Cegah Kecurangan Pilkada, Bawaslu Gandeng Akademisi Gaungkan Penerapan Nilai Pancasila

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Bawaslu DKI Jakarta, Munandar Nugraha mengatakan, kemurnian suara pemilih saat Pilkada 2024 menjadi hal yang patut diperhatikan saat penyelenggaraan Pemilu. Caranya, dengan menerapkan prinsip Pancasila guna menghindari kecurangan saat pemilihan kepala daerah.

Hal itu disampaikan Munandar saat menggelar seminar bersama Universitas Bung Karno (UBK) dengan tajuk Penerapan Nilai-Nilai Pancasila untuk Menghindari Pilkada Curang di Sunlake Hotel Jakarta pada 28 Juli 2024.

"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawasi jalannya Pilkada dan melaporkan setiap indikasi kecurangan. Hanya dengan komitmen bersama kita dapat mewujudkan Pilkada yang bersih dan berintegritas," pesan Munandar seperti dikutip dari siaran pers, Selasa (30/7/2024).

Munandar berharap, dengan kolaborasi bersama civitas akademika maka dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya menjaga kemurnian demokrasi. 

“Dengan adanya kegiatan seperti ini, diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya peran mereka dalam mengawasi dan menjaga proses demokrasi di Indonesia, serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari,” harap Munandar.

Sementara itu, Rektor UBK Dr. Didik Suhariyanto yang juga menjadi pemateri dalam seminar tersebut meyakini, penerapan paradigma Pancasila dalam konteks Pilkada dapat memitigasi kecurangan. Sebab, lima sila yang terkandung di dalamnya selaras dengan asas Pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. 

"Dalam pelaksanaan demokrasi Pilkada dengan paradigma kebangsaan akan terhindar dari adanya pelanggaran seperti pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik, tindak pidana pemilu seperti money politik, maupun pelanggaran netralitas Aparatur sipil negara (ASN)," ujar Didik.

Didik menambahkan, pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai landasan moral dan etika dalam pelaksanaan Pilkada. Khususnya soal keadilan, persatuan, dan kebijaksanaan harus menjadi pedoman utama dalam setiap proses pemilihan. 

“Dengan demikian, kita dapat mencegah berbagai bentuk kecurangan yang dapat merusak integritas dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi,” ujarnya.

Sebagai informasi, seminar digelar Bawaslu DKI Jakarta dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk akademisi, tokoh masyarakat, dan perwakilan partai politik ini juga menyoroti berbagai kasus kecurangan yang pernah terjadi dalam Pilkada sebelumnya. 

Melalui diskusi dan sesi tanya jawab, para peserta berbagi pandangan dan strategi untuk memastikan Pilkada 2024 berjalan dengan lancar dan bebas dari kecurangan.