'Disentil' Mensos Risma, Kadinsos Bali Beberkan Data Realisasi Penyaluran Dana Bansos

Liputan6.com, Solo - Mensos Tri Rismaharini mengingatkan kepala daerah di Bali untuk segera mencairkan dana bantuan (bansos) untuk puluhan ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Bali. Risma menyebut bansos itu berpengaruh kepada pemulihan ekonomi Bali.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kadinsos P3A) Provinsi Bali Dewa Gede Mahendra Putra mengatakan dana bansos kepada KPM di Bali dari Kementerian Sosial sejak Januari sampai dengan Juni 2021 telah direalisasikan sebesar Rp474.101.575.000.

Dana tersebut terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp214.886.775.000 dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Bantuan Sosial Pangan (BSP) sebesar Rp259.214.800.000. 

"Untuk periode Januari sampai dengan Juni 2021 telah direalisasikan dana bansos kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM)," katanya dalam keterangan pers yang diterima Liputan6.com, Rabu (20/10/2021).

Ia melanjutkan, untuk periode Juli sampai September 2021 sebagian besar telah direalisasikan. PKH dari pagu nominal Rp73.912.875.000 untuk 106.859 KPM sudah terealisasi sebesar Rp 71.212.725.000. Sehingga, yang belum cair/belum terealisasi sebesar Rp2.700.150.000 untuk 3.701 KPM. 

Sementara, BPNT dari pagu nominal sebesar Rp86.620.200.000 untuk 144.367 KPM sudah terealisasi sebesar Rp82.748.600.000 untuk 125.009 KPM. Artinya belum yang belum terealisasi sebesar Rp3.871.600.000 untuk 19.358 Keluarga Penerima Manfaat KPM. 

Simak video pilihan berikut ini:

"Jadi Bansos yang belum cair/belum terealisasi pada periode Juli sampai dengan September 2021 sebesar Rp6.571.750.000 yang terdiri dari Rp2.700.150.000 dana PKH untuk 3.701 KPM, dan dana BPNT Rp 3.871.600.000 untuk 19.358 KPM. Jadi tidak benar sebagaimana ditulis beberapa media seolah 450 miliar belum cair atau disalurkan ke masyarakat," ujarnya. 

Dirinya memaparkan 3.701 KPM untuk Program Keluarga Harapan (PKH) yang belum melakukan pencairan terdiri dari Kabupaten Badung sebanyak 93 KPM, Kabupaten Bangli 733 KPM, Kabupaten Buleleng 297  KPM, Kabupaten Gianyar 16 KPM, Kabupaten Jembrana 55 KPM, Kabupaten Karangasem 920 KPM, Kabupaten Klungkung 121 KPM Kota Denpasar 36 KPM, dan Kabupaten Tabanan 1.430 KPM 19.358 KPM.

Untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang belum bertransaksi terdiri dari Kabupaten Badung 460 KPM, Kabupaten Jembrana 2.727 KPM, Kabupaten Tabanan 1.872 KPM, Kabupaten Gianyar 3.563 KPM, Kota Denpasar 741 KPM, Kabupaten Klungkung 1.690 KPM, Kabupaten Bangli 2.807 KPM, Kabupaten Buleleng 2.735 KPM dan Kabupaten Karangasem 2.763 KPM. 

Dewa Mahendra mengaku untuk mempercepat realisasi pencairan dana bansos dari Kemensos baik PKH maupun BPNT, Gubernur Bali Wayan Koster telah meminta kepada bank-bank Himbara sebagai bank penyalur dana bansos agar melakukan percepatan pencairan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

"Bapak Gubernur juga meminta Bupati /Walikota se-Bali agar membantu/memfasilitasi pencarian dan transaksi oleh KPM selaku penerima bansos," imbuhnya.

Selain itu, Dewa Mahendra menambahkan akan mempercepat perbaikan/penyempurnaan data KPM yang diminta oleh bank penyalur agar dana bansos cepat direalisasikan. KPM juga diminta untuk cepat melakukan transaksi dan pencairan dana bansos, sehingga dana bansos ini benar-benar bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup pada masa pandemi Covid-19 ini.