Ketua KPK Beri Penghargaan Keberhasilan Cegah Korupsi ke SKK Migas

Liputan6.com, Palembang - Kesuksesan menerapkan pencegahan korupsi, membuat SKK Migas memperoleh penghargaan khusus dari Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).

Penghargaan atas keberhasilannya dalam melaksanakan pencegahan korupsi tersebut, diserahkan oleh Ketua KPK Firli Bahuri dan diterima Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto.

Penyerahan penghargaan tersebut digelar dalam acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK), yang diselenggarakan KPK di Jakarta, pada hari Rabu (26/8/2020).

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menuturkan, mereka terus konsisten menerapkan praktek pencegahan korupsi.

Terlebih penghargaan dari KPK tersebut, adalah salah satu bukti SKK Migas secara terus menerus melakukan pencegahan korupsi di industri hulu migas.

“Penghargaan ini akan semakin menyemangati dan memperkuat komitmen kami, untuk terus meningkatkan prakek pencegahan korupsi di hulu migas”, ujarnya.

Dwi mengatakan, mereka menyadari industri hulu migas adalah salah satu sektor yang rawan terjadi praktek korupsi.

Di mana, industri hulu migas memiliki perputaran bisnis yang mencapai ratusan triliun setiap tahun. Baik yang berasal dari investasi, proyek pengadaan barang-jasa dan lainnya.

Karena itu, lanjut Dwi, penting untuk menjaga proses pengambilan keputusan investasi tidak terganggu oleh faktor non-investasi seperti penyuapan.

“Salah satu cara mendorong peningkatan investasi hulu migas adalah dengan menerapkan good corporate governance (GCG) pada level yang tinggi, termasuk didalamnya melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi,” kata petinggi SKK Migas ini.

Dia menegaskan, jika investasi hulu migas memiliki resiko dan teknologi yang tinggi serta persaingan antar negara.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini :

Bahkan tindak korupsi akan menjadi biaya tinggi dan meningkatkan ketidakpastian bisnis, yang merupakan sesuatu yang sangat dibenci oleh para investor.

“Pencegahan korupsi menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan kredibilitas hulu migas, persaingan usaha yang sehat, meningkatkan iklim investasi dan menekan biaya cost recovery,” ucapnya.

“Ujung-ujungnya adalah penerimaan negara menjadi lebih optimal. Indonesia memiliki 128 cekungan dan baru 20 cekungan yang produksi, dengan tanpa korupsi biaya investasi di Indonesia akan semakin kompetitif dan memiliki kepastian waktu,” katanya.