DPRD dan Warga Pertanyakan CSR Perusahaan Pengelola SDA di Blora

Liputan6.com, Blora - Sejumlah pihak yang berkaitan dengan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, memenuhi panggilan DPRD. Pemanggilan tersebut berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan yang dinilai hingga saat ini jauh dari layak untuk kesejahteraan masyarakat.

Perwakilan perusahaan yang hadir antara lain PT Pertamina EP Asset 4 Cepu Field, PT Sumber Petrindo Perkasa (SPP), PT Titis Sampurna, PT Perusahaan Gas Negara (PGN), PT Blora Patragas Hulu (BPH), dan SKK Migas Perwakilan Jabanusa (Jawa, Bali & Nusa Tenggara).

Dalam audiensi yang digelar pada Rabu (14/4/2021) di pendopo ruang rapat paripurna DPRD Blora, selain perwakilan perusahaan tersebut, tampak puluhan warga yang mengatasnamakan diri mereka sebagai Front Blora Selatan (FBS), Sedulur Relawan Tani (Sentani), sejumlah Kepala Desa dari Blora selatan, dan awak media.

Dari perwakilan perusahaan tersebut, mayoritas memaparkan, jika Blora ingin diperhatikan secara lebih untuk mendapatkan tanggung jawab perusahaan seperti Corporate Social Responsibility (CSR), maupun program lainnya.

"Adanya CSR itu harus ada proposalnya sendiri Pak Ketua. Jadi kalau CSR tertentu, di wilayah itu tidak ada. Karena CSR-nya ada di pusat dan di Blora belum ada," ungkap Indra selaku Kepala Departemen Operasional SKK Migas Perwakilan Jabanusa (Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara)

Hal senada disampaikan oleh perwakilan dari PT Pertamina EP Asset 4 Cepu Field. Perwakilan perusahaan ini menyebut, bahwa bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang bisa direalisasikan yaitu harus ada proposal yang masuk terlebih dahulu.

"Jadi hampir sama dengan teman-teman sebelumnya, baik dari Titis Sampoerna maupun PGN. Proposal yang masuk itu yang kita akomodir," ungkap Ardi selaku Asisten Manager Production & Operation Pertamina EP Asset 4 Field Cepu.

Dia menyebut, bahwa realisasi kegiatan CSR pada tahun 2019 sebenarnya lumayan bagus. Namun, kata dia, pada tahun 2020, program yang masuk ke Pertamina EP Asset 4 Cepu Field berkurang karena ada pandemi Covid-19.

"Jadi tidak terlalu banyak. Tapi kita sudah fokuskan beberapa, seperti untuk di ring satu itu Desa Kutukan, kemudian Desa Sumber," dia menerangkan.

Simak video pilihan berikut ini:

Ardi mengatakan, bahwa pihaknya sudah mengumpulkan data, baik itu data terkait daerah atau desa yang sudah mendapatkan CSR ataupun yang belum mendapatkan sama sekali.

"Bantuan yang kita berikan berupa kegiatan pembangunan musala, terus berupa kegiatan sedekah bumi, dan lain sebagainya. Jadi, kita lebih fokus ke proposal yang masuk," katanya.

Lebih lanjut, pihaknya menyambut baik semua yang disampaikan Sekda Blora, pimpinan DPRD, maupun masyarakat Blora yang hadir dalam audiensi.

"Semoga CSR yang akan kita rumuskan, bisa kita implementasikan. Harapan kami adalah, kebutuhan masyarakat bisa terkoordinasi dengan baik dan kedepan bisa disalurkan tepat sasaran," Ardi memungkasi.

Audiensi ini sempat menegang ketika pihak perusahaan menyampaikan ketentuan untuk pengajuan proposal kegiatan warga terlebih dahulu sebelum dana CSR turun dari perusahaan, baik itu warga di ring satu, ring dua, maupun ring lain.

Perwakilan dari Front Blora Selatan, Mardi Setyawan menyebut, bahwa pihak ekskutif maupun legislatif harus bertanggung jawab terkait adanya permasalahan yang muncul ke permukaan hingga menyulut emosi warga Blora selatan.

Dia mengaku, siap mengadakan aksi turun ke jalan dengan ribuan massa, serta tidak akan mundur sejengkal pun untuk memperjuangkan Kabupaten Blora utamanya daerah Blora Selatan.

Menurut pengamatannya, sejak tahun 2012 sampai sekarang, disebut bahwa pihak Pertamina EP Asset 4 Cepu Field mengerdilkan masyarakat Blora karena terus-terusan diharuskan pengajuan proposal jika ingin dapat CSR.

"Bapak mengerdilkan masyarakat Blora untuk menjadi pengemis (minta CSR dengan proposal). Catat itu," ungkapnya kepada para perwakilan perusahaan yang hadir.

"Kami ingin transparansi, berapa yang diproduksi perusahaan ayo kita buka dan berapa yang diberikan kepada warga Blora ayo kita buka semuanya," kata Iwan lagi.

Perwakilan Sedulur Relawan Tani, Exi Agus Wijaya menambahkan, pihaknya selaku warga Blora selatan sangsi dengan tanggung jawab para perusahaan yang diundang.

"Selama ini ke mana CSR yang diberikan ke Blora. Itu pertanyaan besar kami, apakah dalam bentuk bantuan kepada petani atau yang lainnya, dan bukan hanya recehan saja," ungkap Exi di hadapan para perwakilan perusahaan pengelola SDA di Blora.

Diketahui, dalam kegiatan audiensi ini pihak DPRD pun berjanji, bahwa dalam waktu dekat akan menyelenggarakan audiensi ulang karena pertemuan belum ada titik terang dari pihak-pihak perusahaan terkait.

"Akhir April ini akan kita adakan pertemuan lagi membahas permasalahan ini," kata Wakil Ketua DPRD Blora, Siswanto memungkasi.