Prabowo Beri Kesempatan Koruptor Tobat Asal Kembalikan Uang Curian, Peluang dan Payung Hukumnya?

Provinsi Gorontalo Berpotensi Alami Inflasi Akibat Kenaikan Harga Cabai, Kok Bisa?

Hal ini disampaikan Direktur Diseminasi Statistik, Pudji Ismartini pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin (27/3/23).

oleh Arfandi Ibrahim diperbarui 29 Mar 2023, 23:00 WIB

Diterbitkan 29 Mar 2023, 23:00 WIB

Sambut Ramadan 2023, Harga Cabai di Jakarta Mulai Pedas

Cabai rawit dijual di Pasar Kebayoran, Jakarta, Selasa (7/3/2023). Harga cabai rawit merah di DKI Jakarta terpantau naik sudah menembus Rp 100 ribu per kilogram. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Gorontalo - Provinsi Gorontalo berpotensi mengalami inflasi berdasarkan kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu ke-4 bulan Maret 2023. Beberapa bahan pokok yang mengalami kenaikan diantaranya cabai rawit, beras, cabai merah dengan nilai IPH 8,41 persen.

Hal ini disampaikan Direktur Diseminasi Statistik, Pudji Ismartini pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin (27/3/23).

“Jika dilihat dari sebarannya secara spasial dan dibandingkan dengan minggu ketiga Maret kemarin, ada beberapa wilayah yang semula IPH nya kurang dari nol, itu sekarang terindikasi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga,” kata Pudji.

Daerah dengan potensi kenaikan harga cabai rawit tertinggi diantaranya Kabupaten Gorontalo dan Bone Bolango. Sementara Pohuwato termasuk kabupaten yang mengalami fluktuasi harga tertinggi untuk cabai merah.

Diwawancarai secara terpisah, Penjagub Hamka mengatakan di Gorontalo sendiri kenaikan harga cabai dikarenakan kebiasaan masyarakat yang libur memetik pada tiga hari awal bulan Ramadan. Setelah melakukan koordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, harga cabai saat ini sudah berkisar Rp50.000 per kilogram.

“Nanti kita akan coba koordinasi dengan Kabupaten Gorontalo dan Bone Bolango. Pemerintah memang harus lebih serius melakukan operasi pasar dan mengontrol ketersediaan barang terutama turun langsung ke pasar yang sering didatangi oleh masyarakat,” kata Hamka.

Selebihnya, Penjagub Hamka mendorong Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk bergerak cepat, sering lakukan komunikasi dan koordinasi, dan peninjauan langsung di lapangan. Ia juga akan mengevaluasi kembali kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga tertinggi di Gorontalo.

Secara nasional, kenaikan harga tertinggi terjadi di Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara dengan nilai IPH 18,52 persen. Sedangkan penurunan harga tertinggi terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh dengan nilai IPH -6,66 persen.