Cerita Penerima Dana KIP yang Hanya Peroleh Kuitansi

Liputan6.com, Brebes - Dana program pendidikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari pemerintah untuk siswa miskin diembat pihak SDN Lembarawa 02 Brebes, Jawa Tengah.

Berdalih untuk pembangunan jembatan di depan gerbang sekolah, uang yang diambil pihak sekolah dari KIP para siswa besarannya bervariasi antara Rp 50 ribu hingga Rp 200 ribu.

Sejumlah orangtua siswa terang-terangan memprotes pemotongan dana KIP itu. Apalagi, sekolah juga meminta upah pencairan sebesar Rp 25 ribu per siswa.

Dana bantuan dari pemerintah pusat tersebut dibagikan ke siswa melalui wali murid pada Jumat, 10 Maret 2017. Di sekolah itu, ada 54 anak yang mendapatkan dana bantuan lewat KIP. Jumlahnya bervariasi mulai Rp 225 ribu hingga Rp 450 ribu per anak.

Setiap siswa penerima program KIP di SDN Lembarawa 02 dipungut iuran oleh sekolah. Nilai pungutan iuran jembatan bagi siswa-siswi kelas I dan kelas VI masing-masing Rp 200 ribu, sedangkan kelas II, III, IV, dan V dipungut Rp 50 ribu.

Salah satu orangtua siswa, Mustofa (40) mengaku diminta oleh sekolah untuk membayar iuran pembangunan jembatan sebesar Rp 200 ribu. Iuran itu diambil dari dana program KIP yang diterima anaknya.

Selain itu,  kata dia, juga sekolah juga meminta uang pungut jasa pencairan sebesar Rp 25 ribu. Alhasil, tak ada uang dari program KIP yang diterima anaknya untuk keperluan pendidikan.

"Anak saya harusnya mendapat bantuan KIP Rp 225 ribu, tapi malah hanya terima kuitansi saja. Karena diminta iuran jembatan Rp 200 ribu, uang upah pencairan Rp 25 ribu. Jadi habis tidak dapat apa-apa," ucap Mustofa, Kamis, 17 Maret 2017.

Lantaran menuai protes dari sejumlah wali murid, uang yang diambil dari program KIP tersebut dikembalikan pada Rabu sore, 15 Maret 2017.

Dikonfirmasi mengenai itu, Kepala SDN Lembarawa 02 Aris Siswanto membantah adanya pemotongan dana KIP siswanya. Dia mengatakan uang tersebut merupakan iuran sukarela untuk membangun jembatan sekolah.

Pembangunan jembatan itu, menurut Aris, sudah sangat mendesak. Sebab, jembatan yang sekarang kondisinya sudah sempit dan mengganggu irigasi sehingga mengganggu lingkungan warga sekitarnya.

Jika tidak segera direnovasi, kata dia, pihaknya khawatir akan
menghambat irigasi ke sawah warga. Di sisi lain, sekolah sebenarnya
sudah menyampaikan kepada pihak pemerintah desa agar memperbaiki.

"Tapi, desa tidak ada anggarannya untuk bangun jembatan ini," kata dia.

Karena itu, berdasarkan rapat komite sekolah bersama orangtua/wali,
memutuskan untuk meminta sumbangan dana sukarela dari orang tua murid,  untuk memperbaiki jembatan tersebut.

"Dana yang dibutuhkan sekitar Rp 15 juta," kata Aris.

Menurut dia, kebijkan dari usulan desa itu sudah disetujui oleh wali murid, komite sekolah, dan pihak pemerintah desa setempat.

"Kesepakatan rapat tersebut disetujui untuk bergotong-royong memberikan sumbangan dengan secara sukarela. Mereka menerima utuh tanpa ada pemotongan sepeser pun, tetapi orangtua murid memberikan secara sukarela, ada yang menyumbang ada yang tidak," ucap dia.

Aris tak menampik, pihak sekolah sedang membutuhkan dana segar untuk perbaikan jembatan. Aris juga tak mengelak jika sekolah meminta wali murid untuk menyumbang secara sukarela untuk perbaikan jembatan.

Namun, dia sekali lagi membantah telah memotong dana bantuan program KIP tersebut secara sepihak. "Dana itu sudah dibagikan ke wali murid secara utuh. Lalu, mereka baru memberikan sumbangan secara sukarela," kata dia lagi.

Kepala Desa Lembarawa Darkiyan membenarkan jika pembuatan jembatan sekolah itu memang tidak dianggarkan. Alasannya, alokasi dana untuk perbaikan jembatan tidak masuk dalam Musyawarah Rencana Pembanguan Desa (Musrenbangdes) 2016.

Ia pun menyampaikan, pihaknya hanya menyarankan kepada sekolah dan warga secara swadaya memperbaiki jembatan tersebut. Sebab, pihak desa menilai jembatan itu sudah bertahun-tahun kondisinya tidak layak dan menimbulkan banjir.

"Kami selaku pemerintah desa menyarankan kepada warga kami untuk iuran swadaya," ucap Darkiyan.

Tahun ini, pihaknya juga tidak sempat mengajukan usulan dalam musrenbangdes. Alhasil, desa tidak memiliki anggaran yang bisa dialokasikan untuk pembangunan jembatan dimaksud.

"Kepada kepala sekokah jika punya program pun harus didukung oleh wali murid. Kami sebagai kepala desa punya program tidak maksimal kalau tidak didukung warga. Pun kepala sekolah punya program tidak akan terlaksana kalau tidak didukung walimurid," kata dia.