Efisiensi Anggaran Ancam Proses Pemungutan Suara Ulang di Pesawaran

Liputan6.com, Lampung - Mahkamah Konstitusi (MK) telah memerintahkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pilkada Kabupaten Pesawaran. Namun, kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah berpotensi menghambat proses demokrasi ini. MK memberikan tenggat waktu 90 hari untuk melaksanakan PSU. 

Tetapi, di saat masyarakat menanti kepastian, pemerintah justru menerapkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD. Kebijakan ini memunculkan kekhawatiran terkait pencairan anggaran PSU yang bisa berjalan lambat atau bahkan tersendat akibat birokrasi.

Akademisi Hukum Tata Negara dari Universitas Bandar Lampung (UBL), Rifandy Ritonga, menilai efisiensi belanja negara memang penting, tetapi tidak seharusnya menghambat hak politik warga. “PSU adalah amanah konstitusi, bukan sekadar anggaran yang bisa dipangkas sesuka hati. Jika pencairan anggaran terhambat karena kebijakan efisiensi, maka jangan heran jika proses demokrasi juga ikut terganggu,” ujar Rifandy, Rabu (26/2/2025).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pendanaan PSU seharusnya berasal dari APBD kabupaten/kota. Jika tidak mencukupi, APBD provinsi atau bahkan APBN dapat digunakan. Tetapi, dengan adanya kebijakan efisiensi belanja dalam Inpres 1/2025, alokasi dana PSU berpotensi terhimpit dalam skema penghematan anggaran dan keterbatasan fiskal daerah.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki tugas untuk memastikan PSU berjalan sesuai aturan dan anggaran digunakan secara efektif. Meski dengan aturan efisiensi yang ketat, muncul pertanyaan apakah Bawaslu bisa benar-benar menjalankan tugasnya atau hanya menjadi penonton ketika anggaran PSU tersendat. “Pengawasan tanpa anggaran yang memadai itu seperti polisi tanpa bensin-ada aturan, ada tugas, tetapi tidak bisa bergerak,” terangnya.

Bawaslu harus memastikan anggaran PSU digunakan secara tepat dan transparan, tetapi lebih dari itu, pencairannya juga harus lancar agar pelaksanaan PSU tidak terhambat.

Agar PSU di Kabupaten Pesawaran tidak terhambat oleh kebijakan efisiensi anggaran, Rifandy mengusulkan beberapa langkah konkret:

• KPU Kabupaten Pesawaran harus memastikan anggaran PSU masuk dalam kategori belanja prioritas dalam APBD agar tidak terkena dampak efisiensi berlebihan.

• Bawaslu harus memastikan anggaran digunakan secara transparan dan dapat dicairkan dengan cepat.

• KPU RI dan Bawaslu RI perlu melakukan supervisi aktif dan tidak hanya menunggu laporan dari daerah.

• Pemerintah pusat harus memiliki skema pencairan cepat untuk PSU, mengingat pemilu bukan proyek yang bisa ditunda sesuka hati.

“Demokrasi memang mahal, tetapi tidak bisa diperlakukan seperti proyek biasa. Jika anggaran PSU tersendat, maka hak rakyat yang dikorbankan. Dan jika ini terjadi, siapa yang akan bertanggung jawab?” tanya dia.

"Jika solusi ini tidak segera diterapkan, PSU di Kabupaten Pesawaran bisa saja berubah dari pemungutan suara ulang menjadi pemungutan suara tertunda," pungkasnya.