Bawaslu Diminta Berperan Aktif Sepanjang Pemilu 2024 Ini

Liputan6.com, Jakarta Kampanye Pemilu 2024 sudah berjalan hampir dua minggu lamanya setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi memberikan izin pada 28 November 2023.

Namun, masih banyak calon presiden dan calon wakil presiden menjabat sebagai pejabat negara, membuat peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berperan aktif.

"Bawaslu harus tegas tanpa tebang pilih memberantas pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilu, termasuk penggunaan fasilitas negara untuk kampanye," kata Eks Wasekjen PB HMI Oktaria Saputra dalam keterangannya, Senin (11/12/2023).

Menurut dia, apabila penggunaan fasilitas negara berlarut-larut terus terjadi, maka wajar saja kalau muncul pandangan dari masyarakat mengenai integritas Bawaslu.

"Jangan sampai masyarakat dan lembaga partisipan Pemilu lainnya memiliki suara yang lebih lantang dari pada Bawaslu dalam menyuarakan pelanggaran-pelanggaran semacam itu. Bawaslu harus bergerak proaktif, mengulik indikasi-indikasi pelanggaran yang terjadi secara langsung," ungkap Oktaria.

Kalaupun memang Bawaslu tak dapat bersentuhan langsung dengan pelanggaran yang muncul, lanjut dia, setidaknya setiap pengaduan oleh masyarakat harus ditindaklanjuti, ditelusuri secara mendalam.

"Kalau memang terdapat pelanggaran, dalam hal ini penggunaan fasilitas negara untuk kampanye, Bawaslu harus tegas dan berani memberikan sanksi kepada pihak bersangkutan yang melakukan pelanggaran, yang beratnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku," jelasnya.

Oktaria pun memberikan contoh akan sosok mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno yang memilih mundur saat menjadi cawapres di Pemilu 2019 lalu.

"Sandiaga Uno misalnya mengundurkan diri dari jabatan Wakil Gubernur DKI untuk fokus pada pencalonannya, dan menghindari penyalagunaan fasilitas negara untuk kepentingannya sebagai kandidat. Tindakan tersebut yang harus patut dicontohi oleh para kandidat yang saat ini bertarung," jelas dia.

"Selain itu ketika berbicara di hadapan publik, masyarakat sulit menilai, apa yang disampaikan oleh kandidat bersangkutan dalam statusnya sebagai pejabat negara atau calon presiden dan wakil presiden," pungkasnya.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja, meminta masyarakat berhati-hati dalam melakukan aktivitas di media sosial, baik dalam berkomentar maupun membagikan informasi, guna mencegah hoaks terkait Pemilu 2024.

“Kalau di Facebook suka stalking-stalking hati-hati. Kemudian, suka komen-komen, like, and share itu juga hati-hati. Teman-teman komentarnya hati-hati tidak boleh yang aneh-aneh. Di sinilah cerdas pemilih bagi teman-teman,” ujarnya dikutip dari Antara.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, Bawaslu telah menyusun gugus tugas bersama sejumlah pemangku kepentingan, salah satunya dengan Kementerian Kominfo, sebagai bentuk upaya meredam peredaran berita hoaks terkait pesta demokrasi tahunan ini.

Hal tersebut dilakukan sebab peredaran hoaks dapat menyebabkan gangguan informasi yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik kepada penyelenggaraan pemilihan umum.

“Jadi, kami melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Kementerian Kominfo untuk melakukan literasi digital juga penegakan hukum terhadap media sosial yang bermasalah ataupun pemberitaan di media sosial yang bermasalah,” Rahmat menambahkan.

Selanjutnya, Rahmat juga mendorong generasi muda untuk menjadi pemilih pemula yang cerdas. Mereka harus menimbang visi, misi, program, dan citra diri para peserta pemilu dengan cermat.

Dalam hal perbedaan pendapat, ia mengingatkan kepada pemilih muda untuk menyikapinya dengan bijak.

“Apapun pilihannya, berbeda pilihannya, kita tetap bersaudara. Biasa saja dalam hal berbeda pilihan. Inilah esensi dalam cerdas memilih dan bagaimana proses pemilu dilakukan. Berbeda pilihan tetap dengan cinta. Inilah yang harus dilakukan,” Rahmat menjelaskan.