Tim 8 Ungkap Tanda-Tanda Penjegalan Anies Baswedan

Liputan6.com, Jakarta Isu penjegalan terhadap bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan, begitu kencang berembus.

Juru bicara Anies Baswedan dalam Tim 8 KPP, Sudirman Said, menyatakan isu penjegalan bukan isapan jempol. Menurut dia, isu ini sudah dirasakan bukan hanya pada Anies, melainkan mitra koalisi.

"Saya kira sudah terlalu banyak orang yang mengatakan bahwa ada upaya untuk membuat Anies tidak bisa maju," kata Sudirman di markas Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya X Nomor 46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (7/6/2023).

Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan banyak pendapat masyarakat juga yang sudah melihat berdasarkan dinamika politik. Kata Sudirman Said, kian hari makin banyak isu yang mencoba memberikan dampak negatif ke mantan Gubernur DKI tersebut.

Misal, isu dugaan korupsi Formula E yang diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) acap kali digulirkan ke publik. Meskipun, kata Sudirman, sampai saat ini belum terbukti adanya dugaan pelanggaran pidana.

"Walaupun 19 kali gelar perkara, itu tidak ada bukti dan dicari hal-hal yang mboten-mboten lainnya," ujar Sudirman.

Tak hanya menyinggung personal Anies, Sudirman juga mengakui beberapa cobaan juga menimpa partai pengusung. Partai Demokrat salah satunya, terkait upaya peninjauan kembali (PK) putusan Mahkamah Agung (MA) dari kubu Moeldoko.

Kemudian, kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G Kominfo yang diusut Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menyeret sosok Menkominfo sekaligus Sekjen Partai NasDem, Johnny G Plate.

Lalu, lanjut Sudirman, PKS yang kerap diisukan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

"Jadi memang Pak Aniesnya maupun partai-partai koalisinya mengalami iming-iming tarik-tarikan, godaan, tekanan, itu terasa. Dan ini bukan kata kami, tapi kata pengamat juga begitu. Jadi pihak ketiga yang di depannya itu mengatakan demikian," ungkap Sudirman.

"Jadi yang di luar saja merasakan itu, apa lagi kami yang di dalam. Ini memang sesuatu yang nyata, dan ini sebetulnya hal yang ya memang kompetisi, begitulah," tambah dia.

Jangan Gunakan Instrumen Negara untuk Jegal Anies

Meski penjegalan yang dirasakan masih dianggap sebagai risiko dalam berkompetisi, Sudirman tidak terima apabila Presiden Joko Widodo menggunakan instrumen negara untuk menggagalkan Anies.

"Kalau sampai tekanan-tekanan itu menggunakan instrumen negara, itu yang kita tidak bisa terima. Karena pemimpin negara itu memang ditugaskan mengurus rakyat seluruhnya, termasuk yang mau ikut dalam kompetisi ini," tegas Sudirman.

Karena, menurut dia, dalam kompetisi di pemilu, negara harus bersikap adil memberikan kesempatan yang rata bagi seluruh kandidat capres. Sehingga tidak boleh memanfaatkan berbagai polemik semata-mata untuk menjegal salah satu kandidat.

"Nah, kalau kemudian instrumen negara, alat penegakan hukum rupanya digunakan untuk menekan-nekan supaya ada pihak tertentu yang boleh lanjut, ada pihak tertentu yang tidak boleh, itu sesuatu yang tidak adil," kata Sudirman.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md menyampaikan sejumlah hal terkait pemilu 2024.

Salah satunya, Mahfud Md memastikan tidak ada cawe-cawe dari Presiden Jokowi dalam pemilu 2024. Menurut Mahfud, hal itu hanyalah isu politik untuk memantik emosi pendukung, relawan dan simpatisan.

"Ndak ada, itu isu politik, itu bagian dari perlombaan kontestasi politik, mungkin biar pendukungnya muncul," kata Mahfud Md saat peringatan Hari Lahir Pancasila di Ende, NTT, Kamis, 1 Juni 2023.

Tak hanya itu, Mahfud meminta kepada Denny Indrayana dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu supaya mengamankan tiket calon presiden (capres) untuk Anies Baswedan. Supaya pemerintah tidak dituduh menjegal Anies untuk maju dalam pilpres 2024.

"Bukan hanya Denny yang saya minta. Ketua Umum PKS juga saya minta, tolong Anies dijaga agar tetap mendapat tiket. Nanti yang dituduh kalau ndak dapat tiket, pemerintah," ujar Mahfud di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 5 Juni 2023.

Mahfud mengingatkan untuk tidak menyalahkan pemerintah bila Anies Baswedan gagal mau jadi capres. Apalagi kalau sumbernya adalah masalah internal koalisi.

"Karena nuduhnya pemerintah terus mengganjal Anies. Saya pesan ke Denny tolong itu dijaga. Jangan sampai dari internalnya nanti yang gagal. Kalau pemerintah enggak akan ikut-ikut," beber dia.

Reporter: Bachtiarudin Alam

Sumber: Merdeka.com