Ketemu Mendagri, Khofifah Bahas Persiapan Soal Pilkada 2020

Khofifah menuturkan ada 19 kabupaten/kota besar di Jatim, yang akan mengikuti Pilkada 2020.

oleh Putu Merta Surya Putra diperbarui 17 Jan 2020, 12:01 WIB
Diterbitkan 17 Jan 2020, 12:01 WIB
Lewat Transportasi Umum, Khofifah Ingin Jawa Timur Mirip DKI Jakarta
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberikan keterangan kepada awak media usai menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/6/2019). Khofifah mengaku membahas sejumlah proyek infrastruktur dan transportasi di Jawa Timur. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambangi kantor Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk melakukan pertemuan tertutup. Salah satu hal yang dibahas pada pertemuan itu adalah Pilkada 2020.

"Kita juga koordinasikan Pilkada 2020 ini tetap semuanya dalam suasana kondusif, proses demokrasi bisa berjalan dengan baik, dari vertikal horizontal sampai dengan tingkat desa," kata Khofifah di kantor Mendagri, Jakarta, Jumat (17/1/2020).

Dia menuturkan ada 19 kabupaten/kota besar di Jatim, yang akan mengikuti Pilkada 2020. Sehingga, lanjut dia, perlu koordinasi yang cukup intensif. Termasuk berkoordinasi dengan KPK.

"Kami juga mengomunikasikan dengan Pak Ketua KPK jika nanti mereka sudah sudah fix mendaftar di KPUD dan sudah diumumkan sebagai calon wali kota atau bupati, maka kita akan meminta ke Pak Ketua KPK berkenan hadir untuk memberikan briefing kepada para calon kepala daerah di 19 kabupaten/kota di Jawa Timur," tutur Khofifah.

Dia menegaskan, koordinasi dilakukan untuk membangun suasana yang kondusif saat Pilkada 2020. "Komunikasi-komunikasi di antara Forkopimda, Bawaslu, KPUD sangat kondusif," ujar Khofifah.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:


Pemetaan Daerah Rawan

Menurut dia, untuk daerah rawan semuanya sudah dipetakandan sudah di tangan Polda Jatim.

"Sudah, sudah (ada peta rawan). Termasuk ada Pilkades yang sempat tertunda, kemarin ada sisa-sisa masalah Pilkades, itu juga harus diselesaikan," pungkasnya.

Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya