Prabowo Sebut Perlu Impor 1,5 Juta Sapi untuk Program Susu Gratis

Liputan6.com, Jakarta - Calon Presiden (Capres) nomor urut dua Prabowo Subianto, menilai nantinya Indonesia perlu mengimpor sapi untuk mencukupi kebutuhan program susu gratis yang ia dan cawapres Gibran Rakabuming Raka canangkan.

Hal ini disampaikan Prabowo dalam diskusi bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Kamis (4/1/2024). Dia mulanya ditanyai anggota PWI soal program susu gratis yang menjadi persoalan karena produksi susu dari peternak Indonesia yang masih kurang.

Menanggapi hal tersebut, Prabowo setuju bahwa susu yang paling baik dan yang paling sehat adalah susu segar yang berasal dari sapi.

"Yang kemasan-kemasan mungkin kebanyakan adalah pakai pengawet dan mungkin gulanya terlalu banyak dan sebagainya," kata Prabowo.

Oleh sebab itu, Prabowo menilai apabila seluruh elemen sepakat dengan program susu gratis dan sehat untuk anak-anak, maka Indonesia harus memperbanyak populasi sapi dengan cara diimpor.

"Jadi sekarang saya katakan kita punya niat enggak. Kita punya kehendak politik atau tidak. Kalau kita punya kehendak politik ya sudah untuk 1, 2, 3, 4 tahun kita beli sapinya kita kembangkan di Indonesia," jelasnya.

Setidaknya, kata Prabowo ada sebanyak 82 juta anak di Indonesia yang harus diberi susu yang sehat. Nantinya, ujar Prabowo sapi-sapi itu bisa diimpor dari Brazil hingga India yang lebih dekat dengan Indonesia.

"Kita butuh untuk kasih susu ke anak-anak kita 82 juta anak. Kalau mereka minum 500 cc kita butuh berarti sekitar 40 juta liter. Berarti kita minimal perlu sapi perah ya minimal mungkin dua setengah juta," kata Prabowo.

"Jadi kita mungkin harus impor satu juta atau 1,5 juta sapi. Dalam 2 tahun dia akan melahirkan terus akan punya 3 juta kira-kira begitu ya. Kira-kira strategi kita begitu. Jadi ini tidak instan tapi ada goalnya," ujar Prabowo.

Di sisi lain, Prabowo Subianto menilai pers punya peran strategis bagi penguasa, yaitu menjalankan fungsi sebagai check dan balance. Namun, dia tak menampik sering sakit hati saat membaca berita yang ada di media.

"Kebebasan pers itu adalah check and balance untuk mengendalikan penguasa dan kebebasan dengan pers yang dinamis pers yang walaupun keras kadang-kadang sakit hati kalau kita baca," kata Prabowo dalam diskusi bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Kamis (4/1/2024).

Meski begitu, Prabowo meyakini peran pers itu memberikan informasi yang terkadang tak terungkap oleh penguasa. Sehingga, kata dia setiap masalah yang terungkap dapat dicari solusinya.

"Itu menjadikan kita, memberitahu kita something wrong ada masalah di negara kita sering dikatakan suatu negara yang persnya kuat tidak ada kelaparan itu salah satu. Karena begitu ada kelaparan semua tahu langsung," ucap dia.

"Itu kita sekarang kalau ada pers yg kuat banjir di suatu tempat tahu ini lagi susah kita bantu," sambung dia.

Selain itu, Prabowo menyatakan pers yang bebas merupakan bagian dari demokrasi. Lalu Prabowo menegaskan dirinya sebagai orang yang percaya dengan demokrasi.

"Dan saya tidak mungkin di sini tanpa pers yang bebas. Saya partai saya bisa berkembang karena ada kebebasan pers. Menurut saya kebebasan pers faktor demokrasi itu situasinya begitu," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, memastikan Prabowo Subianto sebagai calon presiden nomor urut 2 sudah menyiapkan strategi untuk menjawab segala hal terkait pertahanan saat debat ketiga Pilpres 2024.

Termasuk, soal momok pembelian jet tempur bekas yang dilakukan Prabowo saat menjabat sebagai menteri pertahanan.

Nusron justru meminta kepada pengkritik langkah Prabowo untuk belajar lebih baik lagi bila hendak mau mempersoalkan itu di sesi debat. Sebab, pembelian pesawat jet tempur bekas itu pasti dilakukan Prabowo dengan pertimbangan yang matang karena menggunakan anggaran negara yang tidak kecil.

"Ini mohon maaf harus belajar dulu tentang struktur APBN. Dalam struktur APBN itu ada tiga komponen. Komponen pertama adalah penerimaan negara. Komponen kedua adalah pengeluaran alias belanja negara. Komponen ketiga adalah pembiayaan," ujar Nusron kepada awak media, seperti dikutip Rabu (3/1/2023).

Nusron melanjutkan, jet tempur bekas yang dibeli Prabowo termasuk dalam belanja alutsista. Dalam hal belanja negara, lanjut Nusron, kebijakan membeli atau tidaknya menjadi kewenangan menteri keuangan dan Banggar DPR RI.

"Soal postur belanja alutsista itu dimasukkan ke dalam penerimaan, belanja atau pembiayaan, itu murni kewenangan Ibu Menkeu bersama dengan ketua Banggar, yang Ketua Banggar-nya itu adalah Bapak Said Abdullah dari PDIP," tutur Nusron.

Artinya, lanjut Nusron, jika eksekusi Prabowo dipermasalahkan harusnya kembali ditanyakan yang memberi kewenangan. "Jadi, kalau tanya jangan salah alamat," singgung Nusron.