KPU Pertimbangkan Cawapres Dampingi Capres saat Sampaikan Closing Statement Debat Terakhir

Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka peluang calon wakil presiden (cawapres) ikut mendampingi calon presiden (capres) saat menyampaikan pernyataan penutup atau closing statement pada segmen terakhir debat kelima pilpres 2024 pada Minggu 4 Februari 2024.

"Nah, kalau soal posisi cawapres pada saat segmen terakhir, nanti kita akan diskusikan lah sama teman-teman tim paslon," kata Komisioner KPU August Mellaz di kantor KPU, Jakarta, Jumat, 2 Februari 2024.

Menurut Mellaz, debat terakhir pilpres 2024 ini memang diperuntukkan bagi capres. Mellaz menuturkan cawapres bisa saja ikut mendampingi capres dalam segmen terakhir karena tidak mengurangi substansi debat.

"Bisa saja, tidak ada persoalan, tanpa mengurangi subtansi apa pun. Karena ini kan bagian dari visi misi bagian dari penutup. Itu bisa saja dilakukan," ujar August Mellaz.

"Saya kira kalau misalnya ternyata menarik untuk kemudian disepakati cawapresnya untuk mendampingi, menurut kami tidak ada persoalan sama sekali," sambung Mellaz.

KPU sendiri menambah durasi untuk segmen terakhir debat kelima pilpres 2024, dari awalnya dua menit menjadi empat menit. Penambahan durasi ini merupakan usulan dari tim pasangan capres-cawapres.

"Pada saat rapat evaluasi yang terakhir rapat koordinasi ada usulan dari tim paslon, khusus di debat kelima ini pada segmen terakhir yakni segmen closing, segmen penutup ini akan ada ditambahkan alokasi waktu untuk masing-masing paslon yang biasanya di segmen keenam itu 2 menit menjadi 4 menit," jelas Mellaz.

Dia memastikan bahwa penambahan durasi satu segmen ini tidak mengubah durasi total pelaksanaan debat selama 120 menit. Selain itu, kata Mellaz, tidak ada pengurangan durasi pada segmen lain karena penambahan waktu di pernyataan penutup.

"Nah, kalau dari sisi waktu yang kita concise (ringkas) itu dari sisi moderatornya. Jadi tidak mengurangi atas keseluruhan alur debat," ucap Mellaz.

Baca juga HEADLINE: Debat Capres Terakhir Pilpres 2024, Peluang Dongkrak Elektabilitas Anies, Prabowo, Ganjar?

Seperti diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar debat pilpres 2024 terakhir pada Minggu 4 Februari 2024.

Debat pemungkas yang diikuti ketiga calon presiden (capres) ini bakal digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat.

Debat ini mempertemukan capres nomor 1 Anies Baswedan, nomor 2 Prabowo Subianto, dan nomor 3 Ganjar Pranowo.

Tema debat capres terakhir ini adalah kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi.

Terdapat tiga stasiun televisi yang menjadi media penyelenggara debat kelima tersebut. Tiga media penyelenggara itu, yakni TV One, ANTV, dan NET TV.

Pada debat ini, KPU memilih moderator debat yakni wartawan TV One, Andromeda Mercury dan Dwi Anggia.

KPU menggunakan format yang sama dengan tiga debat capres-cawapres sebelumnya. Durasi debat kelima juga akan sama seperti debat sebelumnya, yakni 150 menit, dengan durasi khusus debat 120 menit dan terdiri atas enam segmen.

Segmen pertama debat akan dibuka dengan penyampaian visi, misi, dan program kerja. Segmen kedua, ketiga, keempat, dan kelima adalah pendalaman visi, misi, dan program kerja.

Moderator akan mengajukan berbagai pertanyaan kepada peserta debat dan akan saling menanggapi.

Segmen keenam atau penutup adalah masing-masing peserta debat menyampaikan pernyataan secara penutup.

Debat terakhir pilpres 2024 menjadi perhatian banyak pihak. Sebab, sejumlah tema yang diangkat sangat terasa dialami oleh sebagian besar rakyat Indonesia saat ini yaitu, kesejahteraan sosial.

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai, kemiskinan merupakan salah satu isu kesejahteraan sosial yang penting untuk dibahas dalam debat capres di akhir pekan ini.

Wakil Direktur INDEF, Eko Listiyanto, berharap isu kesejahteraan sosial dielaborasi secara mendalam dalam debat capres terakhir nanti.

"Menurut saya, salah satu aspek utama yaitu kemiskinan dan pengangguran," ujar Eko dalam diskusi debat capres, Jumat, 2 Februari 2024.

Eko menjelaskan jumlah penduduk dengan kemiskinan di Indonesia masih berada di angka 9,36 persen pada tahun 2023. Tingkat kemiskinan yang kira-kira kalau diukur dengan ukuran standar internasional, angkanya bisa meningkat lebih tinggi lagi.

"Kita berharap kepemimpinan dari hasil pilpres 2024 ini bisa menghasilkan pemimpin yang memang bisa memberi solusi atas persoalan kemiskinan. Karena salah satu sumber masalah kesejahteraan sosial adalah dari kemiskinan," kata Eko.

Dari masalah kemiskinan yang tidak terselesaikan itu kemudian muncul persoalan stunting hingga berbagai masalah gizi yang berisiko menurunkan produktivitas masyarakat.

Selain aspek kemiskinan, juga ada isu pengangguran yang tingkatnya cukup tinggi, di 5,32 persen pada Agustus 2024. Meski pengangguran secara tren sudah menurun, INDEF menilai, angkanya masih terbilang besar.

"Jadi, menggambarkan bahwa problem penciptaan lapangan kerja saat ini masih menjadi tantangan yang besar. Yang juga perlu dielaborasi ke depan adalah persoalan pengangguran," ujar Eko.

Harapan yang sama disampaikan ekonom sekaligus Director of Digital Economy Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda.

Dia berharap dalam debat terakhir semua capres bisa menyampaikan gagasan dan solusi konkret untuk mengatasi permasalahan sesuai dengan tema yang diangkat. Misal, mengenai kesejahteraan sosial, yang hingga kini tingkat kemiskinan di desa masih tinggi, sehingga diperlukan terobosan.

Ia menjelaskan, dana desa yang saat ini eksisting belum signifikan menurunkan kemiskinan perdesaan. Begitu pula masalah ketimpangan yang secara nasional meningkat.

"Yang kaya konsumsinya lebih cepat tumbuhnya dibandingkan yang miskin. Perlu lebih dari sekadar bansos untuk menurunkan kemiskinan dan ketimpangan," ujar Nailul Huda dilansir dari Kanal Bisnis Liputan6.com, Jumat, 2 Februari 2024.

Kemudian, terkait dengan pendidikan. Menurut Huda, perlu ada solusi konkret untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan akses pendidikan.

Terbaru, mengenai kasus pembayaran UKT yang menggunakan pihak pinjaman online (pinjol) bisa menjadi pintu masuk yang bisa dibahas untuk menaikkan partisipasi pendidikan tinggi.

"Begitu pula dengan kualitas dan pemerataan akses kesehatan. Pembangunan akses kesehatan perlu dari tingkat sosial paling kecil," pungkasnya.