Gubernur Edy Sampaikan ke Wamen BUMN: Pembangunan di Sumut Butuh Anggaran Besar

Liputan6.com, Medan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menyampaikan pembangunan di Sumut membutuhkan sentuhan anggaran yang besar. Seperti infrastruktur jalan provinsi dengan panjang 3.000,5 Kilometer (Km).

Hal itu disampaikan Gubernur Edy saat menerima kunjungan Wakil Menteri (Wamen) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pahala Nugraha Mansury, di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Sudirman, Kota Medan, pada Jumat, 4 Februari 2022.

"Sumut ini luas, pak, jalan provinsinya terpanjang. Tetapi APBD-nya Rp 14 Triliun. Ini seperti ada yang salah, karena dengan 33 kabupaten/kota, dan luas areal perkebunannya 3 juta hektare lebih, itu terlalu kecil, dibandingkan Jawa Timur yang 2,3 ribu Km jalan provinsinya dengan APBD Rp 32 triliun (2021)," sebut Edy kepada Pahala.

Dikatakan Edy, jika dihitung, di Sumut terdapat banyak BUMN yang beroperasi. Khususnya perusahaan perkebunan, di antaranya PTPN II, III, dan IV serta bidang lainnya yang beroperasi menggunakan jalur jalan provinsi maupun kabupaten.

"Kebun menggunakan jalan, dan untuk memperbaiki wewenangnya adalah provinsi (pemerintah provinsi). Uang untuk memperbaikinya enggak ada. Jadi jalan yang terjelek itu di sini. Saya sampaikan juga sama Pak Presiden (saat kunjungan ke Sumut)," ungkapnya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Disampaikan Edy, hal itu pula yang menjadi laporannya kepada Presiden Jokowi. Petani dari Kabupaten Karo mengantar jeruk sebanyak 1 ton ke Istana Negara, sebagai bentuk protes akibat jalan kabupaten di daerahnya dalam kondisi cukup parah dan sulit dilalui.

Hal tersebut tidak terlepas dari anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo sangat terbatas. Begitu juga saat diminta bantuan ke Pemprov Sumut, belum bisa dibantu karena APBD provinsi juga begitu kecil.

Kemudian pengembangan lokasi permukiman di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei di Kabupaten Simalungun juga dilaporkan Edy ke Jokowi. Serta masalah pertanahan yang memerlukan kepastian agar investor merasa aman untuk menanamkan modalnya di Sumut.

Termasuk pengelolaan lahan HGU yang sempat diambil sepihak oleh sejumlah oknum, dan penyelesaian atau pendistribusian lahan eks HGU sebanyak 5.800 Ha yang belum juga tuntas sejak belasan tahun lalu.

Wamen BUMN, Pahala Nugraha Mansury, mengapresiasi dukungan Pemprov Sumut dalam membantu PTPN II, III dan IV, terkait pengelolaan perkebunan. Terutama dalam hal pengamanan lahan. Pihaknya sangat bersyukur dengan jalinan kemitraan yang baik yang akan dibangun Gubernur Sumut.

"Apalagi di kawasan PTPN di Sumut, kita banyak sekali update tentang bantuan pengamanan lahan. Kita melihat selama ini sinergi antara BUMN dengan Pemprov, sangat penting sekali," sebutnya.

Pahala juga menyampaikan apresiasi atas bantuan dari Pemprov Sumut dan instansi penegak hukum yang memberikan kepastian bagi BUMN mengelola pabrik gula. Sebelumnya, ada lahan yang sudah lama tidak digunakan PTPN II.

Dengan dukungan dari Pemprov Sumut serta aparat penegak hukum, sekarang areal perkebunan tebu yang tadinya hanya 6.000 hektare, bertambah 2.000 hektare lagi menjadi 8.000 hektare, hingga berdirinya pabrik gula di kawasan Sei Semayang, Deli Serdang.

Pahala juga menyampaikan komitmen pihaknya untuk membantu Pemprov Sumut dalam mengembangkan Rusunawa dan kawasan permukiman di KEK Sei Mangkei, yang membutuhkan lahan dari perusahaan BUMN.

"Juga untuk membantu persiapan penyelenggaraan PON XXI Sumut-Aceh 2024," Pahala menandaskan.