7 Poin Penting Rekomendasi Rakornas Bidang Perpustakaan 2023

Liputan6.com, Jakarta - Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan Tahun 2023 resmi ditutup oleh Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Ofy Sofiana di Grand Ballroom Hotel Pullman Jakarta Central Park, Selasa (7/3/2023).

Rakornas yang diselenggarakan selama dua hari dihadiri sekitar 10 ribu peserta, baik hadir secara luring maupun luring melalui Zoom dan Youtube kanal resmi Perpustakaan Nasional RI. Para peserta berasal dari seluruh daerah di Indonesia, yang terdiri dari Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Adapun tema besar yang diangkat 'Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial untuk Kesejahteraan, Solusi Cerdas Pemulihan Ekonomi Masyarakat Pasca Pandemi Covid-19'. Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) yang diusung menjadi pokok bahasan karena dinilai efektif dan manfaatnya dirasakan masyarakat.

Pada kesempatan tersebut Sekretaris Utama mengingatkan kembali tiga permasalahan yang masih menjadi pekerjaan rumah dari seluruh stakeholder yakni masih kurangnya buku, belum optimalnya layanan perpustakaan, dan kurangnya tenaga perpustakaan.

"Perpustakaan Nasional berkomitmen dan terus berupaya untuk mengatasi ketiga permasalahan di atas salah satunya adalah melalui program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, guna memberikan kontribusi nyata dalam pengentasan kemiskinan," ucapnya.

Diharapkan ke depan melalui program TPBIS akan berdampak pada kemudahan akses terhadap ilmu pengetahuan, terbangunnya inovasi dan skills, kemudahan akses terhadap permodalan melalui kerja sama/kemitraan, dan merubah mindset dan perilaku masyarakat dari budaya malas menjadi masyarakat yang literat serta produktif.

Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2023 menghasilkan beberapa poin rekomendasi penting, antara lain:

• Perpustakaan Nasional dan semua jenis perpustakaan di Indonesia sepakat untuk bersinergi mewujudkan sasaran strategis pembangunan nasional bidang perpustakaan tahun 2024 yaitu terwujudnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat dengan target nilai tingkat kegemaran membaca 71.3 (sedang) dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 15 atau skor 71,4.
• Menyatukan persepsi mengenai paradigma baru perpustakaan untuk membangun literasi sehingga dapat bersama-sama berkolaborasi dan bekerjasama untuk meningkatkan literasi di Indonesia.
• Perpustakaan Provinsi dan Kabupaten/kota agar menyusun program dan kegiatan, yang selaras dan sinergi baik target maupun lokus pembangunan perpustakaan untuk mewujudkan peningkatan budaya literasi dan berbasis inklusi sosial untuk pemulihan ekonomi masyarakat.
• Perpustakaan Nasional, Perpustaakaan Umum Provinsi, Perpustaakaan Umum Kabupaten/Kota terus berupaya meningkatkan kualitas maupun kuantitas tenaga perpustakaan untuk mewujudkan layanan perpustakaan yang inklusif dan berkelanjutan.
• Mendorong terwujudnya perpustakaan sebagai pusat pengetahuan, pusat kegiatan literasi, pusat berkegiatan masyarakat dan pusat pemajuan kebudayaan yang memungkinkan masyarakat dapat berbagi pengalaman, belajar secara kontekstual dan berlatih keterampilan dan kecakapan hidup di seluruh wilayah Indonesia.
• Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Penerima DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Tahun 2023 sepakat untuk segera melaksanakan dan menyelesaikan selesai pada tahun 2023 untuk dapat segera dilaksanakan layanan perpustakaan dan melakukan pelaporan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Pemerintah Provinsi penerima Dekosentrasi Tahun 2023 didorong untuk segera melaksanakan kegiatan dengan mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan dan mengirimkan laporan kinerja pada aplikasi SMART DJA dan E-Monev Bappenas tepat waktu dengan target kinerja diatas 90.

Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando, mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh peserta yang ikut hadir dalam rakornas. Syarif mengajak semua untuk senantiasa menjalin sinergi bersama guna mempercepat tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mengimplementasikan tugas yang tercantum dalam UUD 1945 yaitu mencerdaskan anak bangsa.

"Para pengelola perpustakaan di dinas kabupaten/kota, mohon kiranya berhenti untuk minta diperhatikan tapi buatlah terobosan program-program yang menjadi perhatian kepala daerah," katanya.