Liputan6.com, Jakarta - Video rapat tim sukses pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang menyebut server KPU telah diatur untuk memenangkan Jokowi-Ma'ruf Amin beredar viral. Rapat tersebut ternyata digelar sekitar satu jam, di rumah mantan Bupati Serang Ahmad Taufik Nuriman (ATN).
"(Jumlah peserta rapat) Saya enggak tahu persis jumlahnya, tapi 30 mah ada," kata ATN, melalui sambungan selulernya saat duhubungi awak media, Jumat (05/4/2019).
Baca Juga
Namun, mantan Bupati Serang periode 2005-2015 yang rumahnya dijadikan tempat rapat mengaku tidak mengenal siapa yang berbicara kalau situs KPU dibuat khusus untuk memenangkan Jokowi-Ma'ruf Amien.
Advertisement
"(Yang memaparkan) waduh siapa namanya itu, saya lupa namanya. Saya enggak kenal, kenal di situ aja," terangnya.
Ahmad Taufik yang merupakan relawan Prabowo-Sandi di Banten mengaku tidak tahu menahu, kenapa orang tersebut mengatakan kalau web KPU RI dibuat untuk memenangkan Paslon 01.
"Saya hanya mendengarkan (paparan) saja, nerima paparan saja. Saya enggak tahu persis apa itu (web KPU dibuat khusus untuk memenangkan Paslon 01) fitnah atau kenyataan," jelas Taufik
Saksikan video pilihan di bawah ini:
KPU Lapor Polisi
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyambangi Kantor Bareskrim Siber Polri, Jakarta Selatan. Bersama tujuh komisioner lainnya, mereka melaporkan tiga akun sosial media yang berisikan video yang akhirnya viral terkait isu server KPU diatur untuk memenangkan capres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
"Ada beberapa hal yang kita laporkan yang sekurang-kurangnya ada tiga akun di media sosial," tutur Ketua KPU di Kantor Bareskrim Siber Polri, Jakarta Selatan, Kamis (4/4/2019).
Arief mengaku menyerahkan salah satu alat bukti berupa rekaman video yang viral itu. Meski begitu, dia enggan membeberkan platform media sosial apa saja dari ketiganya.
"Yang kami laporkan ada akun-akun yang digunakan untuk menyebar video tersebut dan video itu sendiri kami sampaikan di dalamnya ada beberapa orang yang saya tidak tahu siapa dia, tetapi menyampaikan informasi yang tidak benar terkait dengan KPU," jelas Arief.
Advertisement