Isu Penjegalan Anies, Tim 8 KPP: Biasanya Orang yang Disakiti Dapat Simpati Rakyat

Liputan6.com, Jakarta Anggota Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Sudirman Said, mengungkapkan isu penjegalan terhadap Anies Baswedan begitu kuat dirasakan. Meski demikian, pihaknya tidak akan melakukan balasan untuk menjegal kandidat lain dalam kompetisi pemilu 2024.

"Kalau penjegalan hanya di-counter dengan wapres (untuk Anies) enggak cukup itu. Kan penjegalan harusnya seimbang pakai penjegalan juga, tapi kita enggak mau jegal juga," kata Sudirman Said saat konferensi pers di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Rabu (7/6/2023).

Sehingga, Sudirman menegaskan, isu penjegalan yang menghinggapi koalisi pengusung Anies Baswedan, lebih baik dijadikan sebagai tantangan perjuangan untuk mendapat simpati dari masyarakat.

"Biarkan masyarakat menilai, dan biasanya orang kalau disakiti itu dapat simpati rakyat. Siapa tahu ini jalan Tuhan untuk menuai simpati dari masyarakat," ucap Sudirman.

Sudirman meyakini, jika penjegalan terhadap Anies benar-benar terjadi dan terbukti, akan menimbulkan efek negatif dan menciptakan reaksi dari rakyat.

"Wong waktu kampanye dibantu, waktu menteri dibantu, waktu gubernur dibantu, kok masa seperti ini? Ini kan menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat. Jadi kita berdoa mudah-mudahan hikmah dari tantangan-tantangan ini adalah jalan bagi kemenangan Anies," ucap Sudirman.

Sudirman Said menyatakan isu penjegalan terhadap Anies di pilpres 2024 bukan isapan jempol. Menurutnya, isu ini sudah dirasakan bukan hanya pada Anies, melainkan mitra koalisi.

"Saya kira sudah terlalu banyak orang yang mengatakan bahwa ada upaya untuk membuat Anies tidak bisa maju," kata Sudirman.

Sudirman Said mengatakan banyak pendapat masyarakat juga yang sudah melihat berdasarkan dinamika politik. Kata Sudirman Said, kian hari makin banyak isu yang mencoba memberikan dampak negatif ke mantan Gubernur DKI tersebut.

Misal, isu dugaan korupsi Formula E yang diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) acap kali digulirkan ke publik. Meskipun, kata Sudirman, sampai saat ini belum terbukti adanya dugaan pelanggaran pidana.

"Walaupun 19 kali gelar perkara, itu tidak ada bukti dan dicari hal-hal yang mboten-mboten lainnya," ujar Sudirman.

Tak hanya menyinggung personal Anies, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di kabinet Jokowi-JK itu juga mengakui beberapa cobaan juga menimpa partai pengusung. Partai Demokrat salah satunya, terkait upaya peninjauan kembali (PK) putusan Mahkamah Agung (MA) dari kubu Moeldoko.

Kemudian, kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G Kominfo yang diusut Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menyeret sosok Menkominfo sekaligus Sekjen Partai NasDem, Johnny G Plate.

Lalu, lanjut Sudirman, PKS yang kerap diisukan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

"Jadi memang Pak Aniesnya maupun partai-partai koalisinya mengalami iming-iming tarik-tarikan, godaan, tekanan, itu terasa. Dan ini bukan kata kami, tapi kata pengamat juga begitu. Jadi pihak ketiga yang di depannya itu mengatakan demikian," ungkap Sudirman Said.

"Jadi yang di luar saja merasakan itu, apa lagi kami yang di dalam. Ini memang sesuatu yang nyata, dan ini sebetulnya hal yang ya memang kompetisi, begitulah," tambah dia.

Meski penjegalan yang dirasakan masih dianggap sebagai risiko dalam berkompetisi, namun Sudirman tidak terima apabila Presiden Joko Widodo menggunakan instrumen negara untuk menggagalkan Anies Baswedan.

"Kalau sampai tekanan-tekanan itu menggunakan instrumen negara, itu yang kita tidak bisa terima. Karena pemimpin negara itu memang ditugaskan mengurus rakyat seluruhnya, termasuk yang mau ikut dalam kompetisi ini," tegas Sudirman Said.

Karena, menurutnya, dalam kompetisi di pemilu, negara harus bersikap adil memberikan kesempatan yang rata bagi seluruh kandidat capres. Sehingga tidak boleh memanfaatkan berbagai polemik semata-mata untuk menjegal salah satu kandidat.

"Nah, kalau kemudian instrumen negara, alat penegakan hukum rupanya digunakan untuk menekan-nekan supaya ada pihak tertentu yang boleh lanjut, ada pihak tertentu yang tidak boleh, itu sesuatu yang tidak adil," kata Sudirman.

Reporter: Bachtiarudin Alam

Sumber: Merdeka.com