Kata Jokowi Soal Bansos Dipersoalkan di Sidang MK

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku enggan mengomentari soal sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Hal ini dikatakan Jokowi saat ditanya soal politisi bantuan sosial (bansos) yang dipersoalkan kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.

"Saya enggak mau mengomentari apapun yang berkaitan dengan MK," ungkap Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta,Timur, Rabu, (3/4/2024).

Sebelumnya, Ahli dari tim hukum Ganjar-Mahfud, Franz Magnis Suseno atau Romo Magnis mengibaratkan Presiden yang bagi-bagi bantuan sosial demi memenangkan pasangan calon tertentu mirip pegawai yang diam-diam mencuri uang dari kas toko. Menurutnya, hal itu merupakan pelanggaran etika.

Hal itu disampaikannya pada persidangan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2024 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024).

"Kalau presiden dengan begitu saja bagi bansos untuk kampanye paslon yang mau dimenangkannya, maka itu mirip dengan seorang karyawan yang diam-diam ambil uang tunai dari kas toko. Itu pencurian dan pelanggaran etika," kata Romo Magnis.

Romo Magnis mengatakan, bansos bukan milik presiden, melainkan milik bangsa Indonesia yang pembagiannya menjadi tanggung jawab kementerian yang bersangkutan dan ada aturan pembagiannya.

"Itu juga tanda bahwa dia sudah kehilangan wawasan etika dasarnya tentang jabatan sebagai presiden bahwa kekuasaan yang dia miliki bukan untuk melayani diri sendiri, melainkan melayani seluruh masyarakat," lanjutnya.

Sedangkan, Ekonom Faisal Basri yang menjadi ahli yang dihadirkan Tim Anies-Muhaimin (AMIN) dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, (1/4/2024), menyampaikan paparannya soal 'Bansos Menjelang Pemilu 2024 Sangat Ugal-Ugalan untuk Memenangkan Prabowo-Gibran'.

Faisal menyebut, jika di Indonesia ada mobilisasi pejabat sampai ke level bawah. Faisal mencontohkan tindakan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ketika membagikan bansos beberapa waktu lalu.

"Lebih parah di Indonesia, tidak hanya gelontoran uang tapi juga mobilisasi pejabat sampai ke level bawah," kata Faisal di ruang sidang MK.

"Ini yang saya tunjukkan misalnya Airlangga Hartarto yang mengatakan ini sumbangan Pak Jokowi oleh karena itu harus berterima kasih kepada Pak Jokowi dengan cara memilih yang didukung Pak Jokowi," kata Faisal.

Kemudian, ia mencontohkan pernyataan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang menyebut agar Menteri Sosial Tri Rismaharini merilis bansos sendiri.

"Dipikir semua menteri mentalitasnya, moralitasnya seperti dia (Bahlil), Bu Risma tidak, tidak mau mempolitisasi bansos, jadi sudah uangnya ada tapi kurang magnetnya, harus ditunjukkan ini loh yang ngasih secara demonstratif, jadi Airlangga Hartarto misalnya," ucapnya.

"Dan banyak menteri lagi lah, tapi yang paling vulgar itu adalah Airlangga Hartarto, Bahlil dan Zulkifli Hasan," ucap Faisal.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra/Merdeka