Pemerintah Didesak Revisi Target Proyek Sejuta Rumah

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diminta merevisi target program pembangunan satu juta rumah karena realisasinya hingga jelang penutupan tahun ini masih sangat rendah. Ambisi pemerintah untuk membangun satu juta unit rumah hanya dalam satu tahun dianggap hanya pencitraan belaka.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Properti Indonesia (PSPI), Panangian Simanungkalit menyarankan agar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono merevisi saja target pembangunan satu juta rumah menjadi hanya 200 ribu unit per tahun. Daripada terpaksa harus memberikan angka realisasi sejuta rumah yang tidak benar sehingga terkesan membohongi publik dan Presiden Jokowi.

“Kalau satu juta unit dalam lima tahun itu mungkin lebih realistis, karena pencapaian terbaik suplai rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yakni di era Presiden Soeharto setiap tahun juga hanya sekitar 200 ribu hingga 230 ribu unit,” ujar Panangian kepada Liputan6.com, Jumat (23/10/2015).

Dia berpendapat, klaim Kementerian PUPR yang menyatakan jumlah rumah yang sudah tersedia dari rencana sejuta rumah pada tahun ini sudah mencapai 493 ribu unit tidak masuk akal dan menyesatkan public, sekaligus memperlihatkan besarnya ambisi pemerintah untuk membangun pencitraan. Hal itu didasarkan kepada beberapa alasan.

Pertama, pertumbuhan ekonomi Indonesia sedang melemah dari 5 persen pada 2014 menjadi 4,7 persen pada 2015, dan diikuti pula dengan penurunan bisnis properti. Demikian juga dengan pertumbuhan kredit perumahan (KPR dan Kredit Konstruksi) yang menurut data Bank Indonesia mengalami penurunan dari 17% pada 2014 menjadi 13% pada 2015.

Seperti diketahui, bisnis perumahan sangat tergantung pada pembiayaan bank, karena 72 persen pembeli di Indonesia menggunakan KPR dan 75 persen pengembang menggunakan Kredit Konstruksi.

“Jadi bagaimana mungkin realisasi rumah tahun ini lebih besar dari 2014,” tegas pemilik Panangian School of Property tersebut.

Kedua, menurut data Bank Indonesia, jumlah KPR maupun Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) yang dikucurkan oleh bank selama Januari-Agustus 2015 hanya sebesar Rp 25 triliun. Jika diasumsikan jumlah kredit perumahan untuk MBR adalah 40% dari jumlah realisasi kredit perumahan tadi, maka KPR untuk MBR hanya sekitar Rp 10 triliun.

Artinya, dengan harga rata-rata rumah subsidi Rp 90 juta per unit, maka angka Rp 10 triliun idealnya hanya mampu membiayai KPR untuk sekitar 111 ribu unit rumah.

“Dengan asumsi ada 25 persen yang membeli cash, maka realisasi penyediaan rumah rakyat baru sekitar 152 ribu unit hingga 154 ribu unit,” rinci Panangian.

Alasan ketiga, sumber pembiayaan program sejuta rumah diperkirakan mencapai Rp 80,3 triliun yang berasal dari BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian PUPR, Bapertarum, PT Taspen, Perum Perumnas, Bank Pembangunan Asia (ADB) dan lain-lain. Logikanya, kata Panangian, apabila benar-benar sudah terbangun 493 ribu unit, berarti sudah ada dana yang mengalir ke sektor perumahan sebesar Rp 40 triliun.

Itu merupakan hal yang tidak mungkin terjadi mengingat sumber pembiayaan tersebut hingga kini masih belum jelas ketersediaanya, karena pos-pos pembiayaan dimaksud masih dalam bentuk rencana sehingga belum matang dan fixed.

“Kalau kita bandingkan dengan realisasi pembiayaan KPR oleh perbankan nasional yang baru Rp 10 triliun, jelas tidak sinkron. Saya katakan pemerintah tidak paham tentang perumahan,” tegas Panangian.

PSPI memprediksi hingga akhir tahun ini paling tinggi realisasi penyediaan rumah hanya sekitar 210 ribu unit, sehingga program pembangunan sejuta rumah diyakini Panangian diambang kegagalan. Oleh karena itu pemerintah harus realistis dengan secepatnya merevisi target. Langkah ini dinilai lebih elegan daripada harus terus menerus membohongi masyarakat. (Rinaldi/Ndw)

Reporter: Muhammad Rinaldi