Bila Terpilih, Pramono Anung Siap Jika Nanti Ada Kebijakan Tak Populer yang Diambil

Pramono menyatakan, akan meneruskan program-program yang dirintis oleh pendahulunya.

oleh Ady Anugrahadi diperbarui 02 Sep 2024, 17:28 WIB
Diterbitkan 02 Sep 2024, 17:20 WIB
Bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung.
Bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung. (Liputan6.com/ Ady Anugrahadi)

Liputan6.com, Jakarta - Bakal Calon Gubernur Jakarta dari PDI Perjuangan Pramono Anung siap mengambil kebijakan yang mungkin tidak populer di mata masyarakat bila diberi mandat menjadi Gubernur Daerah Khusus Jakarta. Hal itu diungkap Pramono usai menerima perwakilan warga di Rumah Cemara, Jakarta Pusat, Senin (2/9/2024).

"Oh sama sekali, wong saya maju juga tidak populer, juga tidak apa-apa," kata dia kepada wartawan.

Saat disinggung lebih jauh terkait kebijakan tak populer. Misalnya soal penggusuran. Pramono mengaku tak mempermasalahkan. "Nggak apa-apa," ujar dia.

Dalam kesempatan itu, Pramono menyatakan, akan meneruskan program-program yang dirintis oleh pendahulunya. Menurut dia, kebijakan-kebijakan yang sudah berjalan akan dievaluasi bila terpilih menjadi gubernur. Di bidang transportasi misalnya, Pramono mengungkit Transjakarta.

"Saya selalu sampaikan bahwa apa yang menjadi legacy semua gubernur yang ada diperbaiki dan disempurnakan. Contoh, Transjakarta itu kan mulai dari zaman Pak Sutiyoso, termasuk LRT misalnya. Ini yang jadi problem kalau orang tinggal di Tangerang Selatan atau di Bekasi, kan belum menyambung sepenuhnya," ujar dia.

Pun demikian dengan Lintas Rel Terpadu atau disingkat LRT. Pramono mengatakan, lintasan akan diperpanjang hingga Tangerang Selatan. Hal itu sebagaimana masukan yang diterima dari masyarakat.

"Termasuk MRT kemarin ada usulan untuk bisa diperpanjang sampai dengan Tangerang Selatan," ucap dia.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.


Tak Banyak Obral Janji

Intinya, Pramono mengatakan, dirinya tak banyak obral janji saat masa kampanye nanti. Baginya, yang terpenting itu menyelesaikan hal-hal yang mendasar yang dihadapi masyarakat Jakarta.

"Itulah yang menjadi pegangan saya untuk melakukan kebijakan. Karena saya tidak akan melakukan kebijakan yang muluk-muluk, tapi tidak bisa dikerjakan. Yang lebih real adalah apa yang menjadi keinginan masyarakat di lapangan, itulah yang akan kita kerjakan," tandas dia.

Infografis Beda Putusan MK dan DPR Terkait Revisi UU Pilkada. (Liputan6.com/Abdillah)
Infografis Beda Putusan MK dan DPR Terkait Revisi UU Pilkada. (Liputan6.com/Abdillah)
Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya