Blusukan ke Rusun Daan Mogot, Pramono Anung Dapat Keluhan soal KJP-KJS

Liputan6.com, Jakarta - Bakal Calon Gubernur (Bacagub) DKI Jakarta, Pramono Anung, kembali melakukan blusukan untuk mendengarkan langsung keluhan masyarakat di Rusunawa Pesakih, Daan Mogot, Jakarta Barat, pada Jumat (20/9/2024).

Dalam kunjungannya, Pramono mengaku ingin berfokus pada penyelesaian berbagai masalah yang dihadapi masyarakat setempat. Dia menegaskan bahwa jika terpilih nanti, kepemimpinannya akan prioritaskan solusi nyata untuk mengatasi persoalan yang dirasakan oleh rakyat kecil.

“Saya lebih ingin menyelesaikan apa yang menjadi persoalan rakyat di bawah, kebetulan saya juga keluarga sederhana, bapak saya guru, di Kediri sana, tujuh bersaudara, Alhamdulillah saya bisa menyelesaikan sekolah”, ujar Pramono kepada warga setempat.

Selain itu, Pramono juga ingin berupaya menyerap aspirasi warga terkait permasalahan yang mereka hadapi sehari-hari. Beberapa isu utama yang muncul antara lain terkait program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS), serta kendala pada aksesibilitas dan fasilitas rusun yang dirasa kurang memadai.

“Ada KJP, ada KJS, persoalan jasa wisma, kemudian rusunnya yang tertutup, minta pintu akses yang dibuka, dari situ aja saya sudah bisa mencatat bahwa rusun ini karena tempatnya enklave, sehingga ekonominya pasti kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain”, ungkap dia.

Salah satu tokoh masyarakat setempat, Hamzah menyampaikan keluhannya terkait akses perekonomian warga rusun yang sulit berkembang. Ia mengatakan warga hanya bisa bergantung pada konsumsi internal penghuni rusun karena keterbatasan akses.

“Ya ekonominya sebenarnya, karena saya sendiri terkena dampaknya gitu loh. Saya bangun toko bisa hancur gitu loh, sampai ratusan juta bisa. Karena ya itu tadi dikatakan dengan Pak Pramono itu, aksesnya itu nggak ada”, cerita dia.

“Jadi orang masuk itu bukan untuk lewat, tapi memang sengaja harus masuk. Jadi kalau nggak ada tujuan masuk nggak bisa, nggak bakal masuk. Jadi yang belanja itu di sekitar-sekitar kita aja”, sambungnya.

Selain soal akses, Hamzah juga menuturkan keresahan atas program Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang dinilai belum sepenuhnya merata dan tepat sasaran.

“Karena yang kendalannya sekarang pas Pak Heru itu yang tadinya dapat tiga anaknya sekolah semua, dapat KJP semua, karena kan orang miskin nih. Jadi sekarang tinggal satu, dua hilang gitu loh. Jadi beban mereka jadi bertambah”, ujar Hamzah.

Setelah mendengarkan berbagai keluhan dan aspirasi dari warga, Pramono kembali menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat kelas bawah. Ia memahami bahwa tantangan yang dihadapi oleh mereka jauh lebih berat dibandingkan dengan masyarakat yang berada di atas.

“Jadi saya dengan berbagai belanja masalah yang kemudian saya dapatkan, saya semakin yakin, semakin tahu bahwa persoalan yang paling utama itu persoalan di masyarakat kelas bawah yang memang membutuhkan untuk dilakukan perbaikan hidupnya. Kalau yang di atas, udahlah pasti bisa survive. Tapi di bawah ini memang harus ada empowerment, ada bantuan dari pemimpin untuk melakukan itu”, ucap Pramono.