Jokowi Minta Jangan Teriak-teriak Curang, Ini Kata Kubu Anies-Cak Imin

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) minta sejumlah pihak tidak hanya teriak-teriak terjadi kecurangan pada pemilihan umum (pemilu) 2024.

Ayah dari cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka itu mengimbau pihak yang tidak puas dan menemukan adanya kecurangan untuk melapor ke pihak terkait, salah satunya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Ketua Tim Hukum Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) Ari Yusuf Amir menyatakan tanpa diimbau Presiden Jokowi pun, pihaknya akan melaporkan jika ada temuan kecurangan pada pemilu 2024.

"Artinya memang prosesnya itu sebetulnya tanpa Presiden sampaikan juga tetap akan kita lakukan, karena itu sudah proses baku," kata Ari Yusuf Amir dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (15/2/2024).

Ari meminta Presiden Jokowi tidak perlu khawatir, karena Timnas AMIN akan membuktikan dugaan kecurangan pemilu 2024 sesuai mekanisme yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.

"Pak Presiden enggak usah khawatir, kita juga akan melakukan itu," tegas Ari.

Meskipun diakui Ari, pihaknya pesimistis berbagai laporan dugaan kecurangan akan ditangani serius oleh instansi berwenang. Ari kemudian mengungkit pada kasus-kasus yang pernah dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Bawaslu.

"Walaupun kami sebetulnya juga pesimis untuk melakukan itu. Karena kita tahu Bawaslu, KPU selama ini laporan-laporan kita susah ditanggapi, tapi tetap akan kami lakukan. Rakyat harus tahu, masyarakat juga harus mengerti dan memahami kondisi ini," ujar Ari.

Lebih lanjut, Ari mengatakan pernyataan dugaan kecurangan pemilu yang disampaikan oleh Timnas AMIN sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik.

"Ini suara rakyat, khalayak harus tahu mekanisme ini ada masalah. Proses di lapangan, proses di sebelum pilpres, pada masa pilpres, dan setelah pilpres, banyak sekali masalah. Kalian harus tahu," ujar Ari.

Sementara itu, Co-Captain Timnas AMIN, Sudirman Said, menambahkan soal dugaan kecurangan pemilu 2024 yang dibeberkan timnya berlandaskan dari temuan dan fakta di lapangan.

"Kita punya saksi-saksi di lapangan. Akibat adanya saksi, maka kemudian ditemukanlah hal-hal seperti ini, begitu. Kalau kemudian kami menyampaikan pandangan-pandangan seperti ini, itu adalah bagian dari tanggung jawab kami kepada publik," ujar Sudirman Said.

Karena itu, kata Sudirman, Timnas AMIN punya kewajiban untuk menyuarakannya sebagai bagian dari pertanggung jawaban di hadapan publik.

"Jadi tidak tepat rasanya kalau kemudian seolah-olah dengan adanya saksi, dengan adanya Bawaslu, sudah selesai," kata Sudirman.

"Dan tadi sudah dijelaskan, seluruh fungsi yang menyelenggarakan pemilu juga perlu terus diingatkan. Surat-menyurat kita sampaikan, tapi publik berhak tahu bahwa kita telah menyampaikan itu semua supaya menjadi pengingat," tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta semua pihak tidak hanya berteriak-teriak dan menuding adanya kecurangan dalam proses pemungutan suara pemilu 2024.

Dia mempersilakan masyarakat membawa bukti ke Bawaslu atau Mahkamah Konstitusi (MK) apabila memang ada kecurangan dalam pemilu 2024.

"Jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK," kata Jokowi usai acara Pameran Otomotif Indonesia Internasional Motor Show di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (15/2/2024).

Jokowi menekankan bahwa setiap tempat pemungutan suara (TPS) memiliki saksi baik caleg, partai politik, dan capres-cawapres. Selain itu, kata Jokowi, aparat keamanan dan Bawaslu juga memantau proses pemungutan hingga penghitungan surat suara.

"Mengenai kecurangan, caleg itu ada saksi di TPS. Partai ada saksi di TPS, capres-cawapres kandidat ada saksi di TPS. Di TPS ada Bawaslu. Aparat juga ada di sana, terbuka untuk diambil gambarnya," jelasnya.

Menurut mantan wali kota Solo itu, pengamanan yang berlapis-lapis tersebut akan menghilangkan kecurangan dalam proses pemilu 2024. Kendati begitu, mantan gubernur DKI Jakarta itu mengatakan ada mekanisme di Bawaslu dan MK apabila memang ada kecurangan.

"Kalau emang ada betul (kecurangan) ada mekanismenya untuk ke Bawaslu. Mekanisme nanti persidangan di MK. Nanti saya kira sudah diatur semuanya," tutur Jokowi.