KPK Kembali Sambangi Purbalingga, Ada Apa?

Usai OTT KPK, Juni 2018 lalu, komisi anti rasuah ini bakal kembali menyambangi Purbalingga pada Senin, 22 Oktober 2018

oleh Muhamad RidloGaloeh Widura diperbarui 20 Okt 2018, 21:01 WIB
Diterbitkan 20 Okt 2018, 21:01 WIB
Bupati nonaktif Purbalingga, Tasdi meninjau proyek Purbalingga Islamic Centre (PIC) November 2017. Tasdi belakangan terjerat suap dalam proyek ini. (Foto: Liputan6.com/Dinkominfo PBG/Muhamad Ridlo)
Bupati nonaktif Purbalingga, Tasdi meninjau proyek Purbalingga Islamic Centre (PIC) November 2017. Tasdi belakangan terjerat suap dalam proyek ini. (Foto: Liputan6.com/Dinkominfo PBG/Muhamad Ridlo)

Liputan6.com, Purbalingga - Senin, 4 Juni 2018 petang barangkali adalah hari paling muram bagi warga Purbalingga, Jawa Tengah. Bagaimana tidak, bupati mereka, Tasdi ditangkap dalam sebuah operasi tangkap tangan atau OTT KPK.

Ironisnya, Bupati Purbalingga terjerat kasus suap Purbalingga Islamic Centre, sebuah proyek yang digadang-gadang bertujuan membentuk generasi yang berakhlak mulia, bertabur ilmu agama.

Selain Bupati Purbalingga lembaga anti rasuah itu juga mencokok pejabat pemda dan pengusaha. Mereka adalah terduga penyuap dan penerima suap.

Kini, kasus suap Bupati Purbalingga masih bergulir di pengadilan Tipikor Semarang. Sementara waktu, wakil bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi menjabat pelaksana tugas atau Plt Bupati Purbalingga hingga sang bupati definitif dijatuhi vonis.

Bisa saja, Dyah Tiwi melenggang menjadi orang nomor satu Purbalingga. Namun, bisa terjadi pula, ia kembali menjadi wakil bupati jika Tasdi tak terbukti korupsi.

Pekan ini, ada kabar (KPK) akan kembali menyambangi Purbalingga pada Senin, 22 Oktober 2018. Namun, kedatangan KPK kali ini bukan lantaran ada tindak pidana korupsi.

Selama dua hari, antara 22-23 Oktober 2018, KPK akan memberikan penyuluhan antikorupsi kepada generasi muda. Anak TK hingga pelajar SMA, Mahasiswa dan pemuda menjadi target audiensnya.

Memang, di luar kelihaian menangkap pelaku korupsi, KPK memiliki fungsi lain yang tak kalah penting. Yakni, pencegahan. Penyuluhan antikorupsi itu adalah upaya prefentif untuk menghindarkan generasi muda dari tindakan koruptif.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Target Penyuluhan Antikorupsi KPK di Purbalingga

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan memberikan plakat KPK kepada Bupati Purbalingga, Tasdi usai sosialisasi dan implementasi tindak pidana korupsi di Pendopo Dipokusumo, Februari 2017 lalu. (Foto: Liputan6.com/Dinkominfo PBG/Muhamad Ridlo)
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan memberikan plakat KPK kepada Bupati Purbalingga, Tasdi usai sosialisasi dan implementasi tindak pidana korupsi di Pendopo Dipokusumo, Februari 2017 lalu. (Foto: Liputan6.com/Dinkominfo PBG/Muhamad Ridlo)

Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Dinkominfo Purbalingga, Istriyati mengatakan, Road show bus KPK yang mengambil tema “Jelajah Negeri, Bangun Anti Korupsi” itu merupakan agenda rutin KPK ke beberapa daerah Indonesia.

Kali ini, di Purbalingga, KPK akan menyajikan penyuluhan antikorupsi dengan format talkshow. Rencananya, talkshow bakal digelar di Operation Room (OR) kompleks Pendopo Dipokusumo, Purbalingga.

Rencananya, talkshow KPK ini juga bakal disiarkan oleh radio. Dengan begitu, tanpa hadir langsung pun, warga bisa mengkuti kegiatan ini.

"Nanti akan ada informasi lebih lanjut tentang nomor yang bisa dihubungi saat talkshow interaktif dan kemungkinan akan disiarkan di Radio Republik Indonesia (RRI) Purwokerto," dia menerangkan, Kamis, 19 Oktober 2018.

Sejumlah materi bakal disajikan KPK. Selain penyuluhan antikorupsi, peserta juga bakal dikenalkan tugas KPK.

Selain itu, mereka juga akan menonton film bersama tentang pemberantasan korupsi. Khusus untuk anak-anak TK, rencananya KPK bakal menyajikan dongeng antikorupsi.

"Kegiatan KPK di Purbalingga sebenarnya lebih bersifat edukasi tentang anti korupsi kepada generasi muda. Apalagi Pemkab Purbalingga sekarang benar-benar bertekad menuju Kabupaten yang bersih," ujarnya.

Isriyati mengklaim, Pemerintah Kabupaten Purbalingga saat ini tengah berbenah dan menuju kabupaten bebas korupsi dengan mengusung tagline atau semboyan baru bertajuk ‘Purbalingga Baru Purbalingga Bersih’.

Menurut Isriyati, semangat yang terkandung dalam semboyan itu juga sesuai arahan Dirjen Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Soni Sumarsono yang belum lama ini hadir di Purbalingga.

"Purbalingga menjadi salah satu 'pasien' Kemendagri pasca-peristiwa OTT. Maka dari itu kita niatkan untuk menjadikan Purbalingga lebih bersih lagi (dari korupsi)," ujar Soni, beberapa waktu lalu.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya