Megawati Ingatkan Calon Kepala Daerah dari PDIP yang Maju Pilkada Patuh Administrasi

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri meminta para calon kepala daerah yang diusung partainya untuk tertib administrasi. Hal itu khususnya ketika para calon tersebut melaksanakan pendaftaran ke KPUD setempat pada 4-6 September 2020.

Seruan itu disampaikan Megawati dalam arahannya pada pengumuman calon kepala daerah PDIP gelombang ke IV, yang dilaksanakan secara virtual, Jumat (28/4/2020).

Megawati mengingatkan DPP PDIP adalah penerima sertifikasi manajemen ISO 9001 sejak tahun 2015. Maka dia meminta agar struktur partai di daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang wilayahnya sedang ada Pilkada, mempersiapkan keperluan administrasi dengan matang.

"Jangan sampai ada ketinggalan. Jadi mulai nanti harus mulai bekerja," kata Megawati.

"Dan saya ingin melihat, kita sebagai partai terbesar, yang sedang memproses diri untuk menjadi sebagai partai pelopor, dalam keadministrasian, itu juga diperlihatkan. Bahwa kita juga dapat dengan penuh disiplin dan dedikasi," tegas Megawati.

Dia memberi contoh, banyak calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah yang masih kurang dari sisi administrasinya. Salah satunya soal curriculum vitae atau riwayat hidup calon.

"Maksudnya itu kan sebuah data pribadi, yang seharusnya itu selain diserahkan ke KPU, itu kan tetap akan masuk ke dalam tempat pendataan serta arsip partai," ungkap Megawati.

Menurut Megawati, masih ada waktu bagi pengurus partai dan calon yang sudah direkomendasikan untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan sempurna.

"Makin hari saya memang melihat, dengan masih banyak kekurangan pun, tetapi kita sebagai partai, telah banyak mengalami peningkatan-peningkatan proses berorganisasi maupun dalam disiplin, ketertiban, ketepatan waktu, dan lain sebagainya," kata Presiden RI Kelima itu.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Pada kesempatan itu, Megawati juga meminta agar kader partai di daerah berjuang keras untuk membangun dan memiliki kantor partai sendiri yang bersifat tetap dan menjadi aset partai.

"Dalam disiplin berorganisasi ini, saya selalu mengatakan perlu adanya kantor partai yang tetap, yang dimiliki oleh partai. Karena kalau kita tidak punya rumah, sama saja kalau kita tidak punya tempat tinggal, kita mau sewa terus, kontrak terus," ujarnya.