Duh, 5 Kabupaten di Riau Ketahuan Risma Belum Salurkan Puluhan Ribu Bantuan

Liputan6.com, Pekanbaru - Lima kabupaten dan kota di Riau mendapat sorotan dari Menteri Sosial Tri Rismaharini. Hal itu terkait tidak tersalurkannya bantuan sosial kepada puluhan ribu keluarga penerima manfaat (KPM) program keluarga harapan (PKH).

Risma berang dan meminta bantuan itu segera tersalurkan. Apalagi puluhan ribu kepala keluarga itu sangat membutuhkan bantuan saat pandemi Covid-19 yang membuat hidup makin susah.

Adanya bantuan tak tersalurkan ini setelah Risma berkunjung ke Pekanbaru, Riau. Dia juga mendapat laporan pemblokiran kartu penerima bantuan sosial dan mendesak agar pemerintah daerah segera bertindak.

Adapun lima daerah tersebut adalah Kota Pekanbaru, Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Indragiri Hilir dan Kampar. Lima daerah ini mengakui dan melaporkan tidak ada transaksi dan distribusi bantuan sosial KPM PKH tahap I serta II.

Risma menyatakan pemblokiran dilakukan oleh pihak bank. Diapun menyatakan Kementerian Sosial tidak pernah memblokir dana untuk bantuan sosial KPM.

"Kasihan bantuannya belum diambil, saya minta semua blokir dibuka hari ini," kata Risma di Hotel Aryaduta Pekanbaru, Selasa siang, 31 Agustus 2021.

*** Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Simak juga video pilihan berikut ini:

Risma mengingatkan pihak perbankan tidak main-main dengan yang apa disampaikamnya. Semua kartu yg diblokir harus dibuka secara serentak.

"Kita buka semua blokir seluruh Riau, kalau satu-satu susah nanti," tegas mantan Wali Kota Surabaya itu.

Risma menyebut di lima daerah itu banyak kartu KPM PKH yang belum didistribusikan dan terblokir. Dia mempertanyakan di mana kartunya sekarang.

"Saya minta hari ini juga didistribusikan, yang diblokir segera buka blokirnya, bapak dosa lho kalau tidak menyalurkan, ini hak orang miskin," tegas Risma.

Sebagai informasi, ada 72.766 KPM KPH di lima daerah tersebut. Pada tahap I terdapat 74 KPM tidak terdistribusi dan 202 KPM tidak bertransaksi. Sedangkan, pada tahap II, terdapat 822 KPM tidak terdistribusi dan 2.662 KPM tidak bertransaksi.