Timnas Indonesia Jaga Asa Lolos Kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir Tetap Evaluasi

Rendahnya Realisasi APBD di OPD Pemprov Sulbar Buat Gubernur Kecewa

Realisasi APBD di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Sulawesi Barat masih sangat lambat dan tidak sesuai perencanaan

oleh Abdul Rajab Umar diperbarui 20 Sep 2022, 07:30 WIB

Diterbitkan 20 Sep 2022, 07:30 WIB

Pj Gubernur Sulawesi Barat, Akmal Malik (Foto: Liputan6.com/Abdul Rajab Umar)

Liputan6.com, Jakarta Realisasi APBD di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Sulawesi Barat masih sangat lambat dan tidak sesuai perencanaan. Data Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulawesi Barat realisasi APBD hingga Agustus 2022 baru mencapai 50,45 persen.

Sepuluh OPD tercatat realisasi anggarannya masih di bawah 50 persen, yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 48,87 persen, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 47,58 persen, Dinas Tanaman Pangan 46,45 persen, Dinas Kehutanan 45,89 Persen, Dinas Kesehatan 40,08 persen.

Kemudiaan, Dinas Perdagangan Perindustrian dan UMKM 43,11 persen, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 42,16 persen. Dinas Perkebunan 33,92 persen, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 23,16 persen serta Dinas Kelautan dan Perikanan 16,86 persen.

Rendahnya realisasi itu, membuat Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Akmal Malik melakukan rapat evaluasi realiasi anggaran di kantornya, Senin (19/09/22). Dia menegaskan agar OPD segera menggenjot untuk menyelesaikan sejumlah kegiatan yang sudah diprogramkan.

"Saya harap kita berjalan sesuai dengan aturan, dan tetap bangun komunikasi dengan mitra DPRD Sulbar. Komunikasi adalah hal paling efektif menyelesaikan persoalan daerah," tegas Akmal.

Akmal juga agak kecewa dengan kinerja sejumlah OPD karena tidak bisa dengan cepat menyelesaikan program yang mereka buat. Dia bahkan berpesan agar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) tidak asal menerima Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tiap OPD.

"Rencana kerja ini sangat-sangat tidak rasional, sangat tidak rasional. Dalam rapat ini saya sebenarnya mau menyampaikan beberapa gagasan bagus, tapi melihat realisasi ini jadi terganggu pikiran saya," tegas Akmal.

Sedangkan, Sekertaris Daerah Sulawesi Barat, Muhammad Idris berharap setiap OPD memastikan realisasi APBD dapat selesai November 2022. Tiap OPD akan dipaksa berkerja keras hingga November dengan asumsi pada Desember OPD akan fokus pada penyusunan laporan dan tidak ada lagi aktivitas.

"Tidak akan ada laporan yang baik tanpa ada waktu yang kita siapkan untuk penyusunan laporan. Ke depan kiranya OPD dapat membangun relasi antara perencanaan dan kesadaran eksekusi," tutup Idris.