Ganjar Sebut Pemerintah Tidak Jujur soal Ketersediaan Pupuk

Liputan6.com, Jakarta Calon presiden (capres) nomor urut tiga Ganjar Pranowo menyebutkan setelah debat perdana capres, pemerintah mencoba meyakinkan masyarakat bahwa ketersediaan pupuk cukup. Padahal, menurut Ganjar, terjadi kelangkaan pupuk di banyak daerah di Indonesia.

Hal itu disampaikan Ganjar Pranowo ketika berbicara dalam acara Food & Agriculture Summit III di IPB International Convention Center, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (19/12/2023). 

"Setelah debat itu menarik, pemerintah mengumpulkan seluruh penyuluh, mengumpulkan seluruh distributor, dan menyampaikan kepada masyarakat, 'Tenang pupuk ada.' Itu bahasa yang saya dengar. Tapi, fakta sebenarnya tidak seperti itu. Kita butuh integritas dan jujur soal itu," ujar Ganjar Pranowo.

Ganjar melihat kelangkaan pupuk terjadi kerena ada salah sasaran pemberian subsidi pupuk. Menurutnya, yang berhak menerima subsidi pupuk merupakan petani yang punya lahan kurang dari 2 hektare.

"Jika saya juragan, maka saya akan sewa tanah yang kurang dari 2 hektare, 1,9 (hektare), 1,5 (hektare), tapi saya bisa punya 100 hektare. Saya bisa dapat subsidi enggak? Berbasis itu bisa dapat," jelas Ganjar.

Oleh karena itu, Ganjar menegaskan pentingnya satu data Indonesia. Salah satu program yang ia tawarkan adalah KTP Sakti (Satu Kartu Terpadu Indonesia).

Dengan KTP Sakti, pemerintah akan mengintegrasikan semua data subsidi seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), hingga penerima subsidi pupuk.

"Maka kemudian berbasis data kependudukan inilah kita bisa melakukan profiling," ungkap capres yang diusung PDIP, PPP, Perindo dan Hanura.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyadari bahwa akhir-akhir ini banyak petani yang mengeluhkan masalah pupuk. Jokowi pun berjanji akan menambah pupuk subsidi untuk petani.

"Tadi disampaikan oleh Pak Mentan (Menteri Pertanian) urusan pupuk, Pak Mentan tadi udah nyanggupi pupuk 2024, 2023 akhir dan 2024 awal beliau akan kontrol terus agar tidak ada masalah di lapangan," kata Jokowi sebagaimana disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (13/12/2023).

"Subsidi pupuknya, subsidi pupuknya akan saya tambah. Karena supply pupuknya juga ada," sambungnya.

Kendati begitu, Jokowi belum mau mengumumkan besaran subsidi pupuk yang akan diberikan. Sebab, Jokowi mengatakan dirinya harus mengkalkulasi dan meminta persetujuan DPR RI terlebih dahulu.

"Pak Mentan hitung dulu. Memang prosedurnya seperti itu. Minta persetujuan dari DPR RI, baru Menteri Keuangan bisa menambah. Tapi saya janji pupuk akan ditambah subsidinya, sudah," tutur Jokowi.

"Problemnya memang di tahun-tahun terakhir ini memang semuanya mengeluhkan para petani urusan pupuk. Benar ya?" sambung Jokowi.

Jokowi memastikan urusan pupuk akan diselesaikan oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Di sisi lain, Jokowi menyampaikan pengecer pupuk yang ingin membeli pupuk bisa menunjukkan Kartu Tani atau KTP.

"Saya sudah menyetujui untuk pembelian pupuk, asal di KTP-nya ada tulisan petani, silakan itu dipakai. Jadi bisa pakai Kartu Tani, bisa memakai KTP juga," ucap Jokowi.

Sebelumnya, calon presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto, menyinggung kesusahan para petani untuk mendapatkan pupuk, khususnya di Jawa Tengah.

Hal ini disampaikannya menanggapi pernyataan capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo terkait pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik, khususnya untuk kelompok rentan, perempuan, anak, dan disabilitas.

Awalnya, Prabowo menyebut kelompok rentan itu termasuk petani dan nelayan. Dia pun membeberkan saat keliling di Jawa Tengah.

"Menurut pandangan saya juga kelompok rentan itu juga termasuk para petani dan nelayan. Dan yang saya dapat, setelah saya keliling khususnya di Jawa Tengah, Pak Ganjar, petani-petani di situ sulit mendapatkan pupuk," kata Prabowo Subianto dalam forum debat capres di Gedung KPU, Jakarta, Selasa malam (12/12/2023).

Prabowo mengungkapkan, banyak petani yang mengeluh lantaran program Ganjar saat jadi gubernur Jawa Tengah, yakni Kartu Tani, justru membuat petani kesulitan mendapatkan pupuk.

"Dan mereka mengeluh dengan Kartu Tani yang Bapak luncurkan ini mempersulit mereka mendapatkan pupuk," ungkap Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Prabowo menegaskan para petani sebenarnya ingin proses pengadaan pupuk yang sederhana. "Sebetulnya mereka ingin pupuk itu pengadaannya disederhanakan," ujar Prabowo.

Pernyataan Prabowo langsung ditanggapi Ganjar Pranowo, dengan mengatakan kesulitan akses pupuk subsidi juga terjadi di belahan Indonesia lainnya.

"Tapi untuk Pak Prabowo, saya harus mengingatkan, Pak. Pupuk langka terjadi di Papua, Pak. Pupuk langka terjadi di Sumatera Utara, Pak. Pupuk langka terjadi di NTT, NTB, Kalimantan Timur, termasuk bensin," ujar Ganjar Pranowo.

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menyinggung soal data petani penerima pupuk subsidi. Menurut Ganjar, masalah data tidak pernah beres hingga saat ini.

Ganjar menegaskan kunci pentingnya ada di data tersebut lantaran data petani menjadi acuan untuk penyaluran pupuk subsidi.

"Mungkin Bapak sedikit agak lupa, untuk saya bisa sedikit mengingatkan, karena Bapak pernah menjadi Ketua HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia). Pak, data petani kita tidak pernah beres. Maka kalau kemudian satu data petani bisa kita kelola, maka distribusi pupuknya harus bisa dan tepat sasaran," ujar Ganjar.

Di sisi lain, kuota pupuk subsidi, menurut Ganjar, tidak boleh dibatasi. Bisa dibilang, saluran pupuk subsidi diharapkan bisa meluas.

"Pada saat yang sama kuota pupuk tidak boleh dibatasi, maka ini yang saya telepon langsung kepada Pak Wapres. 'Pak Wapres, please, kasih tambahan. Kalau tidak, tidak cukup'. Dan ini terjadi di seluruh Indonesia. Maka inilah yang akan kita kerjakan nanti," pungkasnya.