PDIP Tunggu Respons Jokowi soal Penurunan Paksa Bendera dan Intimidasi Aparat

Liputan6.com, Jakarta Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kritiyanto menyatakan pihaknya masih menunggau tanggapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kasus penurunan bendera PDIP oleh oknum aparat menjelang kedatangan Jokowi ke Wonosari, Gunungkidul, pada Senin malam (29/1/2024).

Selain itu, menurut Hasto, pihaknya juga menunggu seperti apa tanggapan dari Jokowi sebelum mengambil sikap terkait banyaknya dugaan oknum aparat yang tidak netral di pemilu 2024.

"Kami menunggu respons dari Bapak Presiden terkait dengan upaya-upaya menurunkan bendera peserta pemilu," kata Hasto.

Hasto mengingatkan selama ini intimidasi oleh aparat dibalas dengan kesabaran oleh pihaknya. Namun, kini ia menyebut tidak bisa lagi hanya berdiam diri.

"Sebelumnya kami menempuh jalan kesabaran, tetapi ketika ini sudah berkaitan dengan struktur kami di tingkat paling bawah dan mereka menyatakan akan membela bendera PDIP yang sudah dikibarkan dengan penuh militansi menjaga bendera itu, maka itu simbol gerakan rakyat," tegas Hasto.

Kata Hasto, PDIP sama dengan Gerindra, Golkar, PKB, PPP, dan parpol lain yang merupakan peserta pemilu, haknya dijamin oleh undang-undang. Tetapi mengapa benderanya dilarang untuk dikibarkan.

"Kami menunggu tanggapan terlebih dahulu. Kami menunggu tanggapan terhadap rakyat yang telah menjadi korban akibat tindak kekerasan yang tidak perlu," ujar Hasto.

Hasto pun menyinggung keberpihakan Jokowi pada salah satu pasangan capres-cawapres tertentu pada pemilu 2024.

"Kalau mau berpihak seperti itu buat apa dilaksanakan pemilu? Buat apa demokrasi kalau rakyatnya menjadi (korban) diskriminasi?" tegas Hasto.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto merasa kesal dengan intimidasi atas insiden penurunan alat peraga kampanye partainya berupa bendera di Gunungkidul, Yogyakarta pada Senin malam (29/1/2024), atau sehari sebelum kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hasto membandingkan dengan masifnya bendera Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dipimpin oleh putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep.

"Kami ini peserta pemilu resmi, dijamin oleh undang-undang. Tapi mengapa untuk bendera PDI Perjuangan dilarang untuk dikibarkan. Sementara, bendera PSI yang dipimpin oleh anak Presiden diizinkan bertruk-truk datang ke Gunungkidul. Ini merupakan perlakuan yang tidak adil," kata Hasto dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis (1/2/2024).

Hasto mengatakan, pengarahan aparatur negara serta kendaraan militer merupakan sikap berlebihan. Menurutnya, hal itu menunjukkan seolah-olah rakyat merupakan ancaman bagi Presiden.

"Bahkan mengerahkan mobil-mobil yang seperti menunjukkan negara dalam keadaan genting. Rakyat sepertinya menjadi ancaman, dikerahkan kendaraan-kendaraan militer untuk menakut-nakuti rakyat," ucap Hasto.

Sebelumnya, Ketua DPC PDIP Kabupaten Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih mengungkapkan adanya intimidasi dari orang yang diduga sebagai Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) pada Senin malam (29/1/2024), sehari sebelum kedatangan Jokowi ke Gunungkidul.

Orang tersebut memerintahkan untuk menurunkan alat peraga kampanye berupa bendera PDIP.

Di sisi lain, Hasto pun memutar rekaman percakapan rekaman Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Gunungkidul Endah Subekti yang tengah berdebat mengenai penurunan atribut kampanye itu.

"Seperti mau perang. Saya sebagai ketua partai, saya ditelepon oleh, yang saat itu dimarahi dua orang yang mengaku Paspampres untuk menurunkan bendera," kata Endah dalam rekaman tersebut.

Sebelumnya, seorang warga mencoba membentangkan spanduk bertuliskan "Selamat Datang Pak Jokowi, Kami Sudah Pintar, Kami Pilih Ganjar" saat rombongan kepresidenan melintas di Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta.

Aksinya itu terekam kamera warga dan menjadi viral di media sosial, sebab diduga ada aksi intimidatif yang dilakukan oleh Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Asintel Paspampres, Kolonel Kav Herman Taryaman, membantah anggotanya terlibat dalam aksi intimidatif tersebut. Dia meyakini tindakan pengamanan spanduk warga itu bukan dilakukan oleh anggotanya. 

"Terkait kejadian adanya tindakan kekerasan dengan cara mendorong warga membentangkan spanduk pada saat kegiatan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke daerah Wonosari pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2023 yang dilakukan oleh anggota Paspampres adalah tidak benar," kata Kolonel Kv Herman melalui pesan tertulis, Rabu (31/1/2024).

Herman menjelaskan, Paspampres sesuai tugas dan fungsinya yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang pengamanan VVIP, yakni melakukan tugas dengan cara pengamanan fisk jarak dekat terhadap VVIP.

"Apabila kita lihat dalam video beredar, bahwa yang mendorong warga membentangkan spanduk menggunakan baju sipil biasa. Sedangkan Paspampres sudah jelas terlihat menggunakan seragam resmi," ujar Herman.

Herman mengungkapkan, seragam yang dikenakan Paspampres saat itu adalah baju tactical berwarna biru dan seragam dinas TNI dari pengawalan bermotor.

Maka dari itu, dia memastikan apa yang terjadi saat insiden pengamanan warga pembentang spanduk bukan dilakukan oleh Paspampres.

"Jadi hal itu adalah tidak benar," kata perwira menengah TNI ini memungkasi.

Reporter: Alma Fikhasari

Sumber: Merdeka.com