Pentingnya Pendidikan Karakter, Budi Pekerti dan Pancasila Masuk Kurikulum SD hingga Universitas

Liputan6.com, Yogyakarta - Majelis Dewan Guru Besar Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (MDGB PTNBH) mengusulkan agar pendidikan karakter, budi pekerti dan Pancasila masuk dalam kurikulum di jenjang sekolah dari SD hingga perguruan tinggi. Khusus di perguruan tinggi,Ketua MDGB PTNBH, Harkristuti Harkrisnowo memberikan usulan untuk mengembalikan mata kuliah Pendidikan Pancasila.  

“Kita mau mengajukan ke, pendidikan karakter dan budi pekerti masuk dalam mata pelajaran dari tingkat jenjang Sekolah Dasar Hingga SMA dan mengembalikan mata kuliah pancasila di perguruan tinggi,” katanya dalam Rapat Pleno MDGB PTNBH dan Seminar Nasional  yang bertajuk Pancasila dalam Pengamalan Keilmuan dan Praktik Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, di ruang Balai Senat, Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada, Sabtu (10/6/2023).

Harkristuti mengatakan dengan mengembalikan ke Pancasila, pendidikan karakter dan budi pekerti ini juga sejalan dengan revolusi mental Presiden RI Joko Widodo. Program ini juga menjadi kesadaran bagi para pendidik dan para profesor yang menjadi anggota Majelis Guru Besar di masing-masing perguruan tinggi bisa menjadi teladan bagi para mahasiswa dari sisi etika, karakter dan perilaku budaya di kehidupan sehari-harinya.

 “Kita ingin bagaimana profesor memberikan teladan, etika dan entitas budaya. Sesama guru besar harus mengamalkan nilai Pancasila karena  Guru Besar memiliki kewajiban moral membangun anak muda yang lebih baik,” jelasnya.

Hal yang sama juga datang dari Sekretaris MDGB PTNBH Andi Pangerang Moenta, jika MDGB PTNBH merekomendasikan pengamalan nilai-nilai dari Pancasila menjadi tolak ukur dari perilaku para pejabat dalam pembentukan sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari.  

“Sikap dan perilaku pejabat harus berlandaskan pada nilai Pancasila,” paparnya. 

Majelis Guru Besar juga akan mengusulkan kepada Kemendikbud Ristek dan Kemenpan RB untuk dosen-dosen di lingkungan perguruan tinggi negeri untuk dihindarkan dari beban kewajiban administratif yang begitu besar untuk mendorong para pendidik agar lebih kreatif dan inovatif dalam pembelajaran.  

“Kita ingin juga PTNBH menghindari politik praktis jelang pemilu. Namun begitu, MDGB PTNBH juga ikut memberi pemikiran ilmiah dalam memberikan solusi pada permasalahan bangsa dan program pembangunan,” katanya.

 Ketua DGB UGM Moch Maksum mengatakan anggota Majelis Dewan Guru Besar PTNBH siap memberikan kritik dan hasil pemikiran tentang politik kebangsaan dan tetap menghindari politik praktis jelang pemilu. Maksum berpesan agar PTNBH mendorong peningkatan jumlah profesor di lingkungan perguruan tinggi sebab banyak professor saat ini yang mayoritas akan memasuki usia pensiun.  

“Peningkatan jumlah profesor bisa kita genjot karena banyak guru besar memasuki usia tua dan banyak sekali antre pensiun,” ujarnya.