Tertinggi Se-Indonesia, Investasi di Jabar Harus Bisa Turunkan Pengangguran dan Kemiskinan

Strategi hilirisasi investasi sudah diterapkan sejak dahulu oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Jabar akan mengikuti langkah tersebut

oleh Arie Nugraha diperbarui 10 Jul 2024, 05:00 WIB
Diterbitkan 10 Jul 2024, 05:00 WIB
Proyek PSN Pelabuhan Patimban Dikebut
Pemandangan dari atas aktivitas ekspor mobil saat kunjungan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) di Proyek Strategis Nasional (PSN) Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat, Rabu (28/12/2022). Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui KPPIP meninjau progress tahap satu ke tahap dua pengembangan pelabuhan dalam rangka mengoptimalkan potensi transportasi barang dan sebagai back up sekaligus sebagai penghubung off the road dengan area hinterland. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Bandung - Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi daerah dengan investasi tertinggi di Indonesia yang menembus Rp210,6 triliun pada realisasi investasi 2023.

Menurut Sekertaris Daerah (Sekda) Jabar Herman Suryatman raihan itu harus berdampak langsung pada masyarakat, terutama dalam mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan.

"Tentu kita berharap investasi ini terus kita jaga terutama jangan sampai eksklusif, tapi investasi yang inklusif, yang memberikan dampak langsung terhadap penurunan pengangguran, kemiskinan," ujar Herman dalam keterangannya yang ditulis, Minggu, (7/7/2024).

Herman mengatakan salah satu langkah strategis Pemerintah Jabar untuk mewujudkan hal tersebut yakni dengan melakukan hilirisasi investasi yang ada di Jabar. Salah satunya adalah sektor migas.

Herman mengaku, strategi hilirisasi investasi sudah diterapkan sejak dahulu oleh Pemerintah Pusat. Artinya, Pemerintah Jabar akan mengikuti langkah tersebut dan berkomitmen menjadi provinsi terdepan yang melakukan hilirisasi.

"Ujungnya adalah bagaimana rakyat Jawa Barat sejahtera. Karena investasi sejatinya hanya sasaran saja, sasaran utamanya membuat negara kita kuat, membuat Jabar kuat, maju, caang (terang), yang ditandai masyarakatnya sejahtera," kata Herman.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro Kementerian Investasi/BKPM Imam Soejoedi menjelaskan tentang pentingnya hilirisasi investasi.

"Terima kasih Pak Sekda. Luar biasa arahan-arahannya, masukan-masukannya yang down to earth. Tadi Pak Sekda sudah sampaikan pentingnya hilirisasi tidak hanya investasi yang berkelanjutan tapi investasi yang bisa meng-generate pertumbuhan ekonomi sampai ke tingkat bawah," ucap Imam.

 

Simak Video Pilihan Ini:

Jumlah Penduduk Miskin Turun

Dilansir Kanal Regional, Liputan6, Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat menyebutkan, persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 7,46 persen, menurun 0,16 persen terhadap Maret 2023 dan turun sebesar 0,52 persen poin terhadap September 2022.

Jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 3,89 juta orang, menurun 39,93 ribu orang terhadap Maret 2023 dan turun 204,94 ribu orang terhadap September 2022.

Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengatakan dengan terbitnya data masyarakat miskin terbaru dari BPS tersebut otoritasnya bersama kabupaten dan kota memacu beragam program untuk terus menekan angka kemiskinan. Semisal dengan meningkatkan akses masyarakat pada pendidikan dan kesehatan terutama pada keluarga prasejahtera.

"Kami sering berkeliling, ke camat menitipkan itu. Pendidikan terutama di anak keluarga prasejahtera dan juga kesehatan. Itu salah satu kunci mempersempit (kemiskinan)," ujar Bey dalam siaran medianya ditulis Bandung, Selasa (2/7/2024).

Data lain dari BPS Jawa Barat adalah persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2023 sebesar 7,19 persen, turun menjadi 7,07 persen pada Maret 2024.

Sedangkan persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2023 sebesar 9,30 persen, turun menjadi 9,07 persen pada Maret 2024.

Garis Kemiskinan pada Maret 2024 tercatat sebesar Rp524.052/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp391.347 (74,68 persen) dan Garis Kemiskinan Non Makanan sebesar Rp132.705 (25,32 persen).

Sementara itu pada Juni 2024, inflasi year-on-year (YoY) Jawa Barat sebesar 2,38 persen. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Bekasi sebesar 2,92 persen.

Pada Juni 2024 terjadi inflasi year-on-year (YoY) Provinsi Jabar sebesar 2,38 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,77.

Kepala BPS Jabar Marsudijono mengatakan, angka inflasi kali ini jauh lebih baik daripada tahun sebelumnya.

"Meski inflasi cenderung turun, kewaspadaan tetap perlu dilakukan supaya angkanya tetap terkendali hingga Desember 2024," kata Marsudijono.

Inflasi tertinggi terjadi di Kota Bekasi sebesar 2,92 persen dengan IHK sebesar 107,43 dan terendah terjadi di Kota Cirebon sebesar 1,43 persen dengan IHK sebesar 104,87.

Inflasi YoY terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran terutama kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 4,24 persen. Kemudian, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,71 persen.

Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan, yakni kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,37 persen.

"Tingkat deflasi month to month (m-to-m) Provinsi Jabar bulan Juni 2024 sebesar 0,04 persen. Sedangkan tingkat inflasi year to date (y-to-d) sebesar 1,11 persen," ungkap Marsudijono.

 

Jumlah Orang Miskin Indonesia

Dilansir kanal Ekonomi, Liputan6 mengutip laman Merdeka, BPS menyebutkan jumlah penduduk miskin turun 0,68 juta jiwa menjadi 25,27 juta jiwa pada Maret 2024. Jumlah penduduk miskin ini merosot 0,33 persen dibandingkan Maret 2023.

Hal itu disampaikan Plt Sekretaris Utama BPS Imam Machdi dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (1/7/2024). "Pada Maret 2024, ini mengalami penurunan atau lebih rendah dibandingkan Maret 2023 yaitu persentase penduduk miskin turun 0,33 persen poin, jumlah penduduk miskin turun sebanyak 0,68 juta orang," ujar dia.

Imam menuturkan, tingkat kemiskinan pada Maret 2024 ini sudah lebih rendah dibandingkan kondisi sebelum pandemi covid-19. Meskipun, jumlah penduduk miskin RI sempat meningkat pada masa pandemi covid-19.

"Setelah sempat meningkat pada masa pandemi sebelumnya tingkat kemiskinan terus menurun sejak Maret 2021," kata dia.

Dalam catatan BPS, garis kemiskinan pada Maret 2024 ditetapkan sebesar Rp 582.932 per kapita. Angka ini naik 5,9 persen dibandingkan Maret 2023.

Berdasarkan komponen, pengeluaran makanan masih mendominasi garis kemiskinan di RI mencapai 74,44 persen. Sementara komoditas non-makanan menyumbang 25,56 persen.

Berdasarkan wilayah, berdasarkan data BPS, pada Maret 2024, penduduk miskin masih terkonsentrasi di pulau Jawa dan Sumatera. Adapun, penurunan tingkat kemiskinan terbesar terjadi di Bali dan Nusa Tenggara yaitu sebesar 0,57 persen poin dari 13,29 persen pada Maret 2023 menjadi 12,72 persen pada Maret 2024.

Dengan perkembangan tersebut, jumlah penduduk miskin turun 3,06 juta orang atau turun 2,22 poin persentase dalam 10 tahun terakhir. Atau data-rata penduduk miskin turun 300 ribu orang per tahun.

"Tingkat kemiskinan 9,03 persen merupakan yang terendah dalam 1 dekade terakhir," ujar dia.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya