Anggaran Perumahan oleh Pemerintah Tahun 2020 Sudah Disiapkan

Liputan6.com, Jakarta - Anggaran pada sektor perumahan telah dianggarkan pemerintah sebesar Rp8,48 Triliun pada 2020. Anggaran ini akan diberikan setengahnya untuk mengentas rumah tidak layak huni masyarakat melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menganggarkan dana untuk sektor perumahan pada 2020 senilai Rp8,48 Triliun. Dari postur anggaran PUPR senilai Rp120,21 Triliun, nilai itu setara dengan sekitar 7%.

Adapun Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono menjelaskan bahwa anggaran tersebut tidak termasuk anggaran subsidi KPR Sejahtera yang digulirkan pemerintah melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Basoeki memerinci, dari total pagu senilai Rp8,48 Triliun, separuhnya yakni Rp4,36 Triliun akan digunakan untuk pengentasan rumah tidak layak huni masyarakat miskin yang tersebar di seluruh Indonesia melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang dikenal dengan Bedah Rumah.

Tahun depan Program BSPS ditargetkan menjangkau 175.000 rumah dengan dua kategori yakni BSPS Pembangunan Baru sebanyak 25.365 unit termasuk rumah tidak layak huni yang ada di lima Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan BSPS Peningkatan Kualitas sebanyak 150.000 unit.

Masih bingung cari lokasi rumah? Cek dulu Panduan Memilih Lokasi Rumah yang Tepat

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan, dalam program ini pemerintah memang tidak memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai, namun berupa bahan bangunan. Dalam pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat dengan membentuk kelompok untuk memperbaiki atau membangun rumah secara gotong royong.

Untuk penyediaan rumah susun (rusun) dialokasikan anggaran sebesar Rp3,14 Trliun untuk membangun sebanyak 4.799 unit. Penyediaan Rumah Khusus (Rusus) bagi nelayan, pekerja, aparat negara di kawasan perbatasan, warga terdampak bencana dianggarkan sebesar Rp470 Miliar untuk 2.000 unit.

“Dukungan pemerintah kepada pengembang perumahan rumah subsidi melalui pembangunan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) dianggarkan sebesar Rp200 Miliar untuk 22.500 unit,”ujarnya.

Baca selengkapnya: Mengenal Hibah Properti dan Penjelasannya

Sementara itu, Kementerian PUPR mengklaim bahwa pembangunan Program Sejuta Rumah (PSR) sampai dengan akhir Agustus 2019 sebanyak 847.611 unit. Capaian PSR tersebut merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengembang, CSR perusahaan, dan masyarakat secara swadaya.

“Realisasi pembangunan hunian dalam program Satu Juta Rumah sampai dengan 26 Agustus 2019 sebanyak 847.611 unit,” ujarnya.

Sayangnya, pada tahun ini anggaran skema FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) sudah hampir habis, dan membuat banyak pengembang menghentikan pembangunan rumah bersubsidi. Untuk menyiasatinya, pengembang bisa saja memindahkan ke skema Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) meskipun kuotanya juga tidak banyak.

Faktanya, keharusan dalam memiliki Sertifikat Laik Fungsi telah menghambat penggunaan BP2BT sehingga tidak banyak kuota yang termanfaatkan.

Bayar DP rumah bukan halangan, Ini cara atasi masalah DP rumah Anda

Asosiasi pengusaha Real Estate Indonesia (REI) pun menyarankan agar penerbitan SLF dipermudah ataupun dipindahkan kepada pihak ketiga yang sudah memiliki Surat  Keterangan Ahli (SKA). Pasalnya, tidak semua Pemda siap menerbitkannya.

Pihak ketiga yang dimaksud adalah konsultan yang sudah mempunyai SKA atau bisa juga dari asosiasi pengembang yang sudah memiliki SKA.

Temukan beragam tips, panduan, dan informasi seputar properti di Panduan Rumah.com

Hanya rumah.com yang Percaya Anda semua bisa punya rumah