enggak ada sengketa," tegas Jokowi.