Anggaran Pilkada Kota Depok Capai Rp 73 Miliar

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok mendapatkan anggaran Pilkada Kota Depok sebesar Rp 73 miliar dari Pemkot. 

Ketua KPU Kota Depok, Willi Sumarlin mengatakan anggaran tersebut dicairkan secara bertahap dan pencairan pertama telah dilakukan.

“Anggaran penyelenggaraan pilkada yang diberikan sebesar Rp73 Miliar,” ujar Willi, Selasa (24/4/2024).

Willi menjelaskan, anggaran pilkada tahap pertama yang telah diberikan sebanyak 25 persen dari Rp 73 miliar. Saat ini, KPU Kota Depok sedang memproses pencairan tahap kedua yang diberikan Pemerintah Kota Depok.

“Tahap pertama yang sudah diberikan sebesar Rp 18 miliar, nanti ada tahap kedua dan nanti terakhir ada lagi,” jelas Willi.

Adanya pencairan anggaran pilkada dari Pemerintah Kota Depok, KPU Kota Depok optimis penyelenggaraan pilkada dapat berjalan dengan baik. KPU Kota Depok berharap pelaksanaan Pilkada Depok dapat berjalan sesuai dengan rencana.

“Pokoknya anggarannya aman,” ucap Willi.

Willi mengungkapkan, pemberian anggaran pilkada kepada KPU Kota Depok, terdapat perbedaan dari tahun 2019. Saat itu KPU Kota Depok mendapatkan anggaran sebesar Rp 60 miliar.

“Ada sejumlah faktor yang membuat anggaran Pilkada Kota Depok mengalami peningkatan dari sebelumnya,” terang Willi.

Willi menuturkan, penambahan jumlah anggaran Pilkada Kota Depok disebabkan adanya kenaikan harga, serta bertambahnya jumlah pemilih. Hal tersebut yang mendasari penambahan anggaran Pilkada Depok 2024.

“Adanya kenaikan jumlah pemilih, itu juga bisa menyebabkan ini, jumlah DPT-nya bertambah,” tutur Willi.

Sementara, Sekretaris Daerah Kota Depok, Supian Suri mengatakan, Pemerintah Kota Depok telah menganggarkan dana Pilkada Kota Depok kepada KPU Kota Depok. Adapun anggaran Pilkada Kota Depok yang diberikan sekitar Rp70 Miliar.

“Anggaran Pilkada itu kalau tidak salah sekitar Rp70 miliar, untuk 2024 sudah disahkan,” ujar Supian Suri.

Supian Suri menambahkan, Pemerintah Kota Depok dalam pelaksanaan Pilkada Kota Depok 2024 di bawah bagian pemerintahan. Pada mekanisme penganggaran tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan Pileg dan Pilpres.

“Kalau kemarin Pileg dan Pilpres itu di Kesbangpol, sebetulnya mekanismenya sama, cuma penanggung jawabnya saja yang berbeda,” pungkas Supian Suri.

Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat (Jabar), Haru Suandharu, mengonfirmasi bahwa Surat Keputusan (SK) dari DPP PKS untuk menunjuk Imam Budi Hartono sebagai calon wali kota Depok dalam Pilkada 2024 telah diterbitkan. Dia juga mendorong Imam Budi Hartono untuk segera membentuk koalisi.

"Ya, benar, SK tersebut sudah diterbitkan oleh DPP PKS," ujar Haru Suandharu di Depok, Jumat (19/4/2024).

Haru Suandharu mengusulkan agar DPD PKS Kota Depok melakukan komunikasi politik dengan partai lain untuk membentuk koalisi dalam Pilkada 2024.

"Tugas berikutnya bagi DPD PKS Depok adalah melakukan komunikasi politik dengan partai lain untuk membentuk koalisi di Depok," katanya yang dilansir dari Antara.

Dia berharap bahwa dengan terbentuknya koalisi yang solid, akan ada potensi besar untuk memenangkan Pilkada di kota tersebut.

"Semoga terbentuk koalisi yang kuat dan berpotensi besar untuk memenangkan Pilkada di Depok," tambahnya.

Haru Suandharu menambahkan bahwa setelah koalisi terbentuk, langkah selanjutnya adalah mencari bakal calon wakil wali kota.

"Setelah koalisi terbentuk, kita akan segera mengeksplorasi potensi nama-nama calon wakil wali kota yang akan mendampingi," katanya.

Ia berharap bahwa dengan terbentuknya koalisi yang kuat, akan meningkatkan peluang kemenangan pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah Depok di masa depan.

Sebelumnya, DPP PKS telah menetapkan Imam Budi Hartono sebagai bakal calon wali kota Depok pada Pilkada yang akan diadakan pada 27 November 2024. Imam Budi Hartono saat ini menjabat sebagai Wakil Wali Kota Depok sekaligus Ketua DPD PKS Kota Depok, dan dia menyatakan kesiapannya untuk maju dalam Pilkada Depok 2024 karena telah ditunjuk oleh PKS.