Ganjar-Mahfud Akan Hapuskan Kredit Macet Nelayan, Total Rp 190 Miliar

Liputan6.com, Jakarta Pasangan calon presiden-calon wakil presiden Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD kembali meluncurkan program penghapusan kredit macet. Kali ini, Ganjar-Mahfud menyasar nelayan yang memiliki tunggakan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"Kita akan hapuskan kreditnya yang macet itu dan mudah-mudahan ini akan membantu mereka untuk bisa bangkit lagi," kata Ganjar di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Karanganyar, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Kamis (4/1/2024).

Ganjar menerangkan, kredit macet di kalangan nelayan jumlah tidak terlalu besar. Hal itu diketahui dari hasil dialognya bersama nelayan dengan nilai pinjaman rata-rata Rp9 juta.

"Dan sekarang kondisinya keluarganya sangat sulit. Maka kalau kita lihat kondisi-kondisi secara teknikal seperti itu menjadi problem," ujar dia.

Sementara itu, secara hitungan kasar kredit macet nelayan nyaris Rp190 miliar. Seletah ditelusuri masing-masing nelayan punya masalah yang beragam. Di antaranya persoalan teknis pekerjaan dan penyebaran Covid-19.

Misalnya bisnis yang tidak terlalu lancar. Umpama Kapal Fiber 3-5 GT yang sekali jalan untuk menangkap ikan membutuhkan kuota solar tambahan.

"Maka rasa-rasanya itu butuh akses permodalan untuk ketika mereka melepas ikannya, bisa langsung dibeli. Ini masalah dari nelayan di rembang yang kita temui," ujar Ganjar Pranowo. 

Di sisi lain, Ganjar Pranowo menyoroti kinerja Bawaslu RI yang diberikan kewenangan untuk menindak pelanggaran Pemilu. Ganjar pun heran belum adanya sanksi kepada pihak yang diniliai sudah jelas melakukan pelanggaran.

"Saya kira Bawaslu mesti bertindak dan Bawaslu mesti menunjukkan taringnya," kata Ganjar di Blora, Kamis (4/1/2024).

Ganjar mengatakan, ketegasan Bawaslu dalam menindak pelanggaran Pemilu sangat dinanti karena pasti akan mempengaruhi citra lembaga tersebut termasuk proses demokrasi di mata publik.

"Kalau tidak (bertindak) lembaga ini tidak akan dipercaya dan kemudian semua akan mengambil tindakan dan tidak bagus untuk sebuah proses demokrasi. Maka Gakkumdu juga harus siaga dan mesti tegas untuk itu semuanya," ujar dia.

Ganjar kemudian mencontohkan dua kasus yakni video kiai kondang Gus Miftah bagi-bagi uang kepada masyarakat. "Mudah-mudahan Bawaslu segera bertindak, dan sampai hari ini kita masih melihat, kok belum ada sanksinya," ujar dia.

Pun demikian dengan video sejumlah pegawai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Garut yang menyatakan dukungan untuk cawapres tertentu.

Menurut dia, bila tidak ada tindakan sama sekali maka tak menutup kemungkinan pelanggaran serupa akan terulang kembali di kemudian hari.

"Bahkan kemarin saya lihat Satpol PP yang menyampaikan seperti itu saja, kok enggak cepat di Respons. Ini sudah jelas-jelas loh ada seragamnya, ada komentarnya. Lalu ada yang mengatakan itu tidak melanggar. Saya enggak ngerti lagi, kalau seperti itu, maka itu memancing semua orang untuk melakukan pelanggaran. Di mana letak jurdil nya? Di mana letak demokratisasi yang jujur?," kata Ganjar.

Dia pun mengajak semua pihak untuk intropeksi diri supaya pemilu dapat berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau biasa dikenal luber jurdil.

"Saya kira butuh komitmen, dan saya juga mengingatkan diri saya sendiri termasuk juga relawan agar kita taat yuk. Kita boleh kritik, tapi juga harus taat aturan. Mudah-mudahan Bawaslu segera periksa itu," ujar dia.

"Harus realisasinya, kita mau nonton semua. Kalau itu dianggap enggak melanggar semua pasti akan melakukan improvement dengan caranya masing-masing. Jangan sampai pemilunya nanti rusak-rusak," dia menandaskan.