Liputan6.com, Padang - Pandemi virus corona Covid-19 sudah mewabah hampir satu tahun lamanya di Indonesia, termasuk Sumatera Barat. Pasien pertama di provinsi ini diketahui terinfeksi pada 26 Maret 2020.
Lalu, kasus per kasus mulai merebak di Ranah Minang. Kemudian Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilakukan untuk menekan jumlah kasus Covid-19 selama 14 hari mulai 22 April 2020.
Selama masa PSBB, aktivitas masyarakat pun dibatasi. Siswa mulai belajar secara dalam jaringan dan ibadah juga dari rumah. Tak hanya itu, perlahan sektor ekonomi juga anjlok, tak sedikit usaha yang harus gulung tikar, karyawan dirumahkan bahkan diberhentikan.
Advertisement
Berbulan-bulan, negeri ini tidak juga membaik meski anjuran protokol kesehatan terus dilakukan. Sementara obat dari virus ini belum tersedia.
Baca Juga
Hingga akhirnya pada Desember 2020 ada secercah harapan, vaksin Covid-19 tiba di Indonesia. Vaksin itu berlabel Sinovac.
Vaksin Covid-19 Sinovac diyakini pemerintah merupakan salah satu solusi untuk menangani pandemi Covid-19 yang membuat masyarakat menderita.
Vaksinasi Covid-19 di Indonesia dimulai pada Rabu, 13 Januari 2021, Presiden Joko Widodo menjadi penerima vaksin Covid-19 pertama.
Sementara, di Sumatera Barat vaksinasi dimulai 14 Januari 2020, orang pertama yang disuntik vaksin Danrem 032 Wirabraja Brigjen TNI Arif Gadjah Mada.
Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno sedianya menjadi orang pertama yang divaksin. Namun, dari hasil cek kesehatan terakhir ia dilarang oleh dokter karena masalah kesehatan.
Saksikan juga video pilihan berikut ini:
Vaksinasi Adalah Ikhtiar Pemerintah
Pakar Epidemiologi Universitas Andalas Sumatera Barat, Defriman Djafri kepada Liputan6.com mengatakan vaksinasi merupakan ikhtiar pemerintah untuk menangani pandemi virus mematikan ini.
Meski bukan satu-satunya solusi untuk mengakhiri pandemi Covid-19 yang sudah hampir setahun ini melanda dunia, kata Defriman, tetapi vaksin juga merupakan ruang ikhtiar yang seharusnya dapat diterima masyarakat.
"Banyaknya suara penolakan dari masyarakat mungkin karena ketidakpercayaan akan keamanan dan halal atau tidaknya vaksin ini," katanya, Kamis (14/1/2021).
Namun, kata Defriman, pemerintah sudah menjawab kekhawatiran masyarakat tersebut dengan melakukan uji klinis dan MUI juga sudah mengeluarkan sertifikasi halal.
Ia mengatakan kalau dilihat dari segi epidemiologis, vaksin Covid-19 sudah memenuhi standar untuk diberikan kepada masyarakat.
Namun yang perlu diperhatikan pemerintah, adalah bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa vaksin ini untuk kebaikan dirinya sendiri dan orang-orang sekitar.
"Partisipasi masyarakat untuk divaksin adalah poin pentingnya kalau mau pandemi ini bisa selesai," ujarnya.
Jika tidak, lanjutnya, maka tujuan akhir dari ikhtiar ini tidak akan tercapai dan anggaran yang digelontorkan akan menjadi sia-sia.
"Saya secara pribadi siap divaksin, karena melalui vaksin akan meningkatkan kekebalan tubuh yang mampu melawan virus corona," jelasnya.
Advertisement
Stop Hoaks Soal Vaksin Covid-19
Sementara Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengatakan, di tengah masyarakat banyak beredar hoaks soal vaksin Covid-19 ini, seperti misalnya berita bohong ada orang yang pingsan setelah divaksinasi.
"Padahal tidak ada seperti itu, berita bohong itu pastinya berpengaruh pada pola pikir masyarakat yang akhirnya menolak untuk divaksin," ujarnya.
Untuk itu, ia berharap masyarakat bisa menyaring informasi antara yang valid dan hoak. Kemudian juga membantu menyosialisasikan berita yang benar tentang vaksin.
"Stop hoaks tentang vaksin, apalagi MUI dan BPOM sebagai yang berwenang sudah ada rekomendasinya," jelas Irwan.
Selain itu, kata Irwan, vaksinasi bukan hal baru dalam kehidupan masyarakat, sebab sudah diberikan sejak bayi. Meski vaksin tidak menjamin membuat penyebaran covid-19 berhenti, tapi vaksin bisa menyudahi masa pandemi yang memukul banyak sektor.